Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, melalui juru bicaranya Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia memiliki ketahanan yang memadai untuk menyerap dampak geopolitik global terhadap harga energi. Hal ini termasuk kemampuan untuk terus menopang subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang krusial bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan di tengah kekhawatiran pasar global terhadap potensi kenaikan harga komoditas energi akibat ketegangan internasional.
Perkembangan ekonomi dan pengelolaan fiskal hingga Mei 2026 menunjukkan postur APBN yang sehat. Purbaya melaporkan defisit APBN tercatat sebesar 0,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), setara dengan Rp 180,4 triliun. Angka ini berhasil dijaga berkat peningkatan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan yang mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 22,1% secara tahunan (year-on-year). Keberhasilan ini turut didorong oleh reformasi perpajakan yang sedang berjalan dan reorganisasi aparatur pajak.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 juga menunjukkan performa positif, mencapai 5,61% secara tahunan. Purbaya menggarisbawahi bahwa fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kini semakin kokoh, didukung oleh program-program unggulan pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, sektor swasta juga menunjukkan geliatnya, seiring dengan dorongan kebijakan dari pemerintahan Prabowo Subianto.
Daya beli masyarakat yang masih terjaga menjadi salah satu indikator penting stabilitas ekonomi nasional. Data konsumsi rumah tangga dan penjualan otomotif yang positif mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia masih dalam fase ekspansi dan jauh dari bayang-bayang krisis yang pernah terjadi pada tahun 1998. Stimulus yang diberikan pemerintah, seperti pencairan Gaji Ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan, turut berkontribusi dalam menjaga denyut perekonomian.
Menanggapi isu terkait praktik under invoicing dan pelaporan pajak yang tidak akurat dalam ekspor komoditas unggulan Indonesia, Kementerian Keuangan telah mengambil langkah proaktif. Pemerintah sedang melakukan investigasi mendalam terkait masalah ini. Sebagai solusi jangka panjang, pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor direncanakan untuk mengatasi persoalan tersebut secara komprehensif.
Kapasitas APBN untuk menahan gejolak harga energi global menjadi sorotan utama di tengah ketidakpastian geopolitik. Purbaya menegaskan, APBN Indonesia saat ini memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerap lonjakan harga komoditas energi internasional. Subsidi BBM dan LPG, yang merupakan bantalan sosial vital bagi jutaan rakyat, dipastikan akan tetap terjaga meskipun terjadi fluktuasi harga di pasar global.
Pernyataan Purbaya ini disampaikan dalam dialog eksklusif dalam program Economic Update di CNBC Indonesia bersama presenter Shania Alatas pada Rabu, 24 Juni 2026. Diskusi tersebut menggali lebih dalam mengenai strategi pengelolaan fiskal dan proyeksi ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang dinamis.
Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan subsidi yang besar untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, dengan keharusan untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Upaya peningkatan penerimaan pajak melalui reformasi administrasi dan penegakan hukum menjadi krusial dalam skenario ini. Selain itu, diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi dan penguatan sektor riil diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada komoditas yang rentan terhadap volatilitas harga internasional.
Kekuatan APBN dalam menopang subsidi energi ini bukan tanpa tantangan. Kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh konflik geopolitik dapat memberikan tekanan ganda pada anggaran. Di satu sisi, biaya subsidi akan meningkat tajam, sementara di sisi lain, penerimaan negara dari sektor migas berpotensi meningkat. Pengelolaan yang cermat diperlukan agar manfaat dari kenaikan harga migas dapat dioptimalkan untuk kepentingan nasional tanpa mengorbankan stabilitas harga energi bagi konsumen.
Pemerintah juga terus memantau perkembangan ekonomi global dan dampaknya terhadap Indonesia. Berbagai skenario telah disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, termasuk penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter jika diperlukan. Fokus pada peningkatan efisiensi belanja negara dan optimalisasi penerimaan non-pajak menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko yang dijalankan.
Dalam konteks ekspor komoditas, isu under invoicing dan pelaporan pajak yang tidak akurat memang menjadi perhatian serius. Praktik ini tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga dapat mendistorsi data perdagangan dan investasi. Pembentukan BUMN khusus ekspor diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok komoditas unggulan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
Secara keseluruhan, pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa menggarisbawahi optimisme pemerintah terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Ketahanan APBN dalam menghadapi guncangan eksternal, terutama terkait energi, menjadi salah satu pilar utama yang memungkinkan pemerintah untuk terus menjalankan program-program pembangunan dan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Keberhasilan menjaga defisit fiskal pada level yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi modal penting dalam menavigasi ketidakpastian global.
