Dunia kedokteran Indonesia kembali berduka setelah kabar wafatnya dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni, atau yang akrab disapa dokter Icha, mencuat ke publik. Tragedi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) ini bukan sekadar kehilangan seorang tenaga medis, melainkan menjadi tamparan keras sekaligus alarm peringatan bagi pemerintah mengenai lemahnya perlindungan terhadap profesi dokter di Indonesia. Kasus ini diduga kuat dipicu oleh depresi berat yang dialami almarhumah akibat rentetan intimidasi, ancaman, hingga kekerasan verbal yang diterimanya saat menjalankan tugas kemanusiaan.
Peristiwa pilu tersebut berawal saat dokter Icha sedang menangani pasien korban gigitan ular di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Leona, NTT. Berdasarkan informasi yang beredar, ia diduga menjadi sasaran intimidasi oleh tiga oknum anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara. Tekanan psikologis yang datang bertubi-tubi di tengah tanggung jawab profesionalnya yang berat ditengarai menjadi pemicu utama yang mendorong dokter Icha mengakhiri hidupnya.
Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), Agung Frijanto, secara tegas menyesalkan dugaan tindakan intimidasi tersebut. Dalam siaran persnya pada Rabu (1/7/2026), ia menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman, bermartabat, dan jauh dari tekanan pihak mana pun. Menurutnya, jika terbukti ada intimidasi, maka hal tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh norma hukum maupun etika kemanusiaan.
Agung menekankan bahwa kesehatan mental tenaga medis merupakan aset yang tidak terpisahkan dari keselamatan pasien. Tenaga kesehatan memiliki risiko tinggi mengalami beban emosional akibat tuntutan pekerjaan, situasi kritis di lapangan, hingga tanggung jawab profesional yang memikul nyawa manusia. Oleh karena itu, ia mendorong Kementerian Kesehatan untuk segera menuntaskan investigasi dan memperkuat kebijakan perlindungan tenaga kesehatan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Fenomena bunuh diri memang bersifat kompleks dan tidak bisa dilihat dari satu faktor saja. Namun, Agung mengingatkan bahwa intimidasi dan tekanan psikologis berat adalah faktor risiko yang nyata dan berbahaya. Ia mendesak seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk mulai serius menyediakan akses dukungan mental yang cepat dan sistem deteksi dini bagi staf medis mereka. Perlindungan terhadap dokter, menurutnya, adalah bagian tak terpisahkan dari upaya meningkatkan mutu sistem kesehatan nasional secara keseluruhan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), Ardiansyah Bahar, menegaskan bahwa kasus dokter Icha adalah puncak gunung es dari rentetan kekerasan yang terus berulang terhadap tenaga medis. Ia menyoroti bahwa pola intimidasi, kriminalisasi, hingga kekerasan fisik terhadap dokter sudah menjadi ancaman laten yang mengintai di berbagai daerah.
Ardiansyah merujuk pada serangkaian peristiwa memprihatinkan sebelumnya, mulai dari kematian dokter Myta Aprilia Azmy di Jambi yang diduga akibat jam kerja tidak wajar, kasus kriminalisasi dokter Ratna Setia Asih di Bangka Belitung, hingga kekerasan fisik yang menimpa tenaga medis di Lampung Barat dan tenaga keperawatan di Bondowoso. Rentetan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa perlindungan tenaga kesehatan saat ini masih sebatas norma di atas kertas dan belum menyentuh realitas di lapangan.
Negara dianggap perlu hadir dengan sistem perlindungan yang lebih konkret, terukur, dan mudah diakses oleh tenaga medis hingga ke pelosok daerah. Perlindungan hukum bagi dokter sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan karena adanya penyalahgunaan relasi kuasa yang kerap menempatkan tenaga medis sebagai pihak yang paling rentan.
Sebagai langkah nyata, PDUI telah melayangkan surat resmi kepada Presiden yang berisi tujuh permohonan mendesak terkait penguatan perlindungan tenaga medis. Poin utama yang diminta adalah pembentukan mekanisme respons cepat oleh Polri bagi setiap laporan intimidasi atau perundungan terhadap dokter, dengan batas waktu penanganan maksimal 1×24 jam. Selain itu, Kejaksaan Agung diminta untuk mengawal kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan secara objektif, tanpa memandang status pelaku, terutama jika melibatkan pejabat publik atau anggota legislatif.
Lebih jauh, PDUI mendorong Kementerian Kesehatan untuk segera merumuskan sistem nasional perlindungan tenaga medis yang lebih tangguh. Kepala daerah di seluruh Indonesia pun diminta untuk proaktif mengawasi dan menjamin keamanan tenaga kesehatan di wilayah kerjanya masing-masing. Jika regulasi yang ada dirasa belum cukup kuat, DPR RI didorong untuk melakukan evaluasi mendalam, bahkan membentuk aturan hukum baru yang memberikan perlindungan lebih spesifik bagi tenaga medis di Indonesia.
Ardiansyah menegaskan bahwa sistem kesehatan nasional tidak akan pernah kokoh selama tenaga medis masih bekerja di bawah bayang-bayang ketakutan, ancaman, dan ketidakpastian hukum. Hak untuk merasa aman saat memberikan pelayanan kesehatan adalah harga mati bagi setiap dokter, perawat, bidan, apoteker, hingga tenaga kesehatan lainnya. Kepergian dokter Icha harus menjadi momentum titik balik bagi pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi tenaga kesehatan yang berjuang sendirian saat menghadapi tekanan.
Harapan besar kini tertuju pada respons pemerintah untuk mewujudkan lingkungan kerja yang manusiawi. Masyarakat diharapkan dapat lebih menghargai profesi tenaga kesehatan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk keselamatan sesama. Peristiwa ini menjadi pengingat pahit bahwa di balik seragam putih yang mereka kenakan, ada jiwa yang juga membutuhkan perlindungan, rasa aman, dan dukungan moral yang kuat dari negara serta masyarakat luas.
