Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat kolaborasi strategis guna menjamin ketersediaan bahan baku pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Fokus utama pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementan pada Selasa (30/6) ini adalah mengatasi tantangan pasokan di wilayah timur Indonesia serta menjaga stabilitas harga telur di tingkat peternak. Kepala BGN, Nanik S Deyang, secara langsung berdialog dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, untuk membahas langkah-langkah konkret ke depan.
Pertemuan penting ini diselenggarakan menyusul adanya laporan mengenai keterbatasan pasokan bahan pangan vital seperti telur, sayur-mayur, dan komoditas lainnya di sejumlah wilayah Indonesia Timur. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program MBG yang tersebar di daerah tersebut. Terlebih, penguatan tata kelola MBG telah menjadi prioritas BGN sejak bergantinya kepemimpinan, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya pemenuhan pasokan bahan baku pangan lokal.
Wilayah-wilayah seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, menjadi perhatian khusus karena produksi pangan lokalnya masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan SPPG. Akibatnya, banyak bahan baku esensial terpaksa didatangkan dari pulau lain, seperti Jawa dan Sulawesi. Jarak tempuh yang jauh dan waktu distribusi yang lama berpotensi menurunkan kualitas kesegaran bahan pangan saat tiba di dapur-dapur MBG, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas gizi makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Kondisi geografis kepulauan di Indonesia Timur menambah kompleksitas dalam upaya distribusi yang merata dan tepat waktu.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyambut baik inisiatif BGN dan menegaskan komitmen Kementan untuk berkolaborasi penuh. "BGN kita kolaborasi, bahan bakunya disiapkan," ujar Amran usai pertemuan. Ia menyatakan dukungan terhadap upaya penguatan rantai pasok bahan baku pangan lokal, yang diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan tetapi juga meningkatkan kualitas dan kesegaran pangan yang diterima masyarakat. Sinergi antara BGN dan Kementan dipandang krusial untuk menciptakan sistem distribusi pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Selain isu pasokan di wilayah timur, agenda diskusi juga menyentuh persoalan harga telur di tingkat peternak yang cenderung menurun. Menanggapi hal ini, Mentan Amran mengusulkan solusi strategis untuk meningkatkan penyerapan produksi telur. "Saya minta, (kan) harga telur (sekarang) agak turun, tolong dong satu kali biasanya jadikan tiga kali seminggu konsumsi. Insya Allah (harga telur) naik," jelas Amran. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi peternak ayam petelur dari fluktuasi harga yang merugikan.
Peningkatan frekuensi penyajian menu telur dalam program MBG dari semula satu kali menjadi tiga kali dalam sepekan diharapkan dapat mendongkrak permintaan pasar secara signifikan. Langkah ini juga merupakan kelanjutan dari kebijakan Kementan sebelumnya yang telah menetapkan peningkatan konsumsi telur melalui program MBG sebagai salah satu instrumen perlindungan bagi peternak. Dengan penyerapan yang lebih besar, harga telur di tingkat peternak diharapkan dapat kembali stabil dan berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram.
Pertemuan koordinasi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut turut dihadiri oleh Wakil Kepala BGN Trenggono. Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas lain yang tidak kalah penting. Melalui unggahan resmi di akun Instagram BGN, lembaga tersebut menegaskan kembali fokus pembahasan pada penguatan ketersediaan bahan baku pangan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis secara optimal. Koordinasi ini menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam memastikan program nasional ini berjalan lancar dan mencapai sasaran gizi yang diinginkan.
Koordinasi ini adalah bagian integral dari penataan tata kelola MBG yang terus diupayakan BGN. Hal ini mencerminkan adaptasi dan peningkatan respons pemerintah terhadap dinamika kebutuhan gizi masyarakat serta tantangan dalam rantai pasok pangan nasional. Kementan, melalui Mentan Amran, secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap penataan tata kelola MBG dan berkomitmen untuk melanjutkan sinergi dengan BGN. Komitmen ini penting untuk memastikan bahwa setiap dapur MBG di seluruh pelosok negeri dapat menyajikan makanan bergizi yang berkualitas tanpa terkendala masalah pasokan.
Ke depan, BGN dan Kementan akan segera menindaklanjuti hasil koordinasi ini dengan merumuskan langkah-langkah konkret yang lebih operasional. Fokusnya adalah memastikan ketersediaan bahan baku pangan yang tidak hanya segar dan merata distribusinya, tetapi juga berkelanjutan untuk seluruh dapur MBG di Indonesia. Implementasi kebijakan ini akan melibatkan koordinasi lintas sektor dan daerah, serta pemberdayaan petani dan peternak lokal sebagai pemasok utama, demi terwujudnya kemandirian pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
