Keir Starmer secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris pada Senin (22/6), mengakhiri masa jabatannya yang diwarnai tekanan politik bertubi-tubi. Langkah ini menjadikannya pemimpin Inggris ketujuh yang harus meninggalkan kursi kekuasaan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sebuah periode yang menunjukkan ketidakstabilan politik di jantung parlemen Inggris. Pengunduran dirinya menyusul serangkaian kebijakan yang tidak populer dan kritik tajam yang membayangi pemerintahannya.
Sejarah pergeseran pucuk pimpinan Inggris dalam dekade terakhir memang cukup dramatis. Sebelum Starmer, Boris Johnson terpaksa mengundurkan diri pada September 2022. Tak lama setelah itu, Liz Truss menyusul pada Oktober di tahun yang sama, dengan masa jabatan yang tercatat sebagai yang terpendek dalam sejarah Inggris. Kemudian, pada tahun 2024, Rishi Sunak juga meletakkan jabatannya setelah Partai Konservatif mengalami kekalahan telak dalam pemilihan umum. Kini, Keir Starmer menambah daftar panjang para perdana menteri yang terpaksa lengser akibat gelombang tekanan politik.
Selama memimpin, Starmer kerap dihadapkan pada kebijakan yang kurang mendapat dukungan publik. Salah satu isu yang paling disorot adalah perlambatan ekonomi yang terus berlanjut di bawah pemerintahannya. Selain itu, kontroversi mengenai penunjukan seorang diplomat Inggris yang terlibat dalam skandal dokumen Jeffrey Epstein turut menambah beban politik yang harus dihadapinya. Kritikan ini datang dari berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar parlemen, yang menyoroti berbagai aspek kebijakan yang dinilai kurang populis dan berpotensi merusak citra pemerintah.
Siapa sebenarnya Keir Starmer? Latar belakang pendidikannya yang kuat sebagai seorang pengacara membawanya ke puncak karir hukum sebelum terjun ke dunia politik. Ia naik ke kursi perdana menteri pada tahun 2024 setelah Partai Buruh berhasil meraih kemenangan gemilang dengan mengamankan 404 dari 660 kursi di parlemen. Kemenangan ini sempat diharapkan membawa angin segar bagi Inggris, namun kenyataannya tidak semulus yang dibayangkan.
Selama masa kepemimpinannya, Starmer tidak luput dari kritik. Sejumlah anggota partai, bahkan yang berada di spektrum kiri, menganggap Starmer telah menggeser arah Partai Buruh dari ideologi kiri menuju sentrisme. Keputusan kontroversialnya termasuk memecat anggota partai yang mengkritik penyelidikan antisemitisme di internal partai, yang dianggapnya berlebihan. Langkah ini menimbulkan kegaduhan dan memecah belah pandangan di dalam tubuh partai.
Selain itu, kebijakan lain yang juga menuai ketidakpuasan adalah rencana kenaikan pajak penghasilan, penghapusan biaya kuliah universitas yang dinilai berisiko tinggi, serta upaya nasionalisasi sebagian besar layanan publik Inggris. Kebijakan-kebijakan ini, meski mungkin memiliki niat baik, dinilai oleh sebagian kalangan sebagai langkah yang berisiko dan berpotensi membebani anggaran negara, sehingga menimbulkan penolakan dan kritik tajam.
Perjalanan hidup Keir Starmer dimulai pada 2 September 1962 di sebuah kota kecil di Surrey, Inggris. Lingkungan keluarganya sangat erat kaitannya dengan sektor publik, di mana ibunya bekerja di National Health Service (NHS), sebuah pilar penting dalam sistem kesehatan Inggris. Namun, kisah pribadinya juga diwarnai duka mendalam. Ibunya menderita penyakit radang sendi jenis Still dan meninggal pada tahun 2015.
Hubungan Starmer dengan ayahnya dilaporkan mengalami kerenggangan, dan ayahnya meninggal tiga tahun setelah ibunya. Starmer sendiri mengungkapkan penyesalannya atas ketegangan yang sempat terjadi antara dirinya dan sang ayah. "Saya tidak pernah mengatakan kepadanya bahwa saya menyayanginya dan saya menghormatinya. Itu adalah satu hal yang sangat saya sesali," ungkapnya dalam sebuah wawancara, yang mencerminkan penyesalan mendalam atas hubungan yang tidak tuntas.
Dalam keluarganya, Keir Starmer adalah generasi pertama yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi di universitas. Setelah menyelesaikan studinya, ia aktif terlibat dalam pengelolaan majalah sayap kiri bernama Socialist Alternatives, yang menunjukkan ketertarikannya pada isu-isu sosial dan politik sejak dini. Pengalaman ini menjadi bekal penting baginya sebelum terjun ke dunia hukum.
Karirnya di bidang hukum berjalan cemerlang. Ia menjadi seorang pengacara, dan kemudian naik pangkat menjadi Kepala Penuntutan Umum pada tahun 2008. Dalam kapasitasnya, ia bertanggung jawab atas Crown Prosecution Service, sebuah lembaga penuntutan pemerintah Inggris. Prestasi dan dedikasinya di bidang hukum membuatnya dianugerahi gelar kebangsawanan pada tahun 2014, setahun sebelum ia memutuskan untuk memasuki arena politik yang lebih luas dan penuh tantangan. Keputusannya untuk terjun ke politik menandai babak baru dalam karirnya, membawa pengalaman hukumnya yang tajam ke dalam arena pembuatan kebijakan publik.
