Harapan masyarakat Indonesia terhadap perbaikan kondisi ekonomi dan politik di tahun 2026 tampaknya mulai terkikis. Hasil survei terbaru dari Kompas menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam tingkat optimisme dan keyakinan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, meskipun pada awal tahun sempat ada indikasi resiliensi ekonomi nasional di tengah perlambatan global. Keresahan ini muncul seiring dengan bayangan beratnya pergulatan tahun sebelumnya serta prediksi ekonomi dan politik yang kurang menjanjikan.
Memasuki paruh tengah tahun 2026, kekhawatiran global semakin nyata. Konflik geopolitik yang memanas, lonjakan harga energi, melemahnya perdagangan dunia, dan meningkatnya kebijakan proteksionisme antarnegara telah berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Tiga lembaga keuangan internasional terkemuka, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kompak menyatakan bahwa dunia masih bertumbuh namun dalam kondisi rapuh atau fragile growth.
Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan global hanya sekitar 2,5 hingga 2,7 persen. Sementara itu, IMF dalam World Economic Outlook edisi April 2026 memperkirakan pertumbuhan sebesar 3,1 persen, dan OECD pada angka 2,8 persen. Angka-angka ini secara keseluruhan menunjukkan penurunan proyeksi dibandingkan tahun sebelumnya, yang menandakan kerentanan ekonomi dunia saat ini.
Di tengah gejolak global tersebut, Indonesia sempat menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan pertama tahun 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen. Capaian ini menjadi prestasi tersendiri di tengah perlambatan ekonomi dunia, didukung oleh peningkatan signifikan dalam konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan investasi selama tiga bulan pertama tahun ini.
Namun, di balik angka-angka positif tersebut, ancaman nyata mulai membayangi perekonomian nasional. Salah satu indikator paling mencolok adalah pelemahan nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS dan mata uang asing lainnya. Sejak awal tahun, dolar AS telah menguat hingga 8-9 persen terhadap rupiah, mencapai rekor kurs tertinggi yang berdampak negatif pada berbagai sektor.
Pelemahan rupiah ini secara langsung meningkatkan biaya impor barang dan jasa, memperberat beban utang luar negeri, memicu inflasi, dan berpotensi memicu penarikan dana investasi asing dari Indonesia. Dampak ini terasa pada tingkat makroekonomi dan berimbas pada daya beli masyarakat.
Pada tataran menengah (mezzo), rapuhnya perekonomian Indonesia juga terlihat dari sinyal hengkangnya dana investor global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan akhir-akhir ini, melorot dari puncaknya 9.134 pada Januari lalu menjadi 5.350-6.100. Penurunan sekitar 30-40 persen ini mencerminkan rendahnya kepercayaan dunia terhadap korporasi di Tanah Air, meskipun banyak perusahaan mencatat performa ekonomi yang menguntungkan.
Fakta-fakta ekonomi makro dan mezzo ini kemudian terkonfirmasi pada tataran mikro, yaitu kehidupan keseharian masyarakat. Kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi dan politik mulai tampak, terlihat dari penurunan keyakinan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai problem bangsa. Survei Kompas menjadi cerminan nyata dari fenomena ini.
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, survei Kompas secara konsisten mengukur tingkat keyakinan publik. Meskipun sebagian besar publik masih menyatakan optimisme, tren penurunan yang signifikan mulai terjadi. Sebagai perbandingan, survei yang dilakukan pada pertengahan tahun 2024 menunjukkan lebih dari tiga perempat responden meyakini pemerintah mampu mengatasi persoalan bangsa, baik di bidang politik, keamanan, penegakan hukum, perekonomian, maupun kesejahteraan sosial.
Sayangnya, hasil survei terbaru menunjukkan peluruhan sikap optimisme tersebut. Kini, hanya sekitar dua pertiga responden yang menyatakan rasa keyakinan atau sikap optimisme terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa. Penurunan ini cukup mencolok di berbagai sektor.
Dalam upaya mengatasi perekonomian bangsa, misalnya, hanya 65,8 persen responden yang masih meyakini kemampuan pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pangan, pemberdayaan petani dan nelayan, penyediaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan. Angka ini jauh menurun dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mencapai 80,9 persen.
Penurunan yang tidak bisa disepelekan juga terjadi pada keyakinan terhadap penegakan hukum. Jika sebelumnya 78,7 persen responden merasa yakin akan langkah pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat, dan menjamin perlakuan hukum yang sama, kini angkanya merosot menjadi 64 persen.
Menariknya, pelemahan optimisme publik ini terjadi di setiap lapisan masyarakat, namun paling signifikan terasa pada kalangan sosial ekonomi menengah atas. Terkait kemampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan perekonomian, hampir tiga perempat kalangan berpendidikan tinggi yang semula yakin, kini tinggal separuhnya saja. Pola serupa juga terlihat pada kelompok kelas sosial ekonomi, di mana kalangan menengah ke atas menunjukkan penurunan optimisme yang paling tajam.
Pemerintah sendiri telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dirangkum dalam delapan misi Asta Cita demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Misi-misi ini mencakup penguatan ideologi, pertahanan keamanan, pembangunan SDM, kemandirian ekonomi, pemerataan dan keadilan, reformasi politik, hukum, birokrasi, pemberantasan korupsi, hingga penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan dan budaya.
Secara konkret, program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah dan kelompok rentan, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan 3 juta rumah, renovasi sekolah, dan peningkatan kualitas pendidikan telah digulirkan. Dari sisi penunjang perekonomian, pemerintah berupaya mewujudkan swasembada pangan, memperkuat Koperasi Desa dan Ekonomi Rakyat, melanjutkan hilirisasi mineral dan sumber daya alam, serta mengambil alih tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan intervensi pemerintah yang semakin besar terhadap pasar demi kesejahteraan rakyat.
Namun, menjadi ironi ketika gencarnya intervensi dan program-program pemerintah tersebut justru berbanding terbalik dengan meredupnya sikap optimisme publik. Bahkan, kekhawatiran ini tidak hanya melanda kalangan menengah atas yang dikenal lebih kritis, tetapi juga mulai dirasakan oleh lapisan masyarakat menengah ke bawah yang notabene menjadi subjek utama dari berbagai kebijakan populis pemerintah.
Bagi masyarakat, penurunan optimisme ini tidak lepas dari realitas keseharian yang mereka hadapi. Harapan tinggi yang selama ini digaungkan seringkali tidak berbalas dengan kenyataan di lapangan. Ambil contoh program MBG: terungkapnya kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) yang melibatkan para pemimpinnya, ditambah serangkaian kasus keracunan makanan, makanan tidak layak konsumsi, penipuan, dan calo proyek dapur MBG, secara fundamental menggerus nilai ideal program perbaikan gizi masyarakat tersebut.
Realitas yang bertentangan semacam ini terjadi pada hampir setiap indikator kajian survei, mulai dari kebijakan politik keamanan, penegakan hukum, perekonomian, hingga kesejahteraan sosial. Konsep dan gagasan di balik program kerja serta kebijakan pemerintah tampak ideal dan mampu membangkitkan harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, implementasi di lapangan seringkali jauh berbeda dari ekspektasi.
Oleh karena itu, di tengah meluruhnya optimisme publik, konsistensi tindakan pemerintah menjadi sangat krusial. Realisasi program yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi adalah kunci untuk mengembalikan dan merawat optimisme masyarakat di masa depan. Tanpa keselarasan antara harapan ideal dan realitas nyata, kepercayaan publik akan semakin terkikis, menghambat upaya bangsa mencapai tujuan kesejahteraannya.
