Surabaya – Jawa Timur, sebuah provinsi yang kerap menjadi lokomotif perekonomian nasional, kini menghadapi paradoks serius. Di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang gemilang dan melampaui rata-rata nasional, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) justru membayangi ribuan karyawan di sektor industri manufaktur. Ancaman ini menjadi alarm keras bagi stabilitas ketenagakerjaan di salah satu pusat industri terbesar di Indonesia.
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) per 2 Juni 2026 menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Sebanyak 23.470 tenaga kerja secara nasional telah menjadi korban PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026. Angka ini mencerminkan tekanan berat yang dihadapi dunia usaha dan pekerja di berbagai daerah.
Jawa Barat menempati posisi teratas dengan jumlah PHK mencapai 5.044 orang, diikuti oleh Banten dengan 2.596 orang. Jawa Timur, meski berada di urutan ketiga dengan 2.332 pekerja yang terkena PHK, menghadapi potensi angka riil yang jauh lebih besar. Pasalnya, data Kemenaker hanya mencatat kasus yang dilaporkan oleh perusahaan, menyisakan celah besar bagi PHK yang tidak terdata.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Jazuli, menegaskan bahwa Jawa Timur berada di ambang gelombang PHK besar-besaran tahun ini. Ancaman ini, menurutnya, bersumber dari beberapa industri manufaktur raksasa yang berencana menutup operasional atau mengalihkan basis produksinya ke luar negeri. Situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi pekerja dan keluarganya.
Salah satu kasus menonjol adalah PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin), perusahaan produksi kertas berskala besar yang berencana menghentikan operasionalnya. Keputusan ini berpotensi merumahkan lebih dari 2.000 pekerja, mengancam mata pencarian ribuan individu. Jazuli mengungkapkan, kondisi ini dipicu oleh konflik internal di kalangan pengelola perusahaan yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.
Padahal, PT Pakerin sebenarnya memiliki potensi besar untuk bertahan. Produknya masih memiliki pangsa pasar yang baik, didukung oleh tenaga kerja yang terampil, serta modal keuangan yang kuat. "Pemerintah harus turun tangan secara serius membantu menyelesaikan konflik agar tidak berlarut-larut karena dampaknya besar dan menyangkut kehidupan ribuan karyawan," tegas Jazuli pada Senin (29/6/2026). Intervensi pemerintah diharapkan dapat menemukan solusi demi keberlangsungan perusahaan dan nasib pekerjanya.
Selain Pakerin, dua perusahaan produsen komponen otomotif juga dikabarkan berencana melakukan ekspansi industri ke negara lain. Menurut Jazuli, keputusan ini tidak lepas dari daya tarik investasi yang lebih kompetitif di luar negeri. Sebaliknya, situasi di dalam negeri dinilai semakin memberikan tekanan signifikan kepada para pelaku usaha, mendorong mereka untuk mencari opsi di pasar global.
Berbagai tekanan yang dirasakan pelaku usaha di Jawa Timur meliputi pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor bahan baku melambung. Kenaikan harga bahan bakar minyak, khususnya solar industri, turut membebani biaya produksi. Selain itu, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) juga mempersempit ruang gerak finansial perusahaan.
Tekanan lain yang tidak kalah memberatkan adalah sulitnya pengurusan perizinan yang kerap berbelit-belit, serta daya beli masyarakat yang terus menurun. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lingkungan bisnis yang kurang kondusif, memicu perusahaan untuk mempertimbangkan relokasi atau pengurangan tenaga kerja demi efisiensi dan keberlanjutan.
Jazuli menambahkan, kondisi pekerja di Jawa Timur saat ini semakin rentan terhadap PHK. Hal ini diperparah oleh kebijakan ketenagakerjaan yang membuka ruang lebih besar bagi penggunaan pekerja alih daya (outsourcing), pekerja paruh waktu, dan pekerja kontrak. "Mereka rentan terkena pemutusan hubungan kerja dan jumlahnya tidak terdata karena tidak dilaporkan. Saat kontraknya selesai, ya sudah tidak dipekerjakan lagi," ujarnya, menyoroti celah dalam sistem pelaporan PHK.
Situasi ketenagakerjaan yang penuh ketidakpastian ini berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi makro Jawa Timur yang menunjukkan performa impresif. Sepanjang tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Jatim tampil solid dan dinilai tetap resilien terhadap berbagai tekanan geopolitik global yang membayangi ekonomi dunia.
Pada triwulan I-2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,79 persen secara tahunan (year on year), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,61 persen. Angka ini menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, menunjukkan stabilitas fundamental ekonomi daerah.
Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan mencatat pertumbuhan 5,49 persen, sementara industri pengolahan tumbuh 4,40 persen. Meskipun sektor industri pengolahan menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan IV-2025 akibat dampak eskalasi geopolitik global, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim masih mencapai lebih dari 30 persen, menjadikannya tulang punggung perekonomian.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jatim, Ibrahim, memproyeksikan kinerja ekonomi Jatim sepanjang 2026 akan tetap solid, dengan pertumbuhan di kisaran 4,9-5,7 persen secara tahunan. Prospek positif ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap kuat, serta terjaganya permintaan eksternal. Ibrahim juga memastikan inflasi tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional, yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen.
Optimisme ini diperkuat oleh tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi terhadap kondisi ekonomi saat ini, peningkatan transaksi kartu pembayaran, dan pertumbuhan ekspor nonmigas yang turut mendorong kinerja industri manufaktur. Ibrahim menyampaikan hal ini dalam High Level Meeting (HLM) Forum Investasi Jatim pada Kamis (25/6/2026), menggarisbawahi daya tarik investasi di provinsi ini.
Perekonomian Jawa Timur memang memiliki fondasi yang kuat, tercermin dari PDRB yang merupakan terbesar kedua secara nasional setelah Provinsi Jakarta. Kontribusi Jatim terhadap perekonomian nasional mencapai 14,3 persen, dengan sektor industrinya menyumbang 23,5 persen terhadap total industri nasional. Angka-angka ini menjadi pertimbangan penting bagi investor untuk menanamkan modal.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jatim juga melaporkan peningkatan jumlah kawasan industri. Kepala DPMPTSP Jatim, Dyah Wahyu Ermawati, menyebutkan bahwa pada 2024 Jatim memiliki delapan rencana kawasan industri, meningkat menjadi 14 pada 2025, dan bertambah lagi menjadi 16 kawasan industri pada 2026. Penambahan ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jatim terus berupaya mendukung investasi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman, dan bebas dari premanisme. Dyah menjelaskan, dengan dukungan pemerintah kabupaten dan kota, kinerja investasi Jatim terus meningkat. Pada 2024, Jatim memiliki 37 Investment Project Ready to Offer (IPRO) senilai Rp 54,5 triliun, meningkat menjadi 44 IPRO senilai Rp 57,4 triliun pada 2025. Meskipun pada 2026 tercatat 38 IPRO senilai Rp 50,4 triliun, penurunan jumlah ini diklaim karena sebagian proyek investasinya telah terealisasi.
Paradoks yang terjadi di Jawa Timur ini menyoroti celah antara data ekonomi makro yang cemerlang dan realitas ketenagakerjaan di tingkat mikro yang penuh tekanan. Pemerintah daerah dan pusat dihadapkan pada tantangan untuk menjembatani kesenjangan ini. Diperlukan langkah konkret dan sinergis untuk mengatasi ancaman PHK massal, menstabilkan iklim investasi bagi pelaku usaha domestik, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dinikmati secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama para pekerja di sektor manufaktur.
