Program bantuan pangan Organisasi Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) untuk warga Palestina di Tepi Barat mengalami pemotongan signifikan. Sebanyak 200.000 penerima manfaat kini hanya akan menerima setengah dari jatah bantuan pangan yang biasa mereka dapatkan. Keputusan drastis ini diambil menyusul kondisi keterbatasan dana yang dihadapi badan dunia tersebut, di tengah situasi yang semakin memburuk dengan meningkatnya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Pihak PBB menegaskan bahwa pemotongan bantuan pangan ini merupakan konsekuensi langsung dari menipisnya sumber daya keuangan. Situasi ini diperparah dengan kebutuhan mendesak yang terus meningkat di kalangan masyarakat Palestina, yang terdampak oleh berbagai krisis kemanusiaan.
Salah satu lembaga yang terdampak langsung adalah United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Kepala UNRWA di Tepi Barat, Tom White, menyatakan keprihatinan mendalam atas dampak pemotongan bantuan ini. “Kami harus menghentikan bantuan pangan yang sangat dibutuhkan oleh 200.000 orang di Tepi Barat. Ini adalah keputusan yang sangat sulit,” ujar White dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa (23/7/2024).
Lebih lanjut, White menyoroti bahwa pemotongan ini terjadi di saat yang paling krusial. “Kami menghadapi defisit anggaran yang terus bertambah. Ini berdampak pada kemampuan kami untuk menyediakan bantuan vital bagi mereka yang paling rentan,” tambahnya. Ia juga menekankan bahwa situasi ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut, yang semakin memperparah kondisi warga Palestina.
Pemotongan bantuan pangan ini bukan hanya mengancam ketahanan pangan, tetapi juga berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah ada. PBB mendesak komunitas internasional untuk segera memberikan dukungan finansial agar program bantuan pangan dapat kembali berjalan normal dan menjangkau seluruh penerima manfaat yang membutuhkan.
