Sebuah momen dramatis pernah terjadi di lingkaran kekuasaan Orde Baru, Indonesia, ketika seorang jenderal TNI bintang empat tak kuasa menahan tangis di hadapan Presiden Soeharto. Peristiwa menyentuh ini terjadi pada akhir tahun 1973, sebagai puncak dari ketegangan yang telah lama membayangi hubungan antara Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), Jenderal Soemitro, dengan Asisten Pribadi (Aspri) Presiden, Mayor Jenderal Ali Moertopo.
Konflik antara kedua tokoh berpengaruh ini, yang sama-sama memiliki kedekatan dan kekuasaan di sekitar Presiden Soeharto, akhirnya mendorong Presiden untuk memanggil keduanya dalam sebuah pertemuan khusus. Tujuannya jelas: meredakan tensi yang kian memanas di dalam lingkar kekuasaan Orde Baru. Dalam forum yang krusial tersebut, Ali Moertopo diberikan kesempatan untuk mengajukan serangkaian pertanyaan langsung kepada Jenderal Soemitro. Pertanyaan-pertanyaan ini merujuk pada berbagai tindakan yang dinilai merugikan dan menimbulkan kecurigaan dari pihak Ali Moertopo.
Namun, sebelum Jenderal Soemitro sempat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, ia dilaporkan menangis. Kejadian tak terduga ini sontak menghentikan jalannya pertemuan selama setengah jam. Pengakuan ini diungkapkan oleh Jusuf Wanandi dalam bukunya, "Menyibak Tabir Orde Baru" yang diterbitkan pada tahun 2015. Tangis Soemitro bukanlah tanpa alasan; ini merupakan manifestasi dari memanasnya hubungan dengan Ali Moertopo yang telah berlangsung lama.
Baik Soemitro maupun Ali Moertopo adalah figur sentral di era Orde Baru, masing-masing memegang pengaruh signifikan di sekitar Presiden Soeharto. Ali Moertopo dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan utama Presiden Soeharto sejak awal Orde Baru. Sejak menjabat sebagai Aspri Presiden pada tahun 1968, ia memiliki akses yang sangat luas ke Istana Kepresidenan. Lebih dari itu, Ali Moertopo juga mengendalikan berbagai operasi intelijen strategis melalui unit yang dikenal sebagai Operasi Khusus (Opsus).
Sementara itu, Jenderal Soemitro yang dipercaya menjabat Pangkopkamtib sejak 1971, memegang kendali atas urusan keamanan nasional yang vital. Posisi kedua tokoh yang sama-sama kuat ini secara inheren menciptakan potensi benturan kepentingan yang sulit dihindari. Soemitro, misalnya, merasa bahwa kegiatan Opsus yang dipimpin Ali Moertopo sering kali tumpang tindih dan memasuki wilayah kerja lembaga intelijen resmi negara.
Sebaliknya, kubu Ali Moertopo memiliki pandangan bahwa Jenderal Soemitro justru semakin melebarkan pengaruh politiknya dan bertindak seolah-olah menjadi "presiden kedua". Persaingan pengaruh ini kemudian berkembang menjadi lingkaran saling curiga dan perebutan posisi strategis di sekitar Soeharto. Ketegangan ini akhirnya mencapai titik didihnya, memaksa Soeharto untuk campur tangan.
Ketika konflik antara kedua jenderal ini semakin membesar, Presiden Soeharto memutuskan untuk mempertemukan mereka pada akhir tahun 1973. Dalam pertemuan tersebut, Ali Moertopo secara lugas mempertanyakan berbagai langkah yang diambil oleh Soemitro. Pertanyaan-pertanyaan ini menyentuh isu-isu sensitif seperti penarikan pengawalan di rumah Ali Moertopo dan rumah Soedjono, penyadapan telepon, dugaan Soemitro bertindak seolah memerintah, anjuran mahasiswa untuk mengkritik pemerintah, serta motif Soemitro dalam mengambil alih sebagian kekuasaan presiden dan memimpin Skogar sebagai Pangkopkamtib.
Menanggapi tudingan tersebut, Jenderal Soemitro membantah keras segala klaim bahwa dirinya berniat mengambil alih kekuasaan presiden. Setelah pertemuan dilanjutkan pasca-tangisnya, Soeharto sendiri yang memberikan peringatan tegas. Presiden menegaskan bahwa siapa pun yang berkeinginan meraih kekuasaan harus menempuh jalur konstitusional yang sah, bukan melalui cara-cara ilegal seperti kudeta.
Sebagai langkah meredakan situasi, atas permintaan Presiden Soeharto, Soemitro dan Ali Moertopo menggelar konferensi pers bersama pada tanggal 2 Januari 1974. Dalam konferensi pers tersebut, mereka berupaya membantah adanya perpecahan yang signifikan di dalam tubuh pemerintahan maupun militer. Meskipun demikian, pengamat pers pada masa itu menangkap adanya perbedaan sikap dari Jenderal Soemitro yang terlihat lesu dan kurang bersemangat.
Konflik internal ini akhirnya mencapai titik akhir sekitar dua minggu kemudian. Jenderal Soemitro memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pangkopkamtib. Alasan resmi yang disampaikan adalah kegagalannya dalam mengatasi kerusuhan massa yang dikenal sebagai peristiwa Malari pada 15 Januari 1974.
Pasca-mundur dari jabatannya, Jenderal Soemitro dilaporkan sempat mengkonfrontasi Ali Moertopo. Ia menuding Ali Moertopo berada di balik berbagai upaya yang merusak reputasinya. Dalam sebuah momen yang terekam dalam biografinya, "Soemitro: Dari Panglima Mulawarman sampai Pangkopkamtib" (1994), Soemitro bahkan memberikan instruksi tegas kepada Ali Moertopo: "Saya perintahkan kamu untuk merusak nama saya. Rusakkan! Ini perintah, bukan permintaan."
Perseteruan yang berujung pada tangisan Jenderal Soemitro di hadapan presiden ini pada akhirnya juga berdampak pada karier Ali Moertopo. Meskipun secara umum dianggap sebagai pihak yang "menang" dalam perebutan pengaruh ini, Ali Moertopo pun turut merasakan konsekuensinya. Presiden Soeharto memutuskan untuk membubarkan struktur Aspri yang sangat kuat, dan Ali Moertopo kemudian dipindahkan ke jabatan yang dinilai kurang strategis.
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi Presiden Soeharto. Ia kemudian menerapkan kontrol yang lebih ketat dan tidak lagi membiarkan para pembantu dekatnya memiliki kekuasaan yang begitu besar dan mandiri. Reformasi struktural ini menjadi salah satu langkah Soeharto dalam menjaga stabilitas dan mengendalikan jalannya pemerintahan Orde Baru di masa-masa mendatang.
