Menteri Kesehatan Kenya, Aden Duale, divonis bersalah atas pelanggaran perintah pengadilan terkait pembangunan fasilitas karantina Ebola yang didanai Amerika Serikat di Nanyuki. Keputusan ini diambil setelah hakim menilai Duale mengabaikan instruksi pengadilan untuk menghentikan proyek tersebut, yang telah memicu protes keras di masyarakat dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Vonis ini menambah panasnya perdebatan publik mengenai rencana kontroversial tersebut.
Putusan yang dijatuhkan pada Senin lalu menyatakan bahwa Menteri Duale telah melanggar perintah pengadilan yang sebelumnya dikeluarkan pada bulan Mei. Perintah tersebut seharusnya menghentikan seluruh aktivitas pembangunan fasilitas yang ditujukan untuk menampung warga negara Amerika Serikat yang diduga terjangkit virus Ebola, seiring merebaknya wabah di Republik Demokratik Kongo (DRC). Sidang pembacaan vonis hukuman dijadwalkan akan digelar pada hari Selasa.
Fasilitas karantina yang berlokasi di Nanyuki, sekitar 140 kilometer utara ibu kota Nairobi, ini menjadi sumber ketegangan yang signifikan. Sejak rencana pembangunan diumumkan, serangkaian protes telah pecah di kota tersebut. Demonstrasi ini dilaporkan telah memakan korban jiwa, dengan tiga orang tewas dalam upaya kepolisian untuk membubarkan massa. Protes ini mencerminkan kekhawatiran mendalam dari masyarakat lokal dan kelompok hak asasi manusia mengenai potensi risiko kesehatan dan dampak sosial dari proyek tersebut.
Sebelumnya, pada bulan Mei, sebuah petisi diajukan ke pengadilan oleh kelompok hak asasi manusia, Katiba Institute, untuk menghentikan pembangunan fasilitas tersebut. Mereka berargumen bahwa pengaturan ini menimbulkan "risiko serius dan mendesak" terhadap kesehatan publik. Menanggapi tuduhan pelanggaran, Kementerian Kesehatan sempat menyatakan bahwa mereka tidak melanggar perintah pengadilan. Pihak kementerian mengklaim bahwa setiap konstruksi yang masih berjalan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah Kenya demi kepentingan nasional untuk melindungi warga negara dari ancaman Ebola.
Namun, hakim menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat "menghindari kepatuhan dengan mengubah atau mengklasifikasikan ulang konstruksi yang sedang berlangsung". Hakim menekankan bahwa perintah pengadilan "bukanlah undangan untuk berinovasi, melainkan sebuah perintah yang harus dipatuhi". Lady Justice Patricia Nyaundi secara spesifik menyatakan bahwa Menteri Duale mengetahui dan memahami bahwa seluruh pembangunan di lokasi Nanyuki harus dihentikan, namun ia tetap mengizinkan proyek tersebut berlanjut.
Presiden Kenya, William Ruto, dalam beberapa minggu terakhir telah membela rencana pembangunan situs karantina Ebola yang didanai AS. Ia menyatakan bahwa Kenya menerima permintaan dari Amerika Serikat untuk mendirikan pusat tersebut dan menolaknya akan dianggap "tidak manusiawi". Presiden Ruto juga mengimbau masyarakat Kenya untuk tidak mempolitisasi isu serius seperti Ebola dan meminta para politisi untuk menghindari ucapan "sembrono" terkait wabah tersebut.
Hingga Senin, Kenya, yang merupakan ekonomi terbesar di Afrika Timur, belum mencatat kasus Ebola apa pun. Namun, wabah yang sedang berlangsung di negara tetangga menjadi perhatian utama. Republik Demokratik Kongo telah melaporkan lebih dari 1.000 kasus terkonfirmasi, sementara Uganda mencatat 20 kasus, sebagian besar diimpor dari DRC. Lokasi Nanyuki yang relatif dekat dengan perbatasan kedua negara tersebut menambah kekhawatiran akan potensi penyebaran.
Rencana pembangunan fasilitas karantina ini juga menuai kritik tajam dari salah satu serikat pekerja medis terbesar di Kenya, Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union (KMPDU). KMPDU mempertanyakan alasan pemilihan Kenya sebagai lokasi fasilitas karantina bagi warga negara Amerika Serikat yang berpotensi terpapar virus mematikan tersebut. Jarak antara Nanyuki dengan kota Bunia di DRC, yang menjadi episentrum wabah, diperkirakan sekitar 780 kilometer, dengan Uganda yang menjadi perantara antara kedua negara.
Davji Bhimji Atellah, Sekretaris Jenderal KMPDU, menegaskan bahwa serikatnya "tidak akan tinggal diam dan membiarkan Kenya diperlakukan sebagai koloni penahanan untuk patogen mematikan yang tidak kami hasilkan". Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan dan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian kalangan medis di Kenya.
Amerika Serikat berencana memberikan bantuan sebesar 13,5 juta dolar AS (sekitar 10,7 juta Pound Sterling) untuk mendanai upaya kesiapan Ebola di Kenya. Dana ini merupakan bagian dari komitmen AS yang lebih besar senilai 112 juta dolar AS untuk respons regional terhadap wabah tersebut, demikian disampaikan oleh juru bicara Menteri Luar Negeri AS. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas Kenya dalam menghadapi potensi ancaman kesehatan global, meskipun di tengah kontroversi dan perdebatan yang masih berlangsung.
