Menteri Agama periode 2019-2024, Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses persidangan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Pernyataan ini disampaikan Yaqut di sela pemeriksaan yang dijalaninya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (19/6).
Yaqut Cholil Qoumas, yang kini berstatus sebagai tersangka, mengaku tidak gentar dan siap kapan saja berkas perkaranya dilimpahkan oleh KPK ke pengadilan. "Siap," tegasnya saat ditanya oleh awak media mengenai kesiapannya menghadapi persidangan. Pernyataan ini disampaikan setelah ia menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka lain dalam kasus yang sama.
Saat ini, Yaqut Cholil Qoumas masih menjalani masa penahanan selama 30 hari terakhir. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan Yaqut pada hari itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Tujuannya adalah untuk memberikan keterangan terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka lain dalam kasus ini.
Kasus yang menjerat Yaqut ini berpusat pada dugaan praktik korupsi dalam alokasi kuota haji tambahan untuk periode 2023-2024. KPK telah menetapkan beberapa tersangka lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Mereka adalah Staf Khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
KPK berencana untuk melimpahkan berkas perkara seluruh tersangka ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara bersamaan. Proses penyidikan yang telah berjalan mengungkap adanya indikasi keterlibatan lebih dari 300 biro perjalanan umrah dan haji yang diduga berpartisipasi dalam praktik jual beli kuota haji tambahan.
Pihak KPK menyatakan adanya sejumlah biro perjalanan yang enggan memberikan keterangan secara rinci terkait praktik tersebut. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menutupi jejak dugaan tindak pidana yang terjadi. Dalam penanganan kasus ini, KPK menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang dikombinasikan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Alternatif lain, pasal yang digunakan juga merujuk pada Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang juga dikombinasikan dengan Pasal 20 huruf (c) UU KUHP. Pasal-pasal ini secara umum berkaitan dengan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, kerugian negara akibat dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini diperkirakan mencapai angka fantastis, yaitu Rp622 miliar. Angka ini menjadi bukti seriusnya dampak finansial dari praktik ilegal yang diduga melibatkan pejabat publik dan pihak swasta.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ibadah haji, sebuah agenda nasional yang sangat dinanti oleh jutaan umat Muslim di Indonesia. Penyelidikan mendalam oleh KPK diharapkan dapat memberikan keadilan dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Perkembangan selanjutnya dari persidangan ini akan menjadi perhatian publik dan lembaga terkait.
