JAKARTA – Pemerintah telah mengonfirmasi pemangkasan signifikan terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2026. Angka pagu awal sebesar Rp 335 triliun kini direvisi menjadi sekitar Rp 268 triliun, atau berkurang sekitar Rp 67 triliun. Meskipun demikian, pemerintah memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan mengurangi kualitas gizi maupun alokasi dana untuk menu makanan yang diterima oleh para penerima manfaat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, keputusan pemangkasan anggaran ini diambil setelah pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi komprehensif. Evaluasi tersebut mencakup efisiensi operasional dan efektivitas penggunaan anggaran di lapangan. Purbaya bahkan mengisyaratkan bahwa angka final anggaran MBG 2026 berpotensi turun lebih lanjut di bawah Rp 268 triliun.
"Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (26/6/2026). Sehari sebelumnya, Kamis (25/6/2026), Purbaya menerima Kepala BGN Nanik S Deyang untuk membahas evaluasi program, termasuk potensi efisiensi dan penguatan pengawasan.
Penghematan anggaran, menurut Purbaya, difokuskan pada komponen non-makanan. Ini mencakup perbaikan tata kelola operasional dan optimalisasi efektivitas distribusi program di berbagai daerah. "Tidak (dikurangi), (kualitas makanan) tetap. Justru malah harus dipastikan makanannya tetap bergizi," tegas Purbaya saat ditanya tentang kemungkinan penurunan anggaran per porsi makanan.
Purbaya menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis pemerintah yang penting untuk dilanjutkan. Oleh karena itu, prioritas utama saat ini adalah memperbaiki implementasi agar lebih efisien dan akuntabel, bukan menghentikan program. "Kalau saya maunya (anggaran MBG) nol rupiah, tapi enggak bisa, kan. Programnya bagus, tinggal implementasinya diperbaiki. Cukup signifikan pengurangannya, yang jelas anggaran kita menjadi lebih aman," tambahnya.
Efisiensi Rp 40 Triliun
Meskipun Purbaya enggan menyebutkan angka pasti, ia tidak menampik ketika ditanya apakah nilai efisiensi mendekati Rp 40 triliun. Sinyal nominal ini sejalan dengan pembahasan di parlemen, di mana Komisi IX DPR mengungkapkan bahwa BGN sedang menghitung ulang efisiensi anggaran yang berpotensi menghemat belanja negara hingga sekitar Rp 40 triliun.
Anggota Komisi IX DPR, Zainul Munasichin, mengonfirmasi bahwa BGN telah berkomitmen untuk melakukan penghematan sebesar nominal tersebut. Efisiensi ini akan berlaku baik untuk pelaksanaan program tahun ini maupun tahun anggaran berikutnya. "Kalau waktu rapat, BGN komitmen dengan kami akan melakukan exercise penghematan Rp 40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," jelas Zainul dalam keterangan tertulisnya pada Jumat.
BGN diberi waktu sekitar dua pekan untuk menyelesaikan perhitungan final terkait efisiensi anggaran MBG. DPR juga telah menyetujui empat langkah efisiensi utama yang diajukan oleh BGN. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas tanpa mengorbankan kualitas gizi.
Pertama, mengevaluasi jumlah penerima manfaat, termasuk membuka opsi penyesuaian cakupan pada kelompok tertentu seperti siswa SMA atau sederajat. Kedua, menyesuaikan frekuensi pemberian makanan dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan. Dengan demikian, distribusi tidak akan dilakukan pada hari libur sekolah atau hari libur nasional.
Ketiga, mengevaluasi skema insentif bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Insentif yang selama ini disamaratakan sebesar Rp 6 juta diusulkan untuk disesuaikan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh setiap SPPG. Keempat, menerapkan sistem klusterisasi SPPG berdasarkan kapasitas dan kinerja masing-masing. Skema ini memastikan bahwa besaran insentif maupun alokasi anggaran tidak lagi seragam, melainkan mengikuti beban layanan unit yang sesungguhnya.
Purbaya maupun Zainul kembali menegaskan bahwa seluruh langkah efisiensi ini tidak akan menyentuh kualitas makanan yang diterima masyarakat. Prioritas utama penghematan tetap pada aspek tata kelola, distribusi, dan efektivitas belanja pendukung lainnya.
