JAKARTA – Volume sampah yang terus membengkak di berbagai wilayah Indonesia menjadi tantangan serius bagi pemerintah. Teknologi Waste-to-Energy atau WtE kini kembali mengemuka sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem pengelolaan sampah nasional yang lebih modern.
Namun, implementasi teknologi ini tidak bisa berjalan sendirian. Sustainability Provocateur sekaligus Founder Social Investment Indonesia, Jalal, menekankan bahwa kunci keberhasilan WtE terletak pada partisipasi aktif masyarakat dan transparansi pengelolaan yang akuntabel.
Dalam wawancara pada Jumat (26/6/2026), Jalal menegaskan bahwa WtE adalah solusi yang sah. Meski begitu, teknologi tersebut tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar dalam menangani krisis sampah di tanah air.
Menurut Jalal, efektivitas WtE sangat bergantung pada integrasi beberapa aspek krusial. Hal itu mencakup pemilahan sampah sejak dari sumber, keterlibatan masyarakat terdampak, hingga pelibatan peran pemulung.
Transparansi pengelolaan lingkungan yang dapat diverifikasi oleh publik juga menjadi syarat mutlak. Tanpa aspek tersebut, proyek pengolahan sampah berbasis energi berisiko menghadapi resistensi di tingkat akar rumput.
Jalal mengakui bahwa penolakan terhadap proyek WtE memang kerap terjadi di sejumlah daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa penolakan tersebut tidak serta-merta melenyapkan tumpukan sampah yang terus diproduksi setiap harinya.
Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan harus dilakukan secara komprehensif. Mulai dari pengurangan timbulan sampah dari hulu, penguatan daur ulang, pengomposan, hingga pemanfaatan residu melalui teknologi termal.
Tantangan di Indonesia memang cukup spesifik. Karakteristik sampah domestik kita didominasi oleh material organik dengan kadar air yang sangat tinggi. Hal ini menuntut kesiapan teknis yang matang sebelum teknologi pembakaran atau konversi energi diterapkan secara masif.
Pembangunan fasilitas WtE harus berjalan beriringan dengan penguatan budaya memilah sampah. Kebiasaan ini harus dimulai dari tingkat rumah tangga, kawasan komersial, hingga sektor industri.
Jika budaya pilah sampah terbentuk, beban fasilitas WtE akan menjadi lebih ringan. Selain itu, nilai ekonomis dari sampah yang dipilah juga bisa memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat di sekitar lokasi pengelolaan.
Pemerintah dan pengelola diharapkan mampu menyelaraskan teknologi dengan kebutuhan sosial. Keterlibatan masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama agar sistem pengelolaan sampah nasional benar-benar berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta kesehatan publik di masa depan.
