Sulawesi Utara kini tengah menatap babak baru dalam pemetaan kekuatan ekonominya. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang menantang, daerah berjuluk Bumi Nyiur Melambai ini berhasil mencatatkan tren pertumbuhan positif yang selaras dengan penurunan angka kemiskinan. Sebagai langkah strategis untuk mengunci tren positif tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) RI resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di wilayah tersebut.
Pencanangan sensus ini dilakukan langsung di Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Selasa (30/6). Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi, termasuk Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, serta Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Agenda ini menjadi penanda dimulainya persiapan besar untuk memotret aktivitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh, mulai dari sektor hulu hingga hilir, di darat maupun di laut.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengungkapkan bahwa Sulawesi Utara memiliki daya tarik ekonomi yang luar biasa. Berdasarkan data terkini, pertumbuhan ekonomi daerah ini mampu melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan tersebut juga diikuti dengan capaian penurunan angka kemiskinan yang kini menyentuh level 6,62 persen. Capaian ini menjadi fondasi kuat yang perlu dijaga melalui ketersediaan data statistik yang mutakhir.
Dalam pelaksanaan SE2026 nanti, BPS telah menyusun rencana operasional yang masif. Sebanyak 2.401 petugas lapangan akan dikerahkan untuk menyisir 15 kabupaten dan kota di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Para petugas ini ditugaskan untuk melakukan pendataan terhadap kurang lebih 297 ribu unit usaha. Cakupan pendataan ini tidak hanya menyasar korporasi besar, tetapi juga menjangkau aktivitas ekonomi rumah tangga yang dilakukan secara door to door guna memastikan tidak ada sektor ekonomi yang terlewatkan.
Sonny mengibaratkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai sebuah medical check-up atau pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi sebuah wilayah. Seringkali, sebuah daerah merasa ekonominya tumbuh dengan sehat, namun di balik itu mungkin terdapat bagian yang kurang optimal atau belum tersentuh pembangunan secara merata. Melalui data yang akurat dari sensus ini, pemerintah daerah nantinya dapat mengetahui titik-titik mana yang membutuhkan intervensi kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan sensus ini bukan merupakan langkah yang diambil secara mendadak. SE2026 merupakan amanat konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Regulasi tersebut mewajibkan penyelenggaraan sensus ekonomi secara periodik setiap 10 tahun sekali. Konsistensi dalam pendataan ini sangat krusial untuk memotret dinamika ekonomi yang terus berubah akibat kemajuan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menyambut baik inisiatif BPS tersebut. Ia menekankan bahwa pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan sangat bergantung pada kualitas data. Menurutnya, tanpa data yang presisi, kebijakan pembangunan, dorongan investasi, hingga penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak akan bisa tepat sasaran. Ia pun menaruh kepercayaan penuh kepada BPS yang dinilai telah memiliki rekam jejak sukses dalam menyelenggarakan Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian sebelumnya.
Yulius optimis bahwa keterlibatan lebih dari dua ribu petugas lapangan akan menjamin validitas data yang dikumpulkan. Ia berharap hasil sensus ini nantinya dapat menjadi peta jalan yang komprehensif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan daya saing daerah di kancah nasional maupun internasional. Fokus utama dari kebijakan ke depan adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Sonny Harry Budiutomo Harmadi juga menyampaikan pesan penting bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan. Ia mengajak para pelaku usaha, akademisi, pemerintah daerah, hingga media untuk bersinergi dalam menyukseskan gelaran nasional ini. Partisipasi aktif dari pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar menjadi kunci utama keberhasilan sensus ini.
Untuk memudahkan kolaborasi, BPS memperkenalkan jargon TIR yang menjadi panduan bagi masyarakat selama masa sensus berlangsung. TIR merupakan singkatan dari Terima petugas Sensus Ekonomi 2026, Isi data dengan benar, serta Rahasia data terjaga. Sonny menjamin bahwa data yang diberikan oleh pelaku usaha akan dijaga kerahasiaannya oleh negara sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir untuk memberikan jawaban secara jujur dan transparan kepada petugas.
Pengembangan ekonomi Sulawesi Utara ke depan memang membutuhkan pijakan yang kokoh. Dengan hasil Sensus Ekonomi 2026, diharapkan pemerintah daerah memiliki gambaran utuh tentang potensi ekonomi di daratan dan lautan yang selama ini menjadi keunggulan daerah. Langkah ini diharapkan tidak hanya sekadar mengumpulkan angka statistik, melainkan menjadi instrumen strategis untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif serta memperkuat struktur ekonomi daerah agar lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global di masa depan.
Seluruh persiapan teknis terus dimatangkan oleh BPS bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan koordinasi yang intensif antara pihak BPS di pusat dan daerah, diharapkan pelaksanaan pendataan di lapangan pada tahun 2026 mendatang dapat berjalan lancar dan menghasilkan potret ekonomi yang presisi. Hasil sensus ini nantinya akan menjadi dokumen penting yang akan menjadi acuan bagi kebijakan ekonomi Sulawesi Utara untuk satu dekade ke depan, memastikan bahwa setiap potensi yang ada benar-benar terkelola dengan maksimal untuk kesejahteraan rakyat.