Pengawasan Diperketat
Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan program MBG di lapangan. Kementerian Keuangan akan terlibat langsung dalam monitoring penggunaan anggaran hingga tingkat daerah, memanfaatkan jaringan vertikal yang dimilikinya. Purbaya menjelaskan, salah satu kendala utama yang dihadapi BGN selama ini adalah keterbatasan kapasitas pengawasan di daerah, khususnya terhadap operasionalisasi SPPG.
Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Keuangan akan membentuk tim pengawasan yang melibatkan unit-unit vertikalnya di daerah, termasuk jajaran perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. "Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG secara berkala. Saya punya alat dan bisa kontrol ke anggaran," ucap Purbaya.
Hasil pengawasan ini akan menjadi dasar evaluasi berkala terhadap operasionalisasi MBG. Jika ditemukan pelaksanaan yang buruk atau penyimpangan serius, pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan tegas, termasuk penghentian operasi unit tertentu. "Kalau jelek, ya, kita bilang jelek. Kalau rekomendasi tutup, ya, tutup," katanya.
Purbaya menekankan bahwa pola pengawasan baru ini dirancang agar lebih independen dan objektif. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh BGN, tetapi juga oleh Kementerian Keuangan sebagai pihak eksternal. "Pengawasannya akan lebih terstruktur dan yang ngawasin bukan BGN sendiri. Jadi, di tempat saya, kita enggak akan kongkalikong," ujarnya. Evaluasi program direncanakan akan dilakukan setiap dua bulan sekali mulai pekan depan, dengan hasilnya disampaikan kepada Kepala BGN sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
Perbaikan Ruang Fiskal
Dari sisi fiskal, efisiensi anggaran MBG dinilai berpotensi menurunkan tekanan terhadap defisit APBN 2026, asalkan dana hasil penghematan tidak dialihkan ke pos belanja lain. Purbaya mengatakan, ruang fiskal pemerintah saat ini justru mulai membaik. Selain dari efisiensi belanja, tekanan subsidi energi juga relatif mereda seiring penurunan harga minyak global.
"Harusnya kalau enggak ada pengalihan pembiayaan, ya, turun defisitnya," ucap Purbaya. Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal pemerintah tetap terkendali dan defisit APBN dipastikan tidak akan melampaui batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Kondisi fiskal aman. Defisit tidak akan melebihi 3 persen, hampir pasti bisa dikendalikan dengan baik karena ruangnya semakin terbuka lebar," kata Purbaya.
Pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai bahwa efisiensi anggaran pada program-program berbelanja besar seperti MBG semakin relevan di tengah tekanan fiskal yang meningkat. Menurutnya, gejolak harga pangan tidak bisa dipandang sebelah mata karena dampaknya sangat besar terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Meskipun inflasi secara agregat terlihat terkendali, tekanan terhadap daya beli riil masyarakat bawah tetap tinggi. Hal ini disebabkan sebagian besar pengeluaran mereka terserap untuk kebutuhan konsumsi pokok. "Pangan memiliki bobot psikologis dan ekonomi yang sangat besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Itu sebabnya sering muncul gap antara klaim makro yang terlihat stabil dan keluhan masyarakat di pasar," tutur Wisnu.
Wisnu menambahkan, ruang fiskal pemerintah juga menghadapi tekanan dari tingginya harga minyak dunia, yang berpotensi mendorong kenaikan beban subsidi energi dan mempersempit fleksibilitas APBN. Dalam situasi tersebut, evaluasi terhadap program-program beranggaran besar menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Namun, pendekatan efisiensi perlu dilakukan secara terukur agar tidak mengurangi efektivitas program. "Efisiensi anggaran menjadi keniscayaan. Program seperti MBG perlu terus dievaluasi dari sisi ketepatan sasaran dan skala pelaksanaannya. Bukan berarti dihentikan, tetapi bisa difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan," pungkasnya.
Langkah pemangkasan dan pengetatan pengawasan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program MBG. Tujuannya adalah memastikan bahwa bantuan gizi sampai ke target yang tepat dengan tata kelola yang transparan dan efisien, sekaligus menjaga stabilitas fiskal negara di tengah tantangan ekonomi global.
