Kementerian Sosial (Kemensos) akhirnya mengungkap sejumlah alasan mengapa penyaluran bantuan sosial (bansos) kerap kali tidak tepat sasaran. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa salah satu faktor utamanya adalah adanya keterbukaan data Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Robben Rico, menjelaskan bahwa keterbukaan data DTKS ini berdampak pada banyaknya perubahan data yang tidak terverifikasi secara akurat. “Ini yang kemudian menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk memastikan data tersebut valid,” ujar Robben dalam sebuah keterangan pada Selasa (23/1/2024).
Menurut Robben, masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala. Ia menyoroti bahwa data DTKS yang bersifat terbuka memungkinkan adanya perubahan data yang tidak selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Kemensos dalam memastikan setiap bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.
Lebih lanjut, Robben memaparkan bahwa Kemensos terus berupaya melakukan perbaikan sistem. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan meningkatkan koordinasi bersama pemerintah daerah. “Kami terus berupaya melakukan validasi dan verifikasi data secara berkala agar data DTKS ini benar-benar valid,” tegasnya.
Upaya perbaikan ini juga mencakup pemanfaatan teknologi untuk mempermudah proses pemutakhiran data. Kemensos bertekad untuk memastikan bahwa setiap program bantuan sosial yang diluncurkan dapat mencapai tujuannya, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan secara adil dan tepat sasaran. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi penerima yang seharusnya tidak menerima, atau sebaliknya, ada warga yang berhak namun terlewatkan.
