Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan panggilan telepon dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah rangkaian kunjungannya ke Penang. Percakapan ini terjadi bersamaan dengan kecaman keras dari delapan negara Muslim terhadap rencana Israel untuk mengusir warga Palestina dari Gaza.
Dalam percakapan yang berlangsung pada Senin, 27 Mei 2024, Anwar Ibrahim dan Presiden Jokowi membahas isu-isu terkini yang menjadi perhatian regional, termasuk situasi kemanusiaan di Gaza. Keduanya sepakat untuk terus berkoordinasi dalam menyikapi perkembangan tersebut.
Kecaman terhadap Israel datang dari berbagai negara, menyusul adanya indikasi kuat bahwa rezim Zionis tersebut berencana melakukan pengusiran paksa terhadap warga Palestina dari wilayah Gaza. Tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.
Kedelapan negara Muslim yang melayangkan kecaman keras tersebut antara lain Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Pakistan, Iran, Turki, Qatar, dan Arab Saudi. Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh negara-negara ini menegaskan penolakan tegas terhadap segala bentuk upaya pengusiran warga Palestina dari tanah mereka.
Menlu Retno Marsudi, yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam beberapa agenda, menyatakan bahwa Indonesia terus berupaya mendorong penyelesaian konflik yang adil dan permanen bagi Palestina. Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza yang terdampak.
Sementara itu, PM Anwar Ibrahim dalam berbagai kesempatan telah menyuarakan keprihatinan mendalam atas penderitaan warga Palestina. Ia menekankan pentingnya solidaritas internasional untuk menekan Israel agar menghentikan agresi dan mematuhi hukum internasional.
Panggilan telepon antara Anwar Ibrahim dan Jokowi ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama bilateral dalam menyuarakan aspirasi umat Islam di kancah internasional, khususnya terkait isu Palestina. Kedua pemimpin negara ini memiliki pandangan yang serupa mengenai perlunya penyelesaian konflik yang berlandaskan pada solusi dua negara.
