Dinamika politik di Tapanuli Tengah (Tapteng) memanas menyusul rencana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu yang diinisiasi oleh lima partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapteng. Isu utama yang mendasari wacana ini adalah dugaan pengelolaan anggaran yang dinilai buruk serta lambatnya penanganan bencana alam di wilayah tersebut.
Kelima partai yang menyuarakan aspirasi pemakzulan ini terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Langkah ini mencerminkan adanya ketidakpuasan mendalam terhadap kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya komunikasi intensif antar pimpinan partai politik di Tapteng terkait rencana ini. “Ya, memang sudah ada pembicaraan serius. Lima fraksi di DPRD Tapteng ini punya pandangan yang sama soal evaluasi kinerja Bupati,” ujar sumber tersebut pada Rabu, 10 April 2024.
Lebih lanjut, sumber tersebut menjelaskan bahwa kekecewaan terhadap Bupati Masinton Pasaribu bukan tanpa alasan. “Kita melihat ada indikasi pengelolaan anggaran yang tidak efisien dan kurang transparan. Ditambah lagi, respons terhadap bencana alam yang terjadi belakangan ini terkesan lambat dan kurang memadai,” tambahnya.
Wacana pemakzulan ini tentu akan membawa konsekuensi politik yang signifikan bagi Kabupaten Tapanuli Tengah. Proses pemakzulan sendiri merupakan mekanisme konstitusional yang diatur dalam undang-undang, yang membutuhkan dukungan mayoritas suara di DPRD dan persetujuan dari Mahkamah Agung.
Saat ini, kelima partai tersebut tengah mengkaji lebih dalam dasar-dasar hukum dan politik yang dapat digunakan untuk mengajukan mosi tidak percaya. Pertemuan-pertemuan lanjutan antar pimpinan partai dan anggota dewan dijadwalkan untuk mematangkan strategi dan menggalang dukungan yang lebih luas sebelum langkah formal diajukan.
