Tiga aktivis Hong Kong dijatuhi hukuman penjara hingga tujuh tahun pada hari Rabu, 17 Agustus 2022, karena peran mereka dalam sebuah acara peringatan yang dilarang terkait dengan pembantaian Lapangan Tiananmen 1989. Vonis ini menandai pukulan terbaru bagi kebebasan sipil di kota itu.
Pengadilan Distrik Hong Kong menjatuhkan hukuman penjara kepada Chow Hang-tung selama 15 bulan, sementara aktivis lainnya, Mak Hoi-kit dan So Lai-ling, masing-masing menerima hukuman 12 bulan. Ketiganya dinyatakan bersalah atas hasutan untuk melakukan kerusuhan.
Chow Hang-tung, seorang mantan wakil ketua Liga Hong Kong untuk Mendukung Gerakan Demokratik Patriotik Tiongkok (HKADC), dianggap sebagai tokoh sentral dalam merencanakan dan mempromosikan acara peringatan tahun lalu. Jaksa penuntut mengklaim bahwa Chow secara sengaja menggunakan media sosial dan platform lain untuk menghasut publik agar menghadiri pertemuan yang telah dilarang tersebut.
Meskipun pengadilan mengakui bahwa Chow tidak secara langsung menyerukan kekerasan, hakim menyatakan bahwa tindakannya telah membahayakan ketertiban umum. Dalam pernyataannya, Chow membela haknya untuk memperingati peristiwa bersejarah tersebut, menyatakan, “Saya tidak pernah berpikir bahwa memperingati tragedi adalah tindakan yang salah.” Ia juga menekankan pentingnya menjaga ingatan akan pembantaian tersebut.
Kasus ini semakin menyoroti erosi kebebasan yang dialami Hong Kong sejak penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional oleh Tiongkok pada tahun 2020. Sebelumnya, Hong Kong adalah salah satu dari sedikit tempat di wilayah Tiongkok di mana masyarakat dapat berkumpul secara terbuka untuk mengenang tragedi Tiananmen. Larangan terhadap acara peringatan tahunan telah menjadi simbol dari penindasan yang semakin ketat terhadap perbedaan pendapat di kota tersebut.
HKADC sendiri telah dibubarkan pada tahun 2021 setelah menghadapi tekanan hukum dan politik yang intens. Banyak anggota dan simpatisannya telah ditangkap atau melarikan diri dari Hong Kong. Vonis terhadap Chow dan aktivis lainnya ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa pemerintah tidak akan menoleransi upaya untuk mengenang peristiwa yang dianggap sensitif oleh Beijing.
