Mayoritas pemilik mobil listrik di Jakarta, mencapai 78%, ternyata memiliki lebih dari satu kendaraan. Fenomena ini terjadi di tengah kebijakan insentif pajak progresif nol rupiah yang justru berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta hingga Rp 2 triliun.
Pertumbuhan pesat kendaraan listrik di ibu kota tak diimbangi dengan kesiapan regulasi pajak yang optimal. Data terbaru menunjukkan bahwa kepemilikan mobil listrik yang ganda ini menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati oleh pemerintah daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi kerugian PAD. Beliau menyatakan, “Kita khawatir insentif pajak progresif Rp 0 ini justru dimanfaatkan oleh pemilik kendaraan yang sebenarnya mampu untuk memiliki lebih dari satu mobil listrik, tanpa berkontribusi pada pendapatan daerah.”
Potensi kerugian PAD akibat kebijakan ini diperkirakan mencapai angka yang signifikan, yaitu sekitar Rp 2 triliun. Angka ini dihitung berdasarkan estimasi pendapatan yang seharusnya diterima daerah jika pajak progresif diterapkan secara normal.
Kebijakan pajak progresif nol rupiah untuk mobil listrik di Jakarta memang dirancang untuk mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan. Namun, ironisnya, insentif tersebut justru dinilai belum efektif dalam mencegah praktik kepemilikan ganda oleh segelintir masyarakat yang mampu.
Lusiana menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya mencari solusi terbaik agar insentif tetap berjalan namun tidak mengorbankan potensi PAD. “Kami akan terus mengevaluasi dan mengkaji ulang kebijakan ini agar lebih adil dan memberikan manfaat yang merata, baik bagi lingkungan maupun bagi kas daerah,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat segera merumuskan langkah strategis untuk menyeimbangkan tujuan pelestarian lingkungan dengan optimalisasi pendapatan daerah, terutama dalam menghadapi tren kepemilikan kendaraan listrik yang terus meningkat.
