JAKARTA – Program latihan dasar kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih kembali menelan korban jiwa. Jumlah peserta yang meninggal dunia kini bertambah menjadi lima orang, memicu desakan kuat dari masyarakat agar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menghentikan program tersebut. Meski demikian, Kemenhan bersikukuh menyatakan porsi latihan masih terukur dan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh atas insiden tragis ini.
Korban kelima yang meninggal dunia teridentifikasi sebagai Nola Dya Sari, peserta Latsarmil yang berlatih di Kalimantan Barat. Nola menghembuskan napas terakhir pada Jumat, 26 Juni 2026, pukul 21.03 WIB, saat sedang menjalani penanganan medis intensif di RSUD Abdul Aziz Singkawang. Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM) Kemenhan, Mayor Jenderal Ketut Gede Wetan Pastia, Nola tiba di rumah sakit sekitar pukul 20.20 WIB dan segera mendapatkan penanganan tim medis.
“Dalam proses penanganan terjadi henti jantung sehingga dilakukan resusitasi jantung paru dan tindakan kardioversi. Namun, kondisi pasien tidak dapat dipulihkan,” jelas Mayjen Ketut dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Ia menambahkan bahwa Nola sebelumnya telah melalui tahapan seleksi kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat, meskipun memiliki catatan kelebihan berat badan. Kemenhan saat ini terus mendalami hasil evaluasi medis untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kondisi yang dialami Nola.
Sebelum Nola, empat peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) lainnya juga telah meninggal dunia selama pelatihan yang digelar di berbagai lokasi. Mereka adalah Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dan Novia Rahmadhani Sihotang yang berlatih di Jakarta, Anisa Muyassaroh di Balikpapan, serta Yonanda Muhammad Taufiq di Baturaja. Ketut Gede Wetan Pastia menyampaikan dukacita mendalam atas berjatuhannya korban dan menegaskan bahwa seluruh peserta telah mendapatkan penanganan tenaga kesehatan sesuai prosedur.
Ia menjelaskan, kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda, dan semuanya telah ditangani di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Kemenhan juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis, khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan pendidikan. Hal ini menunjukkan keseriusan Kemenhan dalam menanggapi serangkaian insiden tersebut.
Di sisi lain, Kemenhan terus menegaskan bahwa pelatihan ini tidak bertujuan untuk menjadikan para peserta sebagai prajurit atau anggota militer. “Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer,” terang Mayjen Ketut. Ia menjelaskan, korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, yang pada gilirannya dianggap mendukung ketahanan nasional.
Kepala Pusat Komponen Cadangan Kemenhan, Brigadir Jenderal Hengki Yuda Setiawan, turut menekankan bahwa latihan bagi peserta SPPI ini telah dirancang secara terukur. Menurutnya, sejak awal, para peserta disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan etos kerja, namun dengan porsi latihan fisik yang tidak memberatkan. “Ini bukan untuk menjadi militer. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI, dan kami mengetahui bahwa yang dikedepankan adalah inteligensi,” kata Hengki.
Meski demikian, tragedi beruntun ini memaksa Kemenhan untuk berkomitmen penuh mengevaluasi pelatihan bagi calon manajer koperasi tersebut. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan, Rico Ricardo Sirait, juga meminta dukungan masyarakat agar penyelenggaraan program dapat berjalan sebaik-baiknya. “Kami memiliki komitmen untuk melaksanakan evaluasi terhadap setiap kejadian ataupun insiden yang telah sebelumnya terjadi,” ujar Rico, mengulang komitmen Kemenhan.
Namun, di tengah upaya evaluasi dari pihak Kemenhan, gelombang desakan untuk menghentikan latihan dasar kemiliteran ini semakin menguat dari berbagai elemen masyarakat sipil. Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, secara tegas menilai pelatihan ini sebagai bentuk militerisasi di ruang sipil yang tidak relevan dengan kebutuhan para peserta. “Kami konsisten sejak awal melihat militerisasi sipil ini enggak diperlukan. Apalagi ini tidak ada kaitannya secara terang, antara urusan ekonomi dengan latihan dasar militer ini. Sejak awal, Koperasi Desa Merah Putih ini untuk menggerakkan ekonomi, jadi ini (Latsarmil) sama sekali tidak nyambung,” kritik Hussein.
Hussein Ahmad mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi secara fundamental pelatihan bagi calon manajer ini. Ia juga menyoroti potensi pemborosan anggaran yang akan terjadi jika kegiatan yang tidak sesuai kebutuhan peserta terus dilanjutkan. Program Koperasi Merah Putih sendiri diketahui sedang digencarkan pembangunannya secara masif, menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan operasionalnya agar berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
“Ini sebetulnya sudah kebablasan. Saya kira ini (pelatihan calon manajer) mesti dievaluasi sebelum masuk terlalu dalam ke jurang yang destruktif terkait militerisasi ini. Jika dibiarkan, konsekuensi langsungnya bisa dilihat dari inefisiensi anggaran,” tegas Hussein, menggarisbawahi urgensi penghentian program tersebut. Situasi ini menempatkan Kemenhan dalam posisi sulit, di mana komitmen mereka untuk mengevaluasi program dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang lebih radikal, yaitu penghentian total Latsarmil bagi penggerak ekonomi sipil ini.
