Pemerintah secara resmi melakukan evaluasi mendalam dan mengubah format program pendidikan serta pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih. Langkah ini diambil menyusul banyaknya kritik mengenai tidak relevannya porsi latihan dasar kemiliteran (latsarmil) yang selama ini diberikan kepada para calon manajer koperasi. Kini, nomenklatur program diubah menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial dengan menghapus seluruh materi yang bersifat taktis dan teknis militer.
Keputusan ini menjadi sorotan tajam setelah munculnya insiden jatuhnya korban jiwa dalam rangkaian kegiatan tersebut, yang memicu desakan evaluasi menyeluruh dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan kebijakan ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan perombakan substansi pelatihan agar lebih berfokus pada kompetensi manajerial yang memang dibutuhkan oleh para pengelola koperasi di lapangan.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, sebelumnya menyoroti ketimpangan alokasi waktu dan anggaran dalam skema pelatihan tersebut. Dalam penjelasannya pada Selasa (30/6/2026), Hasanuddin mengungkapkan bahwa dari durasi pelatihan selama 45 hari, sebanyak 30 hari justru habis untuk latihan militer, sementara porsi pendidikan koperasi hanya diberikan selama 15 hari. Menurutnya, komposisi tersebut sangat tidak tepat sasaran mengingat tugas pokok manajer koperasi adalah mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, melakukan pemasaran, serta memberdayakan masyarakat.
Selain masalah relevansi materi, Hasanuddin juga menyoroti pemborosan anggaran negara yang sangat signifikan. Berdasarkan data biaya pelatihan sebesar Rp 5 juta untuk tujuh hari, maka total biaya per peserta selama 45 hari mencapai Rp 45 juta. Dengan mengeliminasi komponen latihan militer, negara dapat menghemat anggaran hingga Rp 30 juta per orang. Jika dikalikan dengan jumlah peserta gelombang pertama yang mencapai 35.476 orang, penghapusan komponen latsarmil ini berpotensi menghemat kas negara hingga lebih dari Rp 1 triliun.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyambut baik langkah pemerintah untuk mengevaluasi program tersebut. Ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan keselamatan peserta dan menghentikan segala bentuk kegiatan yang berisiko tinggi. Puan secara resmi telah menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya salah satu peserta pelatihan, Muhammad Rifki Renaldi, dan menegaskan bahwa tragedi serupa tidak boleh terulang kembali di masa depan.
Lebih lanjut, Puan mendesak agar pemerintah tidak menjadikan perubahan nama program ini sebagai formalitas semata. Evaluasi harus menyentuh akar permasalahan dengan memastikan seluruh rangkaian kegiatan benar-benar difokuskan pada penguatan kapasitas manajerial peserta. Ia memastikan bahwa DPR akan terus memantau proses evaluasi ini guna memastikan program tersebut memberikan manfaat nyata bagi pengembangan koperasi di Indonesia sesuai dengan target kompetensi yang ditetapkan.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Rico Sirait, menjelaskan bahwa penyesuaian telah dilakukan secara drastis. Kegiatan fisik yang bersifat militer, termasuk latihan menembak, telah dihapus sepenuhnya dari kurikulum. Intensitas kegiatan fisik juga dikurangi secara signifikan agar lebih manusiawi dan sesuai dengan latar belakang para peserta yang berstatus warga sipil. Fokus utama kini beralih pada pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, kerja sama, serta kesiapan manajerial bagi para calon pengelola KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa Istana telah memerintahkan evaluasi total terhadap pelaksanaan SPPI. Saat ini, kegiatan fisik telah ditiadakan atau dikurangi hingga batas minimal yang diperlukan untuk pembentukan karakter saja. Titik berat pelatihan kini sepenuhnya diarahkan pada penguatan teoritis dan praktis terkait manajemen perkoperasian. Selain perubahan materi, pemerintah juga memutuskan untuk memangkas durasi pendidikan guna memastikan efisiensi dan keselamatan seluruh peserta.
Sebagai bentuk empati dan kehadiran negara, Dudung Abdurachman secara langsung melakukan takziah ke rumah duka almarhum Muhammad Rifki Renaldi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi oleh unsur Muspida setempat, termasuk Bupati Sumedang, Pangdam III/Siliwangi, serta jajaran TNI terkait. Selain menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada pihak keluarga, pemerintah juga memberikan santunan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian atas musibah yang terjadi selama masa pelatihan.
Program SPPI sendiri merupakan inisiatif besar pemerintah dalam mencetak manajer-manajer handal untuk Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pada gelombang pertama yang berlangsung sejak 17 Juni hingga 31 Juli 2026, tercatat ada 35.476 peserta yang terlibat. Dari jumlah tersebut, 30.000 orang merupakan calon pengelola koperasi di bawah naungan Kementerian Koperasi, sementara sisanya sebanyak 5.476 orang disiapkan untuk mengelola unit di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Perubahan format menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial diharapkan menjadi titik balik agar program ini lebih efektif dalam mencapai tujuan ekonomi kerakyatan. Dengan menghapus beban latihan militer yang tidak relevan, pemerintah kini berupaya membangun fondasi manajerial yang lebih kokoh bagi para penggerak koperasi di tingkat desa dan kampung nelayan. Publik kini menanti hasil nyata dari evaluasi tersebut dalam mencetak pengelola koperasi yang profesional, tangguh, dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
