Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi mengumumkan rencana pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) kepada mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) mulai tahun 2027. Kebijakan strategis ini diharapkan menjadi langkah awal penghapusan dikotomi antara PTS dan perguruan tinggi negeri (PTN), sekaligus memperkuat akses pendidikan tinggi yang lebih merata di seluruh Indonesia. Total anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai lebih dari Rp1,836 triliun, menyasar sekitar 918.376 mahasiswa dengan besaran Rp2 juta per individu.
Keputusan penting ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR pada 17 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kemendiktisaintek memaparkan bahwa pagu indikatif awal untuk tahun 2027 yang sebesar Rp64,843 triliun hanya mengalokasikan BOPT bagi 325.000 mahasiswa. Namun, berkat usulan tambahan anggaran sekitar Rp17,182 triliun, cakupan penerima BOPT berhasil diperluas secara signifikan hingga menjangkau lebih dari 900.000 mahasiswa. Komisi X DPR pun menyetujui pagu indikatif dan tambahan anggaran tersebut, mengapresiasi kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan dan keadilan bagi PTS.
Anggota Komisi X DPR menyoroti peran krusial PTS, terutama di daerah-daerah dengan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang masih rendah. Data menunjukkan bahwa PTS memiliki jumlah mahasiswa dan dosen yang lebih banyak dibandingkan PTN, menjadikannya tulang punggung akses pendidikan tinggi di wilayah yang belum memiliki perguruan tinggi negeri, seperti beberapa provinsi di Papua. Oleh karena itu, dukungan dana ini dipandang vital untuk memperkuat fondasi pendidikan di daerah terpencil dan terluar.
Dari sisi PTS, kebijakan BOPT ini disambut positif sebagai harapan baru untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan dosen. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menekankan pentingnya penyaluran dana yang tepat sasaran, serta perlunya pengaturan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih adil, termasuk sistem penerimaan mahasiswa baru. Mereka berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada bantuan operasional, tetapi juga berkomitmen menjaga keberlangsungan PTS agar tetap mampu memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas di berbagai pelosok negeri.
Selama ini, PTS memikul beban besar dalam memperluas akses pendidikan tinggi di Indonesia, terutama di luar kota-kota besar, namun harus berjuang dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas dibandingkan PTN. Ketimpangan dukungan negara ini secara langsung berdampak pada mutu akademik, produktivitas riset, dan daya saing institusi. Di tengah ekspansi PTN yang masif, mayoritas PTS justru mengalami penurunan penerimaan mahasiswa baru sepanjang periode 2014 hingga 2025, mengindikasikan tekanan struktural yang membuat kampus swasta seolah berjuang sendirian.
Tekanan finansial dan persaingan yang tidak seimbang telah mendorong konsolidasi di sektor PTS. Data mencatat bahwa ratusan PTS telah beralih bentuk, melakukan merger, atau bahkan terpaksa tutup. Mirisnya, hanya sekitar 70 persen PTS yang masih berstatus aktif, meskipun secara jumlah, PTS tetap menjadi tulang punggung sistem pendidikan tinggi nasional, mengelola mayoritas institusi dan program studi. Hal ini menegaskan bahwa akses pendidikan tinggi nasional sangat bergantung pada PTS, meski keberlangsungan mereka semakin rapuh akibat kompetisi yang timpang.
Masalah utama lain yang dihadapi PTS terletak pada mutu dan riset. Hanya sebagian kecil PTS yang berhasil meraih akreditasi Unggul, jauh tertinggal dari PTN. Kesenjangan ini semakin lebar pada kinerja riset dan publikasi, di mana hampir separuh PTS tidak memiliki publikasi terindeks Scopus dan mayoritas berada di kategori skor SINTA rendah. Kondisi ini mencerminkan minimnya dukungan pendanaan riset, fasilitas laboratorium, dan waktu dosen yang memadai, sebuah beban berat yang harus ditanggung PTS secara mandiri.
Pemerintah melalui Kemendiktisaintek sebenarnya telah mendorong pembagian peran komplementer antara PTN dan PTS serta konsolidasi kampus swasta. Namun, dari perspektif PTS dan APTISI, akar persoalan sesungguhnya terletak pada ekosistem yang belum adil. Subsidi, fasilitas riset, dan dana publik cenderung lebih banyak mengalir ke PTN. Tanpa kebijakan keberpihakan yang lebih inklusif, mulai dari pendanaan riset, peningkatan kesejahteraan dosen, hingga akses fasilitas nasional, PTS akan terus dipaksa bertahan sendiri di tengah tuntutan mutu yang sama, tetapi dengan bekal yang jauh lebih terbatas.
Meski menghadapi berbagai tantangan, PTS terbukti berperan besar dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat bawah. Kisah sukses lulusan PTS yang mampu bersaing di dunia kerja menunjukkan bahwa kualitas lulusan PTS dan PTN tidak berbeda signifikan, baik dari sisi masa tunggu kerja maupun gaji awal. Namun, persepsi publik masih cenderung menganggap PTN lebih unggul, sehingga minat masuk PTN terus melonjak meski kapasitasnya terbatas.
