Bencana dahsyat yang dipicu oleh anomali Siklon Senyar pada November 2025 telah meninggalkan luka mendalam di Sumatera. Tujuh bulan berselang, tepatnya hingga Juni 2026, jutaan penduduk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berjuang keras untuk bangkit dari keterpurukan. Kehidupan warga luluh lantak, memaksa mereka memulai segalanya dari nol di tengah alam yang kini merana.
Di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pemandangan pilu tampak jelas di Sungai Garoga. Aliran sungai yang dulu menjadi sumber irigasi utama bagi sawah-sawah petani kini dipenuhi endapan lumpur, bebatuan, dan batang-batang pohon tumbang. Kondisi ini membuat aktivitas pertanian di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, terhenti total.
Risman Rambe, seorang petani sekaligus Kepala Desa Garoga, mengungkapkan keputusasaannya pada Selasa (9/6/2026). "Sawah masih tertimbun sedimen. Kami belum bisa bertanam padi sampai sekarang," ujarnya, menggambarkan betapa beratnya dampak bencana ekologis ini. Desa-desa di hilir dekat pantai barat Sumatera juga tak luput dari kehancuran, dengan permukiman dan ladang pertanian tersapu banjir bandang, menyisakan tumpukan kayu gelondongan dan sedimen.
Masyarakat Tapanuli Selatan mengenang masa lalu yang indah, saat alam begitu murah hati. Sungai mengalir sepanjang tahun, tanah subur, dan air melimpah memungkinkan panen padi dua kali setahun. Hutan Tapanuli, atau yang dikenal warga lokal sebagai "Harangan Tapanuli", telah berabad-abad menopang kehidupan mereka, menyediakan air serta beragam komoditas endemik seperti kemenyan, andaliman, kopi, kemiri, dan pinang. Kini, hutan itu merana, menjadi saksi bisu puncak gunung es kerusakan lingkungan akibat eksploitasi dan keserakahan manusia.
Dampak ekonomi terasa begitu berat. Banyak warga desa terpaksa mencari nafkah di luar, menjadi buruh bangunan atau pekerja proyek normalisasi sungai. Namun, sebagian besar lainnya hanya bisa menunggu bantuan pemerintah di hunian sementara, seperti yang diungkapkan Risman. Situasi serupa terjadi di dataran tinggi Tapanuli Utara, di mana Jonas Aritonang, Kepala Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, melaporkan kerusakan masif. "Kami perkirakan sebanyak 85 persen sawah dan hutan kemenyan kami rusak karena banjir bandang dan longsor. Ekonomi kami sangat terpukul karena bencana ini," tuturnya.
Di Tapanuli Tengah, empat desa sempat terisolasi selama empat bulan pascabencana. Akses jalan satu-satunya terputus akibat longsor, dan empat jembatan roboh. Meski kini akses sudah terbuka, perjuangan masyarakat untuk memulihkan perekonomian masih panjang dan berat. "Kami sangat terpukul akibat bencana yang melanda," kata Martahan Sitompul, warga Desa Sait Nihuta Kalangan II, menggambarkan kepedihan yang dirasakan.
Skala bencana Siklon Senyar tidak hanya terbatas di Sumatera Utara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa lebih dari 3,3 juta jiwa terdampak di seluruh Sumatera, termasuk Sumatera Barat dan Aceh. Ribuan rumah mengalami kerusakan, dan ratusan ribu warga terpaksa mengungsi. Di Sumatera Barat, lebih dari 7.000 hektar sawah masih rusak, dengan 2.540 hektar rusak berat dan 730 hektar hilang sama sekali. Sementara itu, di Aceh, 13.000 hektar kebun kopi rakyat di dataran tinggi Gayo hancur, melumpuhkan sentra produksi kopi arabika Indonesia dan menghilangkan mata pencarian utama petani.
Greenpeace mengungkapkan temuan yang mengkhawatirkan: hampir semua Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatera kini berada dalam kondisi kritis. Tutupan hutan alam di setiap DAS tersisa kurang dari 25 persen setelah bencana. Secara keseluruhan, luas hutan alam di Sumatera hanya tersisa antara 10 juta hingga 14 juta hektar, atau kurang dari 30 persen total wilayah pulau. Ini menunjukkan tingkat kerusakan ekosistem yang masif dan berkelanjutan.
