JAKARTA, CNBC Indonesia – Potensi besar integrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi menjadi sorotan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, sebagai strategi ampuh untuk memperkuat pasokan daging sapi domestik sekaligus menekan angka impor. Model ini dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan metode konvensional, menawarkan solusi berkelanjutan bagi ketahanan pangan nasional.
Hanif Faisol Nurofiq mengemukakan bahwa kawasan perkebunan kelapa sawit memiliki karakteristik alamiah yang sangat mendukung pengembangan sapi melalui sistem perkembangbiakan atau breeding secara alami. Pendekatan ini berbeda dengan inseminasi buatan yang kerap terkendala biaya dan efektivitas. Proses reproduksi yang berlangsung secara natural di lahan sawit dinilai lebih minim biaya pemeliharaan dan memberikan hasil yang lebih optimal.
"Model ini sangat cocok untuk breeding. Setelah anak sapi berusia tiga hingga sembilan bulan, kemudian disapih dan dipisahkan agar pertumbuhannya lebih seragam," ujar Hanif, mengutip keterangan resmi yang diterima Jumat (19/6/2026). Ia menekankan bahwa kematangan anak sapi pada rentang usia tersebut merupakan momen krusial untuk pemisahan guna memastikan pertumbuhan yang seragam dan optimal.
Keberhasilan konsep integrasi ini telah terbukti nyata di PT Buana Karya Bhakti. Menurut pengelola, populasi sapi yang awalnya hanya berjumlah sekitar 300 ekor kini telah melonjak drastis hingga mencapai hampir 1.500 ekor. Seluruh ternak ini dipelihara secara optimal di area perkebunan seluas hampir 16 ribu hektare, menunjukkan skala implementasi yang signifikan.
Dengan rasio yang ideal, yaitu sekitar satu ekor sapi untuk setiap 13 hektare lahan perkebunan sawit, Hanif melihat peluang pengembangan Program Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi (SISKA) di Kalimantan Selatan sangat terbuka lebar. Provinsi ini memiliki total sekitar 480 ribu hektare perkebunan sawit, dan sekitar 250 ribu hektare di antaranya dinilai sangat layak untuk diintegrasikan dengan usaha peternakan sapi.
Potensi integrasi di Kalimantan Selatan saja diperkirakan dapat menampung setidaknya 20 ribu ekor sapi. Jumlah ini sangat signifikan untuk membantu menutupi defisit kebutuhan sapi potong di provinsi tersebut. Saat ini, kebutuhan sapi di Kalimantan Selatan diperkirakan mencapai 56 ribu hingga 57 ribu ekor per tahun. Namun, kemampuan produksi daerah ini baru mampu memenuhi sekitar 33 ribu ekor, menyisakan kekurangan lebih dari 20 ribu ekor yang selama ini dipenuhi dari luar daerah.
Konsep integrasi sawit dan sapi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Hanif meyakini, jika model serupa dapat diperluas ke berbagai daerah lain di Indonesia, kontribusinya terhadap penguatan ketahanan pangan nasional akan semakin terasa.
Potensi nasional dari integrasi ini sangatlah masif. Mengingat Indonesia memiliki lebih dari 17 juta hektare perkebunan kelapa sawit, dengan asumsi kebutuhan lahan sekitar 13 hingga 15 hektare per ekor sapi, lahan sawit nasional diperkirakan mampu menampung sekitar 1,3 juta ekor sapi. Angka ini, menurut Hanif, sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan daging nasional yang mencapai sekitar 800 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 400 ribu ton.
Selain berperan penting dalam meningkatkan pasokan daging sapi, keberadaan sapi di area perkebunan sawit juga memberikan manfaat ekonomi ganda bagi perusahaan perkebunan. Ternak sapi dapat menjadi solusi alami untuk mengurangi biaya pembersihan gulma, bahkan hingga 50-70%. Kotoran ternak yang dihasilkan juga memiliki nilai tambah tinggi sebagai pupuk organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman kelapa sawit itu sendiri.
Untuk memastikan keberlanjutan dan menjaga kualitas lahan, sistem penggembalaan dilakukan secara bergilir. Sapi hanya ditempatkan di satu titik selama satu hari sebelum dipindahkan ke lokasi lain. Sistem ini mencegah tekanan berlebihan pada kondisi tanah dan memastikan rumput serta vegetasi memiliki waktu untuk pulih kembali.
Ke depan, pemerintah berencana untuk membahas lebih lanjut pengembangan program SISKA bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Diskusi ini akan difokuskan pada penyusunan regulasi yang mendukung serta penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk pengembangan integrasi sawit dan peternakan sapi secara berkelanjutan.
"Kita tidak perlu memaksakan model peternakan dari negara lain. Kita harus menyesuaikannya dengan karakter Indonesia. Integrasi sawit dan sapi ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan untuk menjawab kebutuhan daging nasional," pungkas Hanif, menegaskan pentingnya adaptasi model peternakan sesuai dengan konteks dan potensi lokal Indonesia.
