Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani melontarkan kritik keras terhadap format pelatihan calon manajer koperasi desa merah putih, menyusul insiden tragis meninggalnya lima peserta. Puan menegaskan bahwa kurikulum pelatihan seharusnya lebih fokus pada pengembangan aspek manajerial, bukan menekankan pada aktivitas fisik ala militer yang berisiko tinggi. Pernyataan ini disampaikan Puan di kompleks DPR, Jakarta, pada Selasa, 30 Juni 2026, menyoroti urgensi evaluasi menyeluruh terhadap program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diselenggarakan.
Menurut Puan, esensi dari tugas seorang manajer koperasi desa adalah kemampuan mengelola dan mengembangkan koperasi secara profesional. "Memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih fokus pada manajerial saja," ujarnya. Ia menekankan bahwa keterampilan manajerial jauh lebih krusial dibandingkan ketahanan fisik ala militer untuk menjalankan fungsi ekonomi dan sosial koperasi di tengah masyarakat. Pernyataan ini menjadi desakan kuat agar pemerintah meninjau ulang standar dan materi pelatihan yang selama ini diterapkan.
Sebagai pemimpin lembaga legislatif, Puan Maharani juga mengingatkan agar tragedi serupa tidak terulang di kemudian hari. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh aspek pelaksanaan pelatihan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes). "Nanti akan kami tindak lanjut. Kami lihat dulu (evaluasinya)," tambah Ketua DPP PDI Perjuangan itu, mengisyaratkan pengawasan ketat dari DPR terhadap tindak lanjut pemerintah. Harapannya, insiden mematikan ini menjadi momentum untuk perbaikan sistemik dalam pengadaan sumber daya manusia bagi Kopdes.
Tragedi yang mencoreng program pelatihan ini melibatkan lima nyawa yang melayang, yaitu Nola Dya Sari, Novia Rahmadhani Sihotang, Anisa Muyassaroh, Yonanda Muhammad Taufiq, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Setiap kasus memiliki detail yang memilukan, menunjukkan adanya celah dalam prosedur kesehatan dan keselamatan peserta. Insiden ini memicu pertanyaan besar mengenai standar kelayakan dan pengawasan dalam pelatihan yang melibatkan elemen fisik intensif.
Nola Dya Sari, yang mengikuti pelatihan di Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan, meninggal pada 26 Juni 2026 setelah mengeluhkan sesak napas dan demam hebat. Pada hari yang sama, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, peserta dari Satuan Pendidikan Batalyon Para Komando (Yonko) 465 Jakarta Timur, juga meninggal dunia dengan keluhan serupa. Rifki diketahui memiliki riwayat hipertensi dan obesitas, menambah kompleksitas faktor risiko yang mungkin terabaikan.
Beberapa hari sebelumnya, tepatnya 23 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang, peserta dari Pusat Bahasa Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Udara, Jakarta, berpulang karena tuberkulosis aktif. Kondisi medis Novia menimbulkan pertanyaan tentang proses skrining kesehatan awal. Insiden lain menimpa Anisa Muyassaroh, yang meninggal pada 18 Juni 2026, hanya sehari setelah pelatihan dimulai. Anisa didiagnosis mengalami heat stroke saat mengikuti latihan di Satuan Pendidikan Resimen Induk Kodam Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Adapun Yonanda Muhammad Taufiq menjadi korban pertama yang meninggal pada hari pertama pelatihan, 17 Juni 2026, akibat cardiac arrest atau henti jantung mendadak.
Rentetan kematian ini mendorong Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk segera mengambil langkah responsif. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, mengumumkan bahwa Kemenhan memutuskan untuk mengurangi intensitas kegiatan fisik dan taktis bernuansa militer bagi calon manajer Kopdes. Perubahan signifikan ini diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden fatal di masa mendatang.
Brigjen Rico menjelaskan, di sisa waktu pelaksanaan pelatihan, fokus akan dialihkan pada pembiasaan disiplin dan kebugaran dasar. Kegiatan-kegiatan yang akan dipertahankan meliputi senam atau olahraga pagi, apel, baris-berbaris, pengenalan lingkungan, serta kegiatan lapangan ringan yang tidak membebani fisik secara ekstrem. Langkah ini menandai pergeseran prioritas dari dominasi fisik menuju pembentukan karakter dan disiplin melalui metode yang lebih aman.
Sebagai bagian dari mitigasi risiko, Kemenhan juga telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kemampuan fisik calon manajer koperasi desa merah putih. Brigjen Rico menambahkan, "Bagi peserta yang memiliki kondisi medis atau faktor risiko kesehatan sudah diberi penandaan khusus pita putih." Peserta yang mengenakan tanda khusus ini akan diberikan perlakuan berbeda, di mana mereka tidak akan dibebani dengan kegiatan fisik berlebihan. Aktivitas fisik mereka akan disesuaikan dan dijalankan berdasarkan rekomendasi ketat dari tenaga kesehatan yang mendampingi.
Lebih jauh, Kemenhan berkomitmen untuk mereformasi pendekatan dalam penegakan disiplin. Brigjen Rico menegaskan bahwa tindakan fisik berlebihan sebagai hukuman bagi pelanggaran aturan tidak akan lagi diterapkan. "Sudah dibuat terukur. Penekanannya lebih pada pembinaan edukatif," kata jenderal bintang satu tersebut. Pergeseran ini menunjukkan upaya Kemenhan untuk menciptakan lingkungan pelatihan yang lebih humanis dan mendidik, menjauh dari praktik-praktik yang berpotensi membahayakan peserta.
Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sendiri dirancang untuk mencetak kader-kader penggerak ekonomi desa melalui koperasi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Namun, tragedi ini menjadi pengingat pahit akan pentingnya keseimbangan antara tujuan program dan keselamatan pesertanya. Evaluasi menyeluruh yang diminta Puan Maharani dan langkah cepat Kemenhan menjadi krusial untuk memastikan bahwa pelatihan yang bertujuan mulia ini tidak lagi menelan korban jiwa, melainkan menghasilkan manajer koperasi yang kompeten dan sehat jasmani rohani untuk membangun ekonomi desa.