Para akademisi dan lembaga lingkungan sepakat bahwa bencana Sumatera bukan semata-mata akibat cuaca ekstrem. Ini adalah kombinasi kompleks antara faktor meteorologis, seperti curah hujan tinggi yang diperkuat bibit siklon tropis di Selat Malaka serta fenomena atmosfer global, dan kerusakan ekosistem yang telah berlangsung lama. Kejadian ini menjadi alarm keras akan tingginya frekuensi bencana di Indonesia, di mana hidrometeorologis menjadi jenis bencana paling dominan.
Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas terhadap data BNPB periode 2008-2026 yang mencakup 51.375 kejadian bencana, menguatkan fakta ini. Sebanyak 36,6 persen bencana terjadi pada kuartal pertama (Januari-Maret), diikuti kuartal keempat (24,9 persen), ketiga (19,7 persen), dan kedua (18,8 persen). Puncak kejadian bencana tercatat pada Januari, dengan 6.881 kejadian atau 13,39 persen dari total. Mayoritas, yakni 81,3 persen dari seluruh kejadian, merupakan bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Trennya pun terus meningkat, dari 673 kejadian pada 2008 menjadi 2.599 peristiwa pada 2025.
Bencana hidrometeorologis paling banyak terjadi pada kuartal pertama (41 persen) dan kuartal keempat (Oktober-Desember) sebesar 27,2 persen. Frekuensi kejadian ini cenderung menurun pada kuartal kedua (20,1 persen) dan ketiga (11,6 persen). Sementara itu, bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan justru paling sering terjadi pada kuartal ketiga (59,6 persen), empat kali lipat lebih banyak dibandingkan rata-rata tiga kuartal lainnya. Bencana geologis, seperti gempa bumi, erupsi gunung api, dan tsunami, terjadi sporadis tanpa pola yang jelas.
Pakar kebencanaan dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Muhammad Anggri Setiawan, menyoroti rendahnya literasi data klimatologis sebagai akar masalah penanganan bencana hidrometeorologis. Menurut Anggri, data curah hujan, tekanan udara, hingga kecepatan angin sebetulnya tersedia dan stasiun klimatologis semakin terjangkau. Namun, data tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pengambil kebijakan maupun masyarakat. "Data hujan, tekanan udara, kecepatan angin sudah ada. Namun, pemerintah dan masyarakat belum peduli dengan data tersebut," kata Anggri saat dihubungi dari Jakarta, Senin (8/6/2026).
Anggri menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pemanfaatan data ini dengan memperluas akses infrastruktur pemantauan. Edukasi juga krusial untuk meningkatkan kemampuan membaca data dan menerapkannya dalam antisipasi bencana. Tanpa literasi data klimatologis yang membumi, risiko bencana hidrometeorologis akan terus meningkat dan mengancam.
Ketua Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Sumatera Utara, Otniel Ketaren, menegaskan bahwa bencana Sumatera merupakan bukti tak terbantahkan dari kerusakan masif hutan. Hutan telah dirusak dan dialihfungsikan menjadi kebun sawit serta pertambangan. Langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan patut didukung, namun harus ditindaklanjuti dengan pemulihan lingkungan secara konkret, bukan sekadar pencabutan izin.
Bencana ini juga menyingkap minimnya sistem peringatan dini dan lambatnya penanganan tanggap darurat. Jalan Tarutung-Sibolga, akses utama menuju Tapanuli Tengah dan Sibolga, putus total selama sebulan. Akses listrik, telekomunikasi, dan bahan bakar minyak juga lumpuh selama 1-2 minggu. Oleh karena itu, penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RBP) menjadi sangat vital. Pemerintah harus memiliki skenario perbaikan infrastruktur dan penyediaan kebutuhan pokok saat bencana melanda.
Bencana Sumatera harus menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh pihak. Jika kita gagal bertindak, risiko bencana akan terus mengintai, mewariskan alam yang rapuh bagi generasi mendatang, dan membiarkan korban terus berjatuhan. Pemulihan lingkungan dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana adalah investasi masa depan yang tidak bisa ditunda.
