NEW DELHI, [Tanggal Hari Ini] – Organisasi jurnalis terkemuka di India, Editors Guild of India (EGI), menyuarakan kecaman keras terhadap apa yang mereka sebut sebagai pencabutan hak pilih dan hak paspor yang menimpa R Rajagopal, seorang jurnalis senior dan mantan editor surat kabar The Telegraph. Kasus ini mencuat ke publik setelah Rajagopal melaporkan bahwa permohonan pembaruan paspornya tertunda lantaran namanya dihapus dari daftar pemilih di negara bagian Benggala Barat, sebuah insiden yang memicu kekhawatiran luas tentang pelaksanaan program revisi daftar pemilih.
Rajagopal, yang memiliki rekam jejak panjang di dunia jurnalistik, mengungkapkan bahwa namanya dicoret dari daftar pemilih selama proses revisi daftar pemilih yang kontroversial, dikenal sebagai Special Intensive Revision (SIR). Program ini, yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan India (ECI), bertujuan untuk mengidentifikasi pemilih yang tidak memenuhi syarat. Namun, para kritikus menuduh bahwa program tersebut telah secara keliru menghapus jutaan pemilih yang sebenarnya sah, sebuah tudingan yang dibantah oleh ECI.
Dalam pernyataan resmi pada Minggu, Editors Guild of India menegaskan bahwa kasus Rajagopal "menyoroti penderitaan yang dialami jutaan warga India" akibat pelaksanaan program SIR. EGI menyoroti bahwa jika seorang tokoh publik berpengaruh seperti Rajagopal dapat kehilangan hak pilihnya, maka nasib warga biasa kemungkinan jauh lebih buruk dan lebih rentan.
Pihak ECI sendiri belum memberikan tanggapan publik terhadap tuduhan spesifik terkait Rajagopal. BBC, media yang memberitakan kasus ini, telah menghubungi pejabat ECI untuk meminta komentar terkait insiden tersebut, namun belum mendapatkan respons.
Program SIR, yang dimulai pada 4 November 2025 (tanggal sesuai sumber, diasumsikan sebagai tahun berjalan dalam konteks berita ini) di 12 negara bagian dan wilayah federal yang dikelola, telah menyebabkan sekitar 60 juta nama dihapus dari daftar pemilih secara nasional. Dari jumlah tersebut, sekitar sembilan juta pencoretan terjadi di Benggala Barat. Rajagopal sendiri termasuk di antara ribuan warga yang mengajukan banding atas keputusan pencoretan nama mereka di pengadilan. Tahap lain dari program ini juga sedang berlangsung di 16 negara bagian dan tiga wilayah federal.
Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh situs berita The Wire, Rajagopal menceritakan pengalamannya. Ia mengungkapkan bahwa meskipun telah tinggal di konstituensi Ballygunge, Kolkata, selama lebih dari 25 tahun, namanya dihapus karena baik namanya maupun nama ayahnya tidak ditemukan dalam daftar pemilih tahun 2002. Proses SIR memang memverifikasi catatan pemilih saat ini dengan daftar pemilih tahun 2002, yang merupakan revisi nasional terakhir berskala besar.
Rajagopal menambahkan, pencoretan namanya terjadi meskipun ia telah terdaftar sebagai pemilih sejak tahun 2010 dan pernah menjabat sebagai editor The Telegraph yang berbasis di Kolkata selama tujuh tahun. "Tidak ada alasan yang diberikan atas pencoretan saya [dari daftar pemilih] bahkan setelah saya menyerahkan ijazah matrikulasi saya, dan banding saya sekarang sedang menunggu keputusan di salah satu tribunal yang dibentuk berdasarkan arahan Mahkamah Agung," tulisnya dalam artikel tersebut.
Lebih lanjut, Rajagopal menjelaskan bahwa pihak berwenang kemudian memberitahunya bahwa verifikasi polisi untuk perpanjangan paspornya tidak dapat diselesaikan karena namanya telah dihapus dari daftar pemilih. "Saya bingung karena saya tidak dapat menemukan dokumen publik apa pun yang mencantumkan kartu identitas pemilih sebagai dokumen wajib untuk perpanjangan paspor," ungkapnya, menyoroti kebingungan dan ketidakpastian prosedur.
Kasus Rajagopal telah menarik perhatian luas di media sosial, dengan banyak jurnalis dan pemimpin oposisi menyatakan dukungan dan mendesak ECI untuk mengembalikan hak pilihnya. Jurnalis veteran Rajdeep Sardesai, melalui unggahannya di platform X, menyatakan solidaritasnya dengan Rajagopal. "Bagian yang menakutkan adalah ini bisa terjadi pada siapa saja!" tulis Sardesai, menekankan potensi dampak yang lebih luas dari masalah ini.
Juru bicara Partai Kongres, Supriya Shrinate, menuduh bahwa Rajagopal "membayar harga" atas kerja jurnalistiknya dan tuntutannya akan akuntabilitas. Pernyataan ini memberikan dimensi politis pada kasus tersebut, menunjukkan kekhawatiran akan adanya motif di balik pencabutan hak-hak sipil. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Komunis India (Marxis), MA Baby, mengingatkan bahwa partainya telah "memperingatkan bahwa program SIR akan mencabut hak pilih kelompok miskin dan rentan di negara kita." Ia menambahkan, "Tetapi sekarang, bahkan seorang editor terkemuka dan jurnalis yang diakui seperti R Rajagopal telah ditolak hak pilihnya," menunjukkan bahwa masalah ini melampaui batas demografi tertentu.
Kasus yang menimpa R Rajagopal menjadi sorotan tajam bagi integritas proses demokrasi dan perlindungan hak-hak dasar warga negara di India. Situasi ini menggarisbawahi urgensi bagi ECI untuk meninjau kembali prosedur dan dampak dari program revisi daftar pemilih yang masif, memastikan bahwa hak pilih setiap warga negara terlindungi dan tidak ada yang secara tidak adil dicabut dari hak konstitusional mereka. Permasalahan ini diharapkan memicu diskusi lebih lanjut mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik yang memiliki dampak langsung terhadap jutaan jiwa.
