Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kini tengah menggenjot persiapan program strategis bertajuk SMK Go Global. Inisiatif ini dirancang khusus untuk menjembatani lulusan sekolah menengah kejuruan serta masyarakat umum agar dapat bersaing dan meniti karier sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) di berbagai negara tujuan dengan kualitas yang mumpuni.
Menteri BP2MI, Mukhtarudin, menyampaikan bahwa target ambisius program ini menyasar 40 ribu individu. Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional sekaligus memperluas akses lapangan kerja formal di pasar internasional yang kian kompetitif.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang berlangsung pada Selasa (30/6/2026), Mukhtarudin menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang mematangkan detail operasional program. Penentuan angka anggaran yang akan dikucurkan oleh Kementerian Keuangan menjadi kunci utama untuk memetakan langkah selanjutnya, mulai dari pemilihan sektor industri, negara tujuan, hingga persiapan teknis yang diperlukan.
Menurut Mukhtarudin, SMK Go Global bukan sekadar program pelatihan konvensional. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap calon pekerja yang diberangkatkan telah memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri di luar negeri. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah berbasis penempatan yang terukur, di mana kurikulum pendidikan vokasi akan disesuaikan dengan standar kebutuhan pasar kerja global.
Program ini juga menjadi pilar penting dalam ekosistem Gerakan Nasional Migran Aman yang diusung pemerintah. Fokus utamanya adalah memberikan perlindungan menyeluruh bagi tenaga kerja asal Indonesia, baik sebelum, selama, hingga setelah masa kerja mereka di luar negeri berakhir. Perlindungan komprehensif ini menjadi jawaban atas berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh para pekerja migran di lapangan.
Pada fase pra-penempatan, calon pekerja akan dibekali dengan berbagai akses informasi dan edukasi melalui program-program seperti Migran Aman, Desa Migran Emas, hingga pemanfaatan Migran Center. Pengawasan ketat, termasuk pengawasan siber, juga akan diberlakukan untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan regulasi dan standar perlindungan pekerja yang berlaku.
Untuk merealisasikan visi tersebut, pemerintah telah menyusun peta jalan yang melibatkan pemetaan ruang kerja internasional. Proses ini mencakup sinkronisasi antara suplai dan permintaan tenaga kerja, job matching yang akurat, promosi perjanjian kerja sama antarnegara, hingga pemetaan lembaga pendidikan vokasi yang memiliki standar internasional. Semua langkah ini dilakukan agar para lulusan SMK tidak hanya sekadar bekerja, tetapi memiliki daya tawar yang tinggi di mata pemberi kerja asing.
Sebagai bentuk pendampingan intensif, pemerintah menargetkan penyediaan 2.000 kelas pelatihan dengan kapasitas 20 orang per kelas. Dalam kelas tersebut, peserta akan ditempa melalui tujuh sektor jabatan prioritas yang mencakup pelatihan teknis, penguasaan bahasa asing, hingga sertifikasi kompetensi. Meski rincian spesifik mengenai sektor tersebut masih menunggu proses pematangan lebih lanjut, pemerintah memastikan bahwa pemilihan sektor akan disesuaikan dengan negara tujuan yang paling potensial bagi tenaga kerja Indonesia.
Sejauh ini, pemerintah telah mengidentifikasi 23 provinsi di Indonesia sebagai pusat sebaran kegiatan pelatihan calon PMI. Sementara itu, untuk negara tujuan penempatan, prioritas utama diberikan kepada negara-negara dengan kebutuhan tenaga kerja terampil tinggi, seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, Malaysia, Singapura, kawasan Eropa, Turki, dan Taiwan. Pemilihan negara-negara ini didasarkan pada peluang kerja sama yang memungkinkan untuk penyerapan tenaga kerja dalam skala besar.
Perlindungan tidak berhenti pada tahap keberangkatan saja. Mukhtarudin menekankan bahwa selama masa penempatan, pemerintah akan memperkuat fungsi atase ketenagakerjaan di kedutaan besar terkait. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi pendampingan mediasi jika terjadi perselisihan, penguatan vokasi lanjutan, bantuan hukum, hingga pemantauan kondisi kerja secara berkala. Selain itu, layanan konsuler akan disiagakan untuk memberikan dukungan penuh kepada para PMI selama mereka bekerja di luar negeri.
Setelah masa kontrak kerja selesai, pemerintah juga telah menyiapkan skema pemberdayaan bagi purna PMI. Layanan ini mencakup bantuan pemulangan, program pemberdayaan bagi keluarga PMI, serta pendampingan untuk reintegrasi dan rehabilitasi sosial. Tujuannya adalah agar para pekerja yang kembali ke Tanah Air dapat mandiri secara ekonomi dan mampu berkontribusi positif bagi pembangunan di daerah asalnya.
Diharapkan, melalui program SMK Go Global, akan terjadi peningkatan signifikan pada kesejahteraan para pekerja migran beserta keluarganya. Keberhasilan program ini diproyeksikan mampu menekan angka pengangguran secara nasional, mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat desa, serta mendongkrak nilai remitansi yang masuk ke Indonesia. Dengan adanya penyiapan yang matang dari sisi kompetensi dan perlindungan, pemerintah optimistis bahwa tenaga kerja Indonesia akan semakin diakui dan dihargai di kancah global.
Hingga saat ini, proses koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pelatihan dan kepastian anggaran. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem migrasi yang aman, bermartabat, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi bangsa. Masyarakat, khususnya lulusan SMK yang berminat meniti karier internasional, diharapkan terus memantau informasi resmi dari BP2MI terkait tahapan pendaftaran dan detail pelatihan yang akan segera disosialisasikan secara luas.
