Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan pelat nomor khusus yang terpasang pada kendaraan dinas anggota dewan. Ajakan ini dilayangkan menyusul maraknya laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan pelat nomor tersebut.
Menurut Wakil Ketua MKD DPR RI, Arsul Sani, pelat nomor khusus ini diperuntukkan bagi kendaraan operasional anggota DPR RI. “Pelat nomor khusus itu kan memang ada peruntukannya untuk kendaraan dinas anggota DPR RI,” jelasnya pada Selasa (19/3/2024).
Arsul Sani menekankan bahwa pelat nomor tersebut bukanlah fasilitas pribadi yang bisa digunakan sembarangan. Ia mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan adanya oknum anggota dewan yang menyalahgunakan pelat nomor tersebut. “Kalau ada mobil yang pakai pelat nomor DPR tapi berulah, ya difoto saja, laporkan. Nanti kita tindaklanjuti,” tegasnya.
Tujuan utama dari imbauan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota dewan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, diharapkan penggunaan pelat nomor khusus ini dapat lebih tertib dan sesuai dengan peruntukannya.
MKD sendiri telah memiliki mekanisme penanganan laporan terkait pelanggaran etika dan disiplin anggota dewan. Laporan yang masuk akan ditelaah dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Arsul Sani menambahkan, “Yang penting kita punya dasar laporannya. Kalau ada yang merasa dirugikan atau melihat pelanggaran, silakan dilaporkan.”
Penggunaan pelat nomor khusus oleh pejabat publik memang kerap menjadi sorotan. Tujuannya adalah untuk mempermudah identifikasi dan memberikan kelancaran dalam menjalankan tugas. Namun, hal tersebut juga menuntut tanggung jawab besar dari penggunanya agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau melanggar aturan lalu lintas.
Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam melaporkan setiap dugaan penyimpangan menjadi krusial. MKD berharap dengan adanya sinergi antara dewan dan masyarakat, tercipta pengawasan yang efektif dan menjaga marwah lembaga legislatif.