Didorong tingginya permintaan dan menyusutnya subsidi negara, PTN, khususnya yang berstatus badan hukum, melakukan ekspansi besar-besaran melalui perluasan jalur mandiri dan pembukaan program studi baru. Akibatnya, jumlah mahasiswa PTN meningkat tajam dalam satu dekade terakhir, sementara PTS justru mengalami stagnasi bahkan penurunan penerimaan mahasiswa. Ekspansi ini kerap berorientasi pada peningkatan pendapatan, bukan semata penguatan mutu, dan berdampak pada memburuknya rasio dosen-mahasiswa serta keterbatasan fasilitas pembelajaran di PTN itu sendiri.
Tekanan ekspansi PTN membuat PTS berjuang sendirian di pasar pendidikan tinggi yang semakin kompetitif. Banyak PTS kehilangan mahasiswa, mengalami kesulitan finansial, hingga harus tutup atau merger. Padahal secara jumlah, PTS tetap menjadi tulang punggung pendidikan tinggi nasional dengan menampung lebih dari separuh mahasiswa Indonesia dan mengelola sebagian besar program studi, terutama di luar kota besar. Ironisnya, dominasi jumlah ini tidak diiringi mutu yang setara, terlihat dari rendahnya akreditasi unggul dan minimnya capaian riset PTS yang mencolok.
Kesenjangan mutu PTS dipandang sebagai dampak langsung dari ketidakadilan sumber daya. PTS minim subsidi, dana riset, dan akses fasilitas, namun dituntut untuk menghasilkan lulusan yang setara dengan PTN. Oleh karena itu, penguatan PTS sangat membutuhkan keberpihakan kebijakan negara, seperti perluasan hibah riset, skema kolaborasi dengan industri, dukungan pengembangan dosen, serta distribusi bantuan pendidikan yang lebih adil dan merata.
Kondisi anggaran pendidikan tinggi Indonesia secara umum masih tertinggal dibandingkan banyak negara lain. Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas atas data Bank Dunia di 16 negara menunjukkan keterkaitan erat antara anggaran pendidikan tinggi, partisipasi pendidikan tinggi, produktivitas tenaga kerja, dan daya saing teknologi. Ketertinggalan ini berisiko menahan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan Indonesia untuk masuk ke sektor industri bernilai tambah tinggi.
Hasil analisis memperlihatkan korelasi kuat antara besarnya anggaran pendidikan tinggi dan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi, dengan koefisien 0,86. Negara dengan alokasi besar, seperti Singapura dan Australia, mencatat APK yang sangat tinggi, bahkan melampaui 100 persen. Sebaliknya, Indonesia dan Vietnam yang mengalokasikan sekitar 15-16 persen belanja pendidikan untuk pendidikan tinggi memiliki APK jauh lebih rendah, mengindikasikan adanya ruang besar untuk perbaikan.
Di Indonesia, meskipun anggaran pendidikan telah mencapai 20 persen dari APBN, distribusinya dinilai belum efektif. Menurut Fasli Jalal, standar internasional menunjukkan sekitar seperempat anggaran pendidikan seharusnya dialokasikan untuk pendidikan tinggi. Dari total hampir Rp800 triliun anggaran pendidikan, pendidikan tinggi idealnya menerima sekitar Rp200 triliun, tetapi realisasinya belum mencapai Rp70 triliun. Penurunan rasio anggaran pendidikan terhadap PDB dan besarnya alokasi untuk program di luar belanja inti pendidikan turut mempersempit ruang gerak pendidikan tinggi.
Selain berdampak pada partisipasi, anggaran pendidikan tinggi juga berkorelasi kuat dengan produktivitas tenaga kerja. Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kenaikan 1 persen APK pendidikan tinggi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,37 persen. Rektor Universitas Indonesia menegaskan, bonus demografi Indonesia tidak akan optimal tanpa perluasan kapasitas pendidikan tinggi yang memadai. Data Kompas juga menunjukkan bahwa negara dengan alokasi anggaran pendidikan tinggi yang besar memiliki produktivitas per pekerja yang jauh lebih tinggi, menggarisbawahi urgensi investasi di sektor ini.
Kebijakan BOPT bagi mahasiswa PTS mulai 2027 adalah langkah maju yang patut diapresiasi dalam upaya mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih adil dan inklusif. Namun, tantangan yang dihadapi PTS sangat kompleks dan membutuhkan keberpihakan kebijakan yang lebih komprehensif dari pemerintah. Tanpa pembenahan ekosistem yang menyeluruh, kesenjangan antara PTN dan PTS berisiko semakin melebar, mengancam keberlanjutan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, serta menghambat potensi bonus demografi Indonesia.
