SEMARANG – Sidang putusan sela Bupati non-aktif Pati Sudewo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, diwarnai ketegangan dan kericuhan pada Senin (29/6/2026). Insiden memanas saat massa pendukung Sudewo menghalangi laju kendaraan taktis (rantis) milik Polrestabes Semarang yang hendak membawa terdakwa keluar dari area pengadilan. Aksi pengadangan ini memicu suasana chaotic dan memaksa aparat keamanan bekerja keras selama kurang lebih satu setengah jam untuk mengevakuasi rantis tersebut.
Kericuhan bermula sekitar pukul 10.15 WIB, sesaat setelah Sudewo menyelesaikan agenda sidang putusan sela yang dinantikan. Ketika Bupati non-aktif itu dibawa keluar dari ruang sidang menuju mobil tahanan yang telah disiapkan di depan gedung pengadilan, ia sempat mencoba menyapa para pendukungnya yang telah menunggu dengan setia. Namun, situasi berubah menjadi ricuh ketika seorang petugas pengawal tahanan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga melakukan tindakan menarik Sudewo agar segera masuk ke dalam mobil.
Tindakan petugas KPK tersebut sontak memicu kemarahan di antara kerumunan massa pendukung Sudewo yang memadati area pengadilan. Mereka menilai perlakuan itu sebagai bentuk kekerasan dan penghinaan terhadap pemimpin yang mereka dukung. Teriakan protes dan kekecewaan membahana, menciptakan suasana yang tidak kondusif.
Melihat eskalasi ketegangan, pihak keamanan segera mengambil langkah antisipasi. Sekitar pukul 10.30 WIB, Sudewo akhirnya dipindahkan dari mobil tahanan biasa ke kendaraan taktis (rantis) Polrestabes Semarang. Rantis ini dipilih untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses pemindahan kembali Sudewo ke Rumah Tahanan (Rutan) Semarang, mengingat potensi kericuhan yang semakin besar.
Namun, upaya tersebut tidak berjalan mulus. Massa pendukung Sudewo yang semakin emosional tidak gentar. Mereka membentuk barikade, mengadang rantis yang membawa Sudewo saat kendaraan itu berusaha meninggalkan area pengadilan. Para pendukung mendesak agar petugas KPK yang diduga melakukan kekerasan tersebut meminta maaf secara terbuka atas tindakannya. Mereka bersikeras tidak akan membuka jalan sebelum tuntutan mereka dipenuhi.
Situasi di depan Pengadilan Tipikor Semarang pun menjadi sangat tegang. Petugas kepolisian dari Polrestabes Semarang berupaya keras membubarkan massa secara persuasif, namun massa tetap bertahan. Negosiasi dan upaya paksa dilakukan secara bergantian dalam upaya membuka jalur bagi rantis. Selama kurang lebih satu setengah jam, rantis yang membawa Sudewo tertahan di tengah kerumunan massa, menciptakan kemacetan dan menarik perhatian publik luas.
Insiden ini menyoroti kompleksitas penanganan kasus korupsi, terutama ketika melibatkan pejabat publik yang masih memiliki basis dukungan massa yang kuat. Sidang putusan sela yang seharusnya menjadi bagian rutin dari proses peradilan Tipikor, justru berubah menjadi ajang demonstrasi dan protes. Kasus yang menjerat Sudewo sebagai Bupati non-aktif Pati ini memang telah menyita perhatian publik sejak awal, mengingat posisinya sebagai kepala daerah.
Petugas keamanan dan pengawal tahanan, khususnya dari KPK, kerap dihadapkan pada situasi dilematis dalam menjalankan tugasnya. Di satu sisi, mereka harus memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan keamanan terdakwa terjamin. Di sisi lain, mereka juga harus menghadapi respons emosional dari keluarga, kerabat, dan pendukung terdakwa yang kerap memadati lokasi persidangan. Kejadian di Semarang ini menjadi contoh nyata bagaimana ketegangan dapat memuncak di tengah pengawalan tahanan.
Setelah melalui upaya keras dan negosiasi yang alot, aparat kepolisian akhirnya berhasil mengurai kerumunan massa. Dengan pengamanan ekstra ketat, rantis Polrestabes Semarang yang membawa Bupati non-aktif Sudewo berhasil dievakuasi dari kepungan massa. Sudewo kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke Rutan Semarang untuk menjalani masa penahanan sembari menunggu proses persidangan selanjutnya. Insiden ini meninggalkan catatan penting mengenai dinamika pengamanan sidang kasus korupsi yang melibatkan tokoh publik di Indonesia. Meskipun rantis berhasil bergerak, tuntutan maaf dari massa terhadap petugas KPK masih menggantung di udara, menjadi cerminan ketidakpuasan publik terhadap perlakuan aparat.
