JAKARTA – Indonesia bersiap menghadapi potensi dampak El Nino yang diperkirakan akan berlangsung panjang, mulai Mei 2026 hingga Mei 2027. Fenomena peningkatan suhu permukaan Samudra Pasifik ini berpotensi besar memicu kekeringan ekstrem, yang secara langsung mengancam stabilitas produksi pangan nasional dan ketersediaan air, serta berujung pada kenaikan inflasi pangan. Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait telah menggalang koordinasi untuk merumuskan strategi mitigasi yang komprehensif demi menjaga ketahanan nasional.
Kekhawatiran ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta pada Senin, 29 Juni 2026. Pertemuan penting tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta kementerian dan lembaga pengampu pangan lainnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyikapi ancaman iklim ini.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengungkapkan bahwa peluang terjadinya El Nino dengan intensitas kuat telah mencapai 98 persen. Meskipun intensitasnya diprediksi akan menurun secara perlahan, fenomena ini diperkirakan baru akan berakhir sepenuhnya pada Mei 2027. Durasi yang panjang ini menjadi perhatian serius karena El Nino akan beriringan dengan siklus musim kemarau dan musim hujan di Indonesia.
El Nino yang telah dimulai sejak Mei 2026 ini akan bertepatan dengan puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia yang diproyeksikan terjadi pada Agustus-September 2026. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan pada sektor pertanian, seperti penurunan produksi pangan dan berkurangnya pasokan air irigasi yang vital. Lebih lanjut, fenomena ini juga bisa menunda jadwal musim tanam I padi, yang biasanya dimulai pada bulan Oktober.
Teuku Faisal Fathani menegaskan bahwa penurunan produksi pangan akibat kekeringan dapat memicu lonjakan harga komoditas dan berdampak langsung pada tingkat inflasi nasional. Meskipun El Nino juga akan berbarengan dengan musim hujan, dampaknya tetap perlu diwaspadai karena berpotensi mengurangi curah hujan secara keseluruhan, sehingga ketersediaan air tetap menjadi isu krusial yang harus diantisipasi.
Untuk menghadapi tantangan ini, BMKG menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemerintah daerah dalam memperkirakan lokasi kumpulan awan yang potensial untuk operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Selain itu, BMKG juga akan mendampingi pemerintah daerah dalam menilai tingkat risiko dampak kekeringan terhadap tanaman pangan, mengategorikannya menjadi risiko tinggi, sedang, atau rendah, guna memandu keputusan penanaman.
Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan bahwa ketersediaan air secara nasional masih berada dalam kondisi berlimpah hingga saat ini. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Arnold Airstoteles Paplapna Ritiaauw, menjelaskan bahwa pasokan air ini berasal dari 240 waduk/bendungan dengan total tampungan 6,68 miliar meter kubik, 593 situ dan danau dengan 137,22 miliar meter kubik, serta didukung oleh 1.639 unit pengelolaan air baku dan 10.757 sumur bor.
Arnold menambahkan, daya dukung air dari waduk dan bendungan di mayoritas daerah seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali-Nusa Tenggara, dan Sulawesi diperkirakan masih akan surplus hingga Juli dan Agustus 2026. Sebagai contoh, di Pulau Jawa, kebutuhan air pada Juli dan Agustus 2026 masing-masing sekitar 599,28 juta meter kubik dan 582,35 juta meter kubik, jauh di bawah ketersediaan air yang mencapai 3,27 miliar meter kubik pada Juli dan 2,88 miliar meter kubik pada Agustus 2026. Ketersediaan air ini, menurutnya, masih sangat mencukupi untuk kebutuhan irigasi lahan pertanian dan tanaman pangan.
Kementerian PU juga telah menerapkan "pola operasi kering" pada waduk-waduk saat musim kemarau, yang berfokus pada penghematan dan alokasi air secara efisien. Tujuan utamanya adalah memastikan pasokan air tetap memadai untuk irigasi, air baku, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) hingga musim hujan tiba kembali. Jika terjadi pengurangan ketersediaan air yang signifikan, teknologi modifikasi cuaca akan menjadi opsi yang disiapkan.
Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyusun tiga strategi utama untuk menghadapi musim kemarau dan dampak El Nino. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Muhammad Agung Sunusi, merinci strategi tersebut, dimulai dari langkah antisipasi sebelum kemarau. Ini mencakup perencanaan dan percepatan tanam padi, penyediaan sarana produksi pertanian, penguatan infrastruktur air, serta bantuan pompa dan pemompaan untuk 1 juta hektar sawah.
Strategi kedua adalah adaptasi yang diterapkan saat musim kemarau terjadi, seperti pengelolaan lahan yang hemat air melalui irigasi intermiten dan sistem gilir air. Penerapan pola tanam adaptif di lahan rawa dan sawah tadah hujan dengan memanfaatkan pemompaan juga menjadi fokus penting.
Terakhir, strategi mitigasi dirancang untuk mengurangi dampak kekeringan, meliputi penyediaan asuransi pertanian dan bantuan benih gratis bagi petani yang mengalami gagal panen. Kementan juga menekankan manajemen risiko produksi melalui penjadwalan tanam secara bertahap atau tidak serempak, serta pemanfaatan cadangan air darurat seperti embung, sumur bor, dan sistem irigasi perpompaan maupun perpipaan. Menteri Pertanian bahkan telah mengeluarkan surat edaran untuk mengantisipasi El Nino 2026 di sektor pertanian dan peternakan, yang salah satunya meminta mobilisasi pompa-pompa air dan pelaksanaan hujan buatan di daerah yang membutuhkan.
Proyeksi El Nino yang berkepanjangan ini menuntut koordinasi lintas sektor yang kuat dan implementasi strategi yang adaptif dari pemerintah. Dengan langkah-langkah antisipasi, adaptasi, dan mitigasi yang telah disiapkan, diharapkan dampak negatif terhadap produksi pangan dan ketersediaan air dapat diminimalisir, menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim global.
