Pemerintah Indonesia tengah mengkaji penerapan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Rencana ini akan mengacu pada spesifikasi jenis kendaraan yang berhak mengonsumsinya. Namun, hingga kini, skema detail mengenai pembatasan tersebut belum diungkapkan secara rinci oleh pihak berwenang.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, mengonfirmasi adanya wacana pembatasan Pertalite tersebut. “Ya, jadi kita akan membatasi Pertalite itu berdasarkan jenis kendaraan,” ujar Arcandra di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (29/10/2019).
Meski demikian, Arcandra belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai kriteria spesifik kendaraan yang akan masuk dalam daftar pembatasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi di lapangan dan jenis kendaraan apa saja yang akan terdengar kebijakan baru ini.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) telah berulang kali mengingatkan mengenai potensi kelangkaan Pertalite di pasar jika konsumsi terus meningkat. Pihak Pertamina mengkhawatirkan alokasi kuota BBM bersubsidi tersebut tidak akan mencukupi jika tidak ada pengaturan yang lebih ketat.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, pernah menyatakan bahwa Pertamina siap jika pemerintah memutuskan untuk membatasi Pertalite. “Kami siap saja kalau memang itu diputuskan oleh pemerintah, karena memang itu kan kebijakan pemerintah,” ucap Nicke pada 11 September 2019.
Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan spesifikasi kendaraan mereka. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban kuota BBM bersubsidi yang semakin menipis setiap tahunnya.
Pembatasan konsumsi Pertalite ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah penyelewengan dan memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
