Amerika Serikat dan Iran telah menyatakan komitmen untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran vital bagi pasokan energi global yang sebagian besar terhambat sejak kedua negara terlibat konflik pada Februari 2026. Keputusan ini diharapkan dapat mengembalikan kelancaran lalu lintas minyak dan gas alam, namun realisasi normalisasi penuh di selat strategis ini diperkirakan akan menghadapi berbagai rintangan signifikan. Pasar prediksi menunjukkan optimisme moderat, dengan probabilitas 51% lalu lintas kembali normal sebelum 1 Agustus dan 68% sebelum 1 September, namun banyak faktor yang perlu diatasi.
Salah satu hambatan utama adalah ancaman ranjau laut yang diduga kuat ditanam oleh Iran di jalur pelayaran utama Selat Hormuz. Selat ini, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia, membatasi Iran di utara serta Uni Emirat Arab (UEA) dan Oman di selatan. Keberadaan ranjau tersebut memaksa kapal-kapal untuk mengubah rute, berlayar lebih dekat ke garis pantai Iran atau menuju perairan Oman. Meskipun jalur selatan yang diawasi oleh pasukan AS telah memungkinkan peningkatan aliran minyak, kapasitas jalur alternatif ini belum sepenuhnya teruji untuk menangani volume normal. Pembersihan ranjau di bagian tengah selat menjadi krusial untuk memulihkan arus perdagangan, namun masih menjadi pertanyaan besar siapa yang akan bertanggung jawab atas operasi ini dan bagaimana kapal-kapal yang terlibat akan dilindungi. Proses pembersihan ranjau sendiri diprediksi memakan waktu berminggu-minggu.
Selain ancaman ranjau, risiko kekerasan lebih lanjut tetap menjadi perhatian serius. Meskipun gencatan senjata yang rapuh telah berlaku sejak 8 April, pertempuran sporadis dilaporkan masih terjadi. Data dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) PBB mencatat setidaknya 14 pelaut tewas dan 46 serangan yang merusak kapal sejak konflik dimulai. Para pelaut niaga menyatakan kecemasan bekerja di zona konflik, bahkan dalam kondisi ideal sekalipun. Industri pelayaran sangat membutuhkan jaminan yang jelas dari AS dan Iran bahwa permusuhan benar-benar telah berakhir. Beberapa pemilik kapal bahkan mengkhawatirkan keengganan awak kapal untuk kembali ke Teluk Persia, yang dapat mengurangi jumlah kapal yang bersedia mengangkut kargo dari wilayah tersebut.
Ketidakpastian mengenai siapa yang akan bertanggung jawab atas administrasi navigasi di Selat Hormuz juga menjadi isu krusial. Sebelum perang, kebebasan navigasi di selat ini dianggap sebagai hal yang lumrah. Namun, laporan dari Kantor Berita Fars Iran mengindikasikan bahwa Iran dan Oman akan menentukan administrasi "layanan navigasi" di masa depan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik kapal yang tidak ingin berurusan langsung dengan rezim Iran yang masih berada di bawah sanksi AS, terutama ketika berlayar di perairan yang seharusnya tunduk pada prinsip kebebasan navigasi. Dewan Maritim Baltik dan Internasional (BIMCO), sebuah asosiasi perdagangan pemilik kapal terkemuka, menyerukan klarifikasi mengenai koordinasi transit di masa depan, bahkan menyarankan kemungkinan pelibatan organisasi PBB atau negara netral.
Kemungkinan pengenaan biaya tol untuk melewati Selat Hormuz menambah lapisan ketidakpastian. Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa tidak akan ada biaya tol, sementara Iran menyebutkan periode bebas biaya akan berakhir setelah 60 hari. IMO PBB pada April lalu menyatakan tidak ada dasar hukum untuk mengenakan biaya tol di Selat Hormuz, dan AS sebelumnya menganggap pembayaran tersebut sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi. Kekhawatiran pemilik kapal adalah harus membayar Iran untuk transit dan berisiko masuk daftar hitam oleh otoritas sanksi AS. Meskipun demikian, beberapa pejabat senior pemerintah AS mengakui bahwa pembayaran untuk transit mungkin saja terjadi. Perusahaan energi besar seperti Chevron Corp., melalui CEO-nya Mike Wirth, telah menyatakan penolakan tegas terhadap pembayaran tol atau biaya serupa.
Hambatan terbesar untuk menormalisasi sepenuhnya arus perdagangan melalui Selat Hormuz adalah dampak pada produksi minyak dan gas yang terhenti. Sebelum perang, selat ini menangani sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia. Meskipun penggunaan jalur alternatif telah mengurangi peran sentral selat ini, dampaknya tetap signifikan. Produksi minyak dan gas di beberapa wilayah dihentikan karena ekspor menjadi tidak mungkin dengan terblokirnya Selat Hormuz. Penutupan sumur minyak, bahkan yang bersifat sukarela, dapat menurunkan efisiensi dan menimbulkan kerugian operasional jangka panjang. Kerusakan infrastruktur akibat perang juga menyebabkan penutupan sumur.
Perkiraan dari Rystad Energy menunjukkan bahwa pembangunan kembali infrastruktur minyak dan gas di wilayah tersebut akan menelan biaya sekitar US$42 miliar. Selain itu, kapal tanker yang sebelumnya melayani Teluk Persia dan kini dialihkan ke rute lain atau dinonaktifkan, perlu diposisikan ulang. Analis Rystad memprediksi proses ini akan memakan waktu sekitar dua bulan. Peningkatan produksi yang signifikan dari wilayah tersebut diperkirakan akan terjadi pada Agustus dan September, seiring dengan kembalinya ladang minyak ke produktivitas. Sekitar 85-90% dari volume yang hilang diproyeksikan akan pulih pada awal kuartal keempat tahun ini, dan pemulihan 100% baru diperkirakan terjadi pada Januari 2027. Normalisasi Selat Hormuz tidak hanya bergantung pada kesepakatan politik, tetapi juga pada pemulihan kapasitas produksi dan logistik yang komprehensif.
