Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengklaim bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menunjukkan progres signifikan dalam menegakkan demokrasi dan supremasi hukum. Menurutnya, ciri utama pemerintahan yang lebih demokratis adalah ketika hukum tidak lagi dijadikan sebagai instrumen oleh penguasa untuk menindas atau menguntungkan pihak tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman saat menghadiri rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan era sebelumnya, di mana menurut penilaiannya, hukum kerap kali dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan.
“Kita melihat bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, ada upaya serius untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai alat keadilan dan bukan alat kekuasaan,” ujar Habiburokhman dalam kesempatan tersebut. Ia menambahkan bahwa prinsip ini sangat fundamental dalam membangun negara yang demokratis dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
Habiburokhman juga menyoroti pentingnya independensi lembaga penegak hukum. Ia meyakini bahwa pemerintahan Prabowo akan terus berupaya menjaga agar lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan dapat beroperasi tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk eksekutif. Hal ini, menurutnya, krusial untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini berpendapat bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan pemerintah juga menjadi indikator penting dari sebuah pemerintahan yang demokratis. Ia berharap agar pemerintahan Prabowo dapat terus memperkuat prinsip-prinsip tersebut dalam setiap lini kerjanya.
“Klaim ini bukan tanpa dasar. Kami melihat adanya komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan setara di hadapan hukum, tanpa pandang bulu,” tegas Habiburokhman. Ia optimis bahwa dengan penegakan hukum yang adil dan independen, Indonesia akan semakin kokoh sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan bagi semua.
