JAKARTA – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengindikasikan adanya pihak-pihak yang berusaha mengganggu pemerintahannya telah memicu respons dari berbagai kalangan, terutama PDI-Perjuangan sebagai satu-satunya partai di luar koalisi. Gelombang kritik dan demonstrasi dari masyarakat sipil diduga menjadi latar belakang munculnya pernyataan tersebut. Situasi ini menyoroti kompleksitas dinamika politik pasca-pemilu dan peran oposisi serta kritik konstruktif dalam sistem demokrasi.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, secara tegas mempertanyakan klaim adanya gangguan tersebut. Menurut Andreas, Presiden Prabowo memiliki seluruh perangkat keamanan dan dukungan politik yang kuat dari mayoritas partai, kecuali PDI-Perjuangan. "Siapa yang berani mengganggu Presiden? Secara fisik, Presiden mempunyai semua perangkat untuk mengawal dan menjaga keamanannya. Secara politik, semua partai politik berada di dalam koalisi pendukung pemerintah, kecuali PDI-Perjuangan, sehingga pemerintah dalam hal pengambilan keputusan pasti sangat kuat,” ujar Andreas melalui pesan singkatnya pada Sabtu (27/6/2026).
Pernyataan "gangguan" terakhir kali terlontar dalam pidato Presiden Prabowo di hadapan 2.600 akademisi, yang terdiri dari rektor, dekan, dan dosen dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia. Acara Sarasehan Kebangsaan, bagian dari Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta Convention Center pada Jumat (26/6/2026), juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan para menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya cinta tanah air dan persatuan, mendorong anak bangsa mencari titik persamaan daripada terpecah belah karena perbedaan pandangan.
Presiden Prabowo juga sempat menyinggung perjalanan politiknya yang panjang. Ia menceritakan bagaimana ia maju lima kali meminta mandat rakyat, namun empat kali kalah. "Saya maju ke rakyat lima kali meminta mandat, empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tetapi saya tidak mengganggu pemimpin yang mendapat mandat," kata Prabowo, mengisyaratkan harapannya agar pihak yang kalah pemilu juga bersatu membangun bangsa dan tidak mengganggu pemerintah yang sah. Menurutnya, seluruh kelompok masyarakat harus bersatu, mengingat daulat rakyat telah ditempatkan di atas segalanya dalam mekanisme demokrasi.
Komentar Presiden Prabowo ini muncul setelah dua pekan terakhir diwarnai gelombang demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah. Para mahasiswa menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, dengan salah satu tuntutan utama adalah penghentian pemborosan anggaran negara untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak tepat sasaran. Selain mahasiswa, elemen masyarakat sipil lainnya juga turut menggaungkan kritik serupa.
Di tengah gelombang kritik tersebut, muncul isu dugaan penyuapan terhadap kelompok mahasiswa pengunjuk rasa. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa sejumlah mahasiswa menerima uang sebesar Rp 300 juta setelah ditemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Bahkan, mahasiswa dari Universitas Bung Karno mengaku telah menerima uang Rp 20 juta dari oknum kepolisian untuk memindahkan lokasi demonstrasi mereka dari kawasan Istana Kepresidenan ke Gedung DPR.
Dua hari sebelum pidato di Jakarta, Presiden Prabowo juga telah menyinggung soal demonstrasi berbayar ini. Saat menyampaikan pidatonya dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo pada Rabu (24/6/2026), Prabowo mengaku telah mengetahui identitas pihak-pihak yang sengaja memobilisasi dan mendanai aksi unjuk rasa. Ia menuding kepentingan para pendana itu tidak terlepas dari ketidaksukaan mereka terhadap pemerintah yang sedang mengubah paradigma pembangunan agar lebih berpihak kepada rakyat kecil, bukan pengusaha besar. "Hati-hati lho, saya kasih peringatan. Mereka-mereka itu saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu," tegas Prabowo.
Menanggapi hal ini, Andreas Hugo Pareira dari PDI-P melihat ketidakpuasan masyarakat muncul secara organik sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah, seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga pemotongan transfer anggaran ke daerah. Ia menyarankan pemerintah untuk lebih baik menanggapi dan mendengar kritikan tersebut, serta memperbaikinya, ketimbang menganggapnya sebagai gangguan. Andreas menambahkan, jika memang ada pihak yang berupaya mengganggu dan berkampanye untuk Pemilu 2029, Presiden Prabowo pasti jauh lebih mengetahuinya. Ia juga menegaskan kembali posisi PDI-P. "PDI-Perjuangan adalah partai penyeimbang, bukan partai pengganggu," tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, memiliki interpretasi berbeda. Menurut Doli, pernyataan Presiden Prabowo lebih merupakan pesan spesifik kepada elite politik yang diduga mengganggu jalannya pemerintahan, bukan ditujukan kepada kalangan kritis yang menyuarakan aspirasinya. Doli menilai aspirasi kritis dari masyarakat justru disampaikan untuk mendukung pemerintah, sebagai bentuk kepedulian terhadap negara. Ia mendorong pemerintah untuk menempuh langkah-langkah yang tepat berdasarkan masukan tersebut. "Jadi pernyataan Pak Prabowo itu menegaskan juga agar jangan ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi untuk mengganggu rencana dan agenda pembangunan yang sedang berjalan. Kalau pun kelompok itu punya rencana dan agenda sendiri, nanti saja ikut kompetisi di 2029," kata Doli.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, berpendapat bahwa pernyataan Presiden Prabowo mengarah pada respons terhadap munculnya berbagai demonstrasi yang dianggap mengganggu pemerintahan. Lili melihat Prabowo menekankan bahwa kompetisi politik harus diakhiri setelah pemilu, dan tidak boleh ada pihak yang mengganggu pemerintahannya, mengingat pengalamannya sendiri yang tidak mengganggu pemimpin saat berada di luar pemerintahan. "Saya melihat pernyataan tersebut sebagai bagian dari respons terhadap munculnya kritik atau demonstrasi yang muncul dianggap mengganggu pemerintahan. Sementara selama Prabowo di luar pemerintahan, dia menganggap tidak melakukan itu," ujar Lili.
Lili menambahkan, para elite politik dapat membaca pesan ini sebagai keinginan Prabowo untuk menciptakan kestabilan dalam pemerintahan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa jika sebagian elite koalisi merasakan pernyataan itu mengarah kepada mereka, bisa saja muncul ketegangan yang mengganggu soliditas di dalam pemerintahan. Dengan demikian, pernyataan Presiden Prabowo ini tidak hanya menyasar kelompok masyarakat sipil yang kritis, tetapi juga memicu spekulasi tentang dinamika di kalangan elite politik dan koalisi pendukung pemerintah.
