Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara tegas menolak tuduhan genosida yang dialamatkan Israel kepada negaranya. Dalam pernyataan kerasnya usai rapat kabinet di Ankara pada Selasa (30/6), Erdogan menyebut langkah Israel tersebut sebagai upaya sistematis untuk menutupi kebiadaban yang dilakukan pasukan Zionis di Jalur Gaza, Palestina. Ia menegaskan bahwa Turki tidak akan terpengaruh oleh fitnah yang dilontarkan di tengah memanasnya tensi politik kedua negara.
Erdogan menyoroti agresi militer Israel di Gaza yang telah berlangsung sejak Oktober 2023 sebagai tragedi kemanusiaan yang masif. Ia bahkan melabeli Israel sebagai negara pembunuh dengan merujuk pada jumlah korban jiwa yang terus bertambah. Menurut catatan pemerintah Turki, sekitar 75.000 warga sipil, yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak, telah menjadi korban dalam konflik berkepanjangan tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media, pemimpin Turki itu menekankan bahwa sejarah mencatat rekam jejak kemanusiaan negaranya yang sangat kontras dengan tuduhan Israel. Erdogan mengingatkan kembali bahwa Turki merupakan salah satu negara yang membuka pintu lebar-lebar bagi para pengungsi yang melarikan diri dari kejaran rezim Nazi di masa lalu. Ia menilai pihak yang melontarkan tuduhan genosida kepada Turki sebenarnya sangat memahami fakta sejarah tersebut namun memilih untuk memanipulasi opini publik.
Tuduhan Israel terhadap Turki ini mencuat setelah pemerintah Israel secara resmi mengumumkan pengakuan atas tragedi pembantaian bangsa Armenia pada masa Perang Dunia I sebagai genosida. Keputusan yang diusulkan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, tersebut telah disetujui secara bulat oleh kabinet. Langkah ini dipandang oleh para pengamat internasional sebagai respons strategis sekaligus teguran diplomatik terhadap Ankara.
Meski telah disetujui kabinet, keputusan mengenai pengakuan genosida Armenia tersebut masih harus melewati proses ratifikasi di parlemen Israel sebelum resmi berlaku. Selama bertahun-tahun, Israel sebenarnya cenderung menghindari pengakuan resmi terkait peristiwa Armenia tersebut. Hal ini dilakukan demi menjaga hubungan diplomatik dan strategis dengan Turki yang sempat menjadi mitra terdekat Israel di kawasan Timur Tengah.
Namun, situasi geopolitik berubah drastis sejak eskalasi perang di Gaza meletus pasca-serangan Hamas ke wilayah Israel pada Oktober 2023. Sejak saat itu, hubungan bilateral kedua negara terus merosot tajam ke titik nadir. Turki di bawah kepemimpinan Erdogan secara rutin melayangkan kritik tajam dan menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, sebuah tuduhan yang selalu dibantah keras oleh pihak Tel Aviv.
Retorika antara kedua pemimpin negara pun semakin memanas dalam beberapa bulan terakhir. Erdogan tercatat beberapa kali membandingkan tindakan pemimpin Israel dengan rezim Nazi di masa lalu. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak tinggal diam. Ia membalas kritik tersebut dengan menyebut Erdogan sebagai diktator antisemit yang justru dituding melakukan genosida terhadap warga Kurdi di wilayahnya sendiri.
Ketegangan yang kian terbuka ini memperlihatkan pergeseran besar dalam peta politik regional. Bagi Turki, tuduhan genosida yang dialamatkan Israel dianggap sebagai manuver politik untuk mengalihkan perhatian dunia internasional dari kehancuran dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ankara memposisikan diri sebagai pembela hak-hak Palestina di panggung global, yang kemudian memicu respons defensif dari pihak Israel.
Dinamika hubungan Turki dan Israel kini berada dalam posisi yang sangat rentan. Pengakuan resmi Israel terhadap peristiwa Armenia, yang selama ini menjadi isu sensitif bagi Turki, menjadi indikator bahwa tidak ada lagi upaya untuk mempertahankan kedekatan diplomatik seperti sediakala. Pengamat menilai langkah ini merupakan bentuk perang dingin baru yang melibatkan narasi sejarah untuk saling menjatuhkan legitimasi moral di mata dunia.
Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda penurunan tensi antara kedua negara. Sebaliknya, perang narasi mengenai isu genosida dan sejarah kelam masa lalu justru semakin memperlebar jurang perbedaan antara Ankara dan Tel Aviv. Komunitas internasional kini menyoroti bagaimana perselisihan ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas politik di kawasan yang sudah lama dilanda konflik tersebut.
Perkembangan ke depan akan sangat bergantung pada bagaimana parlemen Israel menindaklanjuti keputusan kabinet tersebut. Jika ratifikasi berjalan lancar, hal ini dipastikan akan memicu reaksi diplomatik yang lebih keras dari Ankara, yang kemungkinan besar akan memperkeruh situasi di Timur Tengah. Saat ini, fokus utama dunia tetap tertuju pada upaya gencatan senjata di Gaza yang hingga kini masih menemui jalan buntu, sementara kedua negara terus terlibat dalam pertukaran pernyataan yang tajam dan provokatif.
