Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tubagus Hasanuddin menyoroti serius insiden meninggalnya empat calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Keempat peserta ini dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti kegiatan pelatihan dasar kemiliteran (latsarmil) yang diselenggarakan sebagai bagian dari program persiapan mereka. Hasanuddin mendesak agar proses asesmen kesehatan yang dijalankan serta relevansi materi pelatihan dievaluasi secara menyeluruh untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.
Menurut Hasanuddin, jika asesmen kesehatan telah dilakukan secara komprehensif dan teliti, seharusnya tidak ada korban jiwa dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut. Politikus dari PDI Perjuangan itu secara spesifik menyoroti kasus henti jantung, yang seharusnya dapat terdeteksi melalui pemeriksaan kesehatan yang memadai. Ia menekankan pentingnya skrining kesehatan yang lebih objektif dan mendalam bagi setiap peserta sebelum mengikuti program fisik intensif.
Selain aspek kesehatan, Hasanuddin juga mendesak agar porsi latihan fisik militer dihilangkan dari kurikulum pelatihan bagi calon manajer. Ia berpendapat bahwa substansi kegiatan yang bertujuan menggembleng disiplin dan mental calon manajer koperasi tidak relevan dengan latihan fisik berat seperti lari atau push-up. Menurutnya, fokus utama seharusnya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi, penguatan kapasitas organisasi, serta pelatihan teknis yang relevan dengan bidang manajerial.
Tragedi ini menimpa empat calon manajer yang sedang mengikuti latsarmil sebagai bagian dari Program SPPI (Sistem Pendidikan dan Pelatihan Intensif) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan. Keempatnya adalah Novia Rahmadhani Sihotang, Anisa Muyassaroh, Yonanda Muhammad Taufiq, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Kematian mereka memicu keprihatinan publik dan desakan untuk investigasi mendalam terhadap standar keamanan dan prosedur pelatihan.
Novia Rahmadhani Sihotang meninggal dunia pada Selasa, 23 Juni 2026. Ia mengikuti latsarmil di Pusat Bahasa Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Udara, Jakarta. Novia mengembuskan napas terakhir pada hari keenam pelatihan yang dimulai sejak 17 Juni 2026, menimbulkan pertanyaan besar mengenai kondisi fisik peserta dan intensitas latihan yang diterima.
Sehari sebelumnya, pada 18 Juni 2026, Anisa Muyassaroh juga dinyatakan meninggal dunia. Anisa menjadi korban heat stroke saat mengikuti pelatihan militer di Satuan Pendidikan Resimen Induk Komando Daerah Militer Mulawarman Balikpapan, Kalimantan Timur. Kasus Anisa menyoroti potensi risiko lingkungan dan manajemen panas dalam kegiatan fisik yang berat, terutama di daerah dengan suhu tinggi.
Sementara itu, Yonanda Muhammad Taufiq wafat akibat cardiac arrest atau henti jantung pada 17 Juni 2026, tepat di awal-awal pelatihan. Yonanda tercatat mengikuti program di Satuan Pendidikan Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Darat Kota Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kematian Yonanda menjadi salah satu poin utama yang disoroti Hasanuddin terkait dugaan kegagalan asesmen kesehatan.
Korban keempat, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, mengikuti latsarmil di Satuan Pendidikan Batalyon Pasukan Para Komando atau Parako 465, Jakarta Timur. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Rifki diketahui mengeluhkan mengalami sesak napas. Meskipun penyebab pasti kematiannya belum dirinci secara publik, gejala sesak napas mengindikasikan adanya masalah kesehatan serius yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya dalam proses skrining.
Menanggapi insiden tragis ini, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Brigadir Jenderal Rico Sirait, menyampaikan dukacita mendalam. Rico menegaskan bahwa instansinya turut berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam program tersebut. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyikapi insiden yang terjadi, yang telah menelan empat nyawa calon manajer.
Ihwal proses asesmen kesehatan, Rico Sirait mengklaim bahwa seluruh peserta telah menjalani berbagai prosedur sebelum dinyatakan dapat mengikuti latsarmil, termasuk pemeriksaan kesehatan. Dalam kasus Muhammad Rifki, Kemenhan menyatakan bahwa hasil seleksi menunjukkan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti program pendidikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang standar dan efektivitas pemeriksaan yang diterapkan.
Meskipun demikian, Rico menambahkan bahwa Kemenhan bersama Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program SPPI. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah dan memperbaiki prosedur yang ada guna memastikan keamanan dan kelayakan peserta. Kemenhan berkomitmen untuk menindaklanjuti insiden ini dengan serius.
Secara lebih rinci, Rico menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan akan meliputi penguatan proses seleksi kesehatan. Ini mencakup deteksi dini kondisi medis peserta, peningkatan pengawasan oleh tenaga kesehatan selama pendidikan, serta penelusuran terhadap peserta lain yang mungkin memiliki keluhan serupa di seluruh satuan pendidikan. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk perbaikan sistematis dan komprehensif.
Tragedi ini menjadi pengingat penting akan urgensi memastikan keselamatan dan kesejahteraan peserta dalam setiap program pelatihan, terutama yang melibatkan aktivitas fisik intensif. Desakan kuat dari DPR dan langkah evaluasi yang diambil oleh Kemenhan diharapkan dapat menghasilkan perbaikan signifikan dalam standar asesmen kesehatan, relevansi materi pelatihan, dan pengawasan di lapangan. Tujuannya adalah agar insiden fatal seperti ini tidak terulang kembali dan calon manajer koperasi dapat mengembangkan kapasitas mereka dalam lingkungan yang aman dan kondusif.
