Hanoi resmi membuka lembaran baru dalam kebijakan kependudukannya. Pemerintah Vietnam mulai memberlakukan aturan yang mendorong angka kelahiran setelah secara permanen mencabut pembatasan dua anak bagi setiap keluarga.
Kebijakan ini mulai efektif berjalan per 1 Juli 2026. Pemerintah kini menawarkan berbagai insentif bagi pasangan yang ingin memiliki anak kedua.
Bentuk dukungan tersebut meliputi tambahan cuti melahirkan selama satu bulan bagi ibu bekerja. Selain itu, pemerintah memberikan subsidi penuh untuk pemeriksaan kehamilan serta perawatan bayi baru lahir.
Bantuan tunai bagi ibu yang memenuhi kriteria tertentu juga disiapkan dalam paket kebijakan ini. Langkah tersebut diambil pemerintah guna merespons ancaman penurunan jumlah penduduk yang dinilai membahayakan stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
Menteri Kesehatan Vietnam Dao Hong Lan menegaskan bahwa pendekatan tanpa batas jumlah anak sangat krusial. Tujuannya adalah mencegah fertilitas merosot di bawah tingkat penggantian yang ideal.
Data menunjukkan tingkat fertilitas di Vietnam saat ini hanya berada di angka 1,9 anak per perempuan. Angka ini jauh di bawah batas penggantian penduduk yang seharusnya mencapai 2,1.
Di sisi lain, proporsi penduduk lansia di Vietnam terus melonjak seiring meningkatnya usia harapan hidup hingga 75 tahun. Pemerintah memproyeksikan seperempat populasi Vietnam akan berusia di atas 60 tahun pada pertengahan abad ini.
Bank Dunia telah memberikan peringatan keras terkait kondisi tersebut. Vietnam disebut hanya memiliki celah waktu sempit untuk melakukan penyesuaian sebelum menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Meski pemerintah optimistis, respons masyarakat justru beragam. Banyak warga merasa insentif yang diberikan masih belum cukup untuk menutupi beban biaya hidup yang tinggi.
Nguyen Kim Bich, seorang warga berusia 32 tahun, menilai bonus tunai sebesar US$75 atau sekitar Rp1,3 juta tidak sebanding dengan biaya membesarkan anak. Ia merasa tambahan satu bulan cuti tidak cukup menjadi alasan untuk menambah momongan.
Bahkan, sebagian generasi muda seperti Tran Minh Anh, 24, mengaku tidak tertarik memiliki anak sama sekali. Ia beralasan tekanan finansial dan mental menjadi hambatan utama dalam merencanakan masa depan keluarga.
Pergeseran kebijakan Vietnam ini mencerminkan tren yang mulai melanda Asia. Negara-negara yang sebelumnya menerapkan pengendalian ketat kini mulai melunak.
Indonesia, misalnya, mulai melirik kebijakan pendukung kelahiran di beberapa daerah. Pemerintah Provinsi Bali bahkan menyiapkan program dukungan bagi keluarga yang memiliki anak ketiga dan keempat mulai tahun 2026.
Program di Bali ini mencakup bantuan kesehatan, pangan, hingga pendidikan gratis. Fokusnya adalah melestarikan budaya lokal dan menjaga keberlanjutan demografi.
Pakar kependudukan dari UNFPA, Matt Jackson, mengingatkan bahwa insentif finansial sering kali tidak efektif. Menurutnya, akar masalahnya terletak pada tingginya biaya hunian, jam kerja yang panjang, serta beban pengasuhan anak yang tidak seimbang.
