Polda Metro Jaya menegaskan bahwa dalam pengamanan demonstrasi yang berlangsung pada 27 Agustus lalu, pihaknya tidak melibatkan Organisasi Masyarakat (Ormas) apa pun. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar terkait keterlibatan pihak eksternal dalam menjaga ketertiban umum pada hari tersebut.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Endra Zulpan, menyatakan bahwa personel pengamanan demonstrasi pada 27 Agustus murni berasal dari unsur kepolisian. Ia menambahkan, “Dalam pengamanan aksi demonstrasi 27 Agustus kemarin, kami dari Polda Metro Jaya hanya meminta perbantuan dari Kodam Jaya dan juga dari Pemprov DKI Jakarta.” Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi adanya dugaan keterlibatan pihak lain yang tidak sesuai dengan prosedur.
Kombes Pol. Endra Zulpan lebih lanjut menjelaskan bahwa kolaborasi yang terjalin hanyalah antara institusi negara. Pihak kepolisian mengandalkan dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Kodam Jaya dan juga instansi pemerintahan daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembagian tugas dan koordinasi dilakukan secara resmi antar lembaga tersebut untuk memastikan kelancaran dan keamanan jalannya unjuk rasa.
Ia juga menekankan bahwa tidak ada instruksi atau permintaan bantuan kepada Ormas mana pun untuk turut serta dalam apel pengamanan maupun pelaksanaan di lapangan pada tanggal tersebut. Fokus utama Polda Metro Jaya adalah memastikan bahwa pengamanan dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai dengan mandat undang-undang. Dukungan yang diberikan oleh Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta bersifat komplementer dan terintegrasi dalam sistem pengamanan yang telah dirancang.
Kombes Pol. Endra Zulpan berharap klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai siapa saja pihak yang terlibat dalam pengamanan demonstrasi 27 Agustus. Ia menegaskan kembali bahwa Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan profesionalisme dan sinergi antar lembaga negara yang sah.
