JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara tegas menyatakan bahwa rute detail Moda Raya Terpadu (MRT) yang akan menghubungkan DKI Jakarta dengan Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, sengaja belum dipublikasikan kepada masyarakat luas. Langkah ini diambil sebagai strategi krusial untuk membendung praktik spekulasi tanah oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berpotensi melambungkan biaya pembangunan proyek infrastruktur vital tersebut.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa kerahasiaan rute ini adalah kebijakan standar dalam proyek-proyek besar. Tujuannya adalah melindungi investor dari lonjakan harga tanah yang tidak wajar akibat ulah calo tanah. Menurut Dudy, jika informasi trase bocor terlalu dini, harga lahan di sekitar jalur proyek bisa melonjak drastis, mengganggu kelayakan investasi dan efisiensi perencanaan.
"Biasanya kita tidak akan buka, karena nanti calo tanahnya beredar di mana-mana, kasihan juga kan mereka (investor)," kata Menhub Dudy dalam bincang-bincang dengan awak media di Jakarta, Jumat (26/6) malam. Ia menambahkan bahwa investor akan mempertimbangkan rute yang paling menguntungkan dari sudut pandang ekonomis, memastikan proyek dapat berjalan secara efisien.
Pernyataan ini disampaikan Dudy menyikapi informasi yang sempat beredar di media sosial mengenai potensi jalur MRT yang melintasi sejumlah kawasan berbeda di Tangerang Selatan, seperti Pondok Cabe dan Pondok Aren. Rumor tersebut memicu kekhawatiran akan munculnya praktik spekulasi yang dapat merugikan semua pihak, kecuali para makelar tanah.
Pemerintah dan investor memilih untuk menjaga kerahasiaan trase karena kebocoran informasi berpotensi besar dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memainkan harga tanah di area yang akan dilalui pembangunan. Kenaikan harga tanah yang tidak terkendali ini, menurut Dudy, akan secara langsung meningkatkan biaya investasi proyek secara keseluruhan, membuat perencanaan menjadi kurang efisien dan pada akhirnya berpotensi membebani pengembangan infrastruktur transportasi publik.
"Kita belum tahu, kalaupun keluar (rutenya) itu akan mereka simpan sendiri, kenapa? Karena kan yang berinvestasi mereka. Karena kalau misalnya ini bocor keluar, itu akan mempengaruhi biaya perolehan tanahnya," tegasnya. Kerahasiaan ini menjadi kunci bagi investor untuk memastikan proses pengadaan lahan tidak dipengaruhi oleh lonjakan harga yang dapat mengganggu kelayakan investasi proyek jangka panjang.
Dudy juga menyoroti bahwa kenaikan harga tanah yang tidak wajar lebih banyak menguntungkan para spekulan, bukan masyarakat yang sesungguhnya membutuhkan pembangunan transportasi massal untuk meningkatkan mobilitas sehari-hari. Ia menilai, apabila biaya investasi membengkak akibat spekulasi lahan, dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat melalui potensi biaya proyek yang lebih mahal dibandingkan perencanaan awal pemerintah.
"Nanti tiba-tiba tanah yang tadinya Rp1 juta (per hektare) jadi Rp30 juta gitu. Nah, hitungannya sudah enggak masuk. Akhirnya apa, yang dikorbankan siapa? Masyarakat, yang diuntungkan cuma para makelar-makelar saja," ujar Dudy, menggambarkan potensi kerugian yang bisa timbul. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan publik dari praktik yang merugikan.
Pemerintah, melalui Kemenhub, menegaskan bahwa prioritas utama adalah perluasan jangkauan layanan transportasi massal serta peningkatan konektivitas di wilayah Jabodetabek. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memperoleh akses perjalanan yang semakin mudah, efisien, dan terjangkau. Dalam konteks ini, investor diberikan kewenangan penuh untuk menentukan pola pengembangan jaringan berdasarkan hasil kajian bisnis dan kebutuhan kawasan, tanpa harus mengungkapkan rute sejak tahap awal perencanaan.
Sebagai informasi, pengembangan MRT ke Tangerang Selatan merupakan bagian dari rencana perluasan jaringan MRT Jakarta yang saat ini telah beroperasi dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan parah di koridor Jakarta-Tangsel dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah suburban. Kehadiran transportasi massal modern seperti MRT juga sejalan dengan konsep pengembangan berorientasi transit (Transit-Oriented Development/TOD) yang mendorong integrasi transportasi dengan penataan kawasan urban.
"Tujuan akhir (MRT Tangsel) kan BSD. Ya terserah mereka mau lewat mana. Kalau saya sih yang penting jangkauannya sudah semakin jauh gitu, dan konektivitasnya lebih bagus," kata Menhub, menggarisbawahi fleksibilitas dalam penentuan rute demi mencapai tujuan konektivitas yang lebih luas. Hal ini juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terlalu campur tangan dalam detail teknis yang menjadi domain investor selama tujuan utama tercapai.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono, menambahkan bahwa kajian pembangunan jalur MRT menuju Tangerang Selatan saat ini masih dalam tahap penyusunan oleh investor, yaitu Sinar Mas, bersama dengan PT MRT Jakarta. Proses kajian yang komprehensif ini diharapkan dapat rampung pada akhir tahun 2026.
Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar utama dalam penentuan rute definitif dan tahapan pengembangan proyek MRT Jakarta-Tangsel selanjutnya. Kolaborasi antara sektor swasta dan BUMD seperti PT MRT Jakarta ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek strategis nasional yang sangat dinantikan masyarakat, khususnya para komuter yang setiap hari melintasi koridor padat ini. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan proyek ini berjalan lancar, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi publik tanpa terbebani oleh spekulasi lahan.
