Amerika Serikat dan Iran secara resmi menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri permusuhan yang telah berlangsung lama pada Rabu, 17 Juni. Perjanjian yang dikenal sebagai Nota Kesepahaman Islamabad ini membuka jalan bagi negosiasi lebih luas yang dijadwalkan dimulai di Swiss pada Jumat mendatang. Dokumen 14 poin ini, meski menunda beberapa isu paling krusial seperti program nuklir Iran hingga kesepakatan final, telah memicu berbagai reaksi. Iran menilai perjanjian ini sebagai "kegagalan" AS, sementara Presiden AS Donald Trump mengeluarkan peringatan keras akan membalas dengan kekuatan militer jika Iran melanggar ketentuan.
Poin pertama dari Nota Kesepahaman Islamabad menyerukan penghentian operasi militer secara "segera dan permanen" oleh AS, Iran, dan sekutu mereka di "semua lini," termasuk di Lebanon. Kedua belah pihak berkomitmen untuk tidak memulai operasi militer terhadap satu sama lain dan menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan. Selain itu, perjanjian ini juga menjamin "integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon." Kesepakatan final diharapkan dapat menegaskan penghentian perang secara permanen di seluruh front. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak terikat oleh perjanjian ini dalam konfliknya dengan Hezbollah yang didukung Iran di Lebanon. Meskipun permusuhan di Lebanon dilaporkan mereda, eskalasi lebih lanjut dapat mengancam jalannya perundingan.
Komitmen untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing menjadi poin kedua. Kedua negara berjanji untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain. Iran menunjukkan kewaspadaan tinggi terhadap Trump, mengingat serangan yang pernah dilancarkan di tengah proses negosiasi sebelumnya. Sementara itu, AS juga akan tetap mengawasi apakah Iran hanya berupaya mengulur waktu dalam negosiasi.
Perjanjian ini menetapkan tenggat waktu 60 hari untuk mencapai kesepakatan final, yang dapat diperpanjang atas persetujuan bersama. Profesor Steven David dari Johns Hopkins University menilai kecil kemungkinan kesepakatan komprehensif dapat tercapai dalam jangka waktu tersebut. Tekanan ekonomi menjelang pemilihan sela di AS pada November menjadi salah satu faktor yang mendorong Trump untuk segera mengakhiri konflik ini.
Isu maritim, termasuk blokade laut AS dan penggunaan jalur perairan di sekitar Selat Hormuz, menjadi fokus poin keempat dan kelima. AS akan mengakhiri blokade laut terhadap Iran dalam waktu 30 hari, dengan lalu lintas kapal dipulihkan secara bertahap. Iran, di sisi lain, akan menjamin pelayaran aman bagi kapal-kapal komersial tanpa pungutan biaya selama 60 hari di Selat Hormuz. Iran juga akan berdialog dengan Oman dan negara-negara pesisir Teluk lainnya mengenai pengelolaan maritim di selat strategis tersebut. Pembukaan kembali jalur yang dilalui seperlima pasokan minyak dunia ini diharapkan dapat memulihkan stabilitas pasokan energi global, meskipun perusahaan pelayaran masih berhati-hati.
Dalam poin keenam, AS bersama mitra regional akan menyusun rencana rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran senilai minimal US$300 miliar. Sebagian besar dana ini berasal dari sektor swasta, bukan dari pemerintah atau hibah. Perusahaan dari berbagai negara telah berkomitmen memberikan pembiayaan, meskipun Trump menekankan bahwa AS tidak menginvestasikan dana pemerintah.
Pencabutan sanksi dan pembebasan dana yang dibekukan menjadi perhatian utama dalam poin ketujuh, kesepuluh, dan kesebelas. AS akan mengakhiri semua jenis sanksi terhadap Iran, termasuk sanksi PBB dan sanksi unilateral. Departemen Keuangan AS akan menerbitkan pengecualian (waiver) yang memungkinkan ekspor minyak mentah Iran dan layanan terkait. Seluruh dana dan aset Iran yang dibekukan akan disediakan sepenuhnya untuk digunakan. Namun, AS menyatakan pelonggaran sanksi akan dilakukan secara bertahap dan bergantung pada kepatuhan Iran. Perkembangan ini memicu kritik dari kalangan garis keras yang menilai Trump terlalu banyak mengalah, bahkan membandingkannya dengan kesepakatan era Barack Obama. Profesor Jamsheed Choksy dari Universitas Indiana Bloomington menyoroti ketidakpastian mengenai bagaimana dana tersebut akan digunakan, apakah untuk kemaslahatan warga Iran atau dialokasikan kepada kelompok militer atau proksi.
Program nuklir Iran dibahas dalam poin kedelapan dan kesembilan. Iran menegaskan kembali komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, dan kedua pihak sepakat mempertahankan status quo program nuklir hingga kesepakatan final tercapai. AS tidak akan memberlakukan sanksi baru atau mengerahkan pasukan tambahan di kawasan. Penyelesaian stok material uranium yang telah diperkaya akan dilakukan melalui mekanisme yang disepakati, termasuk pengenceran kadar pengayaan di bawah pengawasan IAEA. Namun, isu masa depan program nuklir Iran, termasuk nasib cadangan uranium dan hak pengayaan, masih menjadi titik perdebatan utama yang berpotensi menggagalkan perundingan.
Dua poin terakhir, ketiga belas dan keempat belas, menegaskan bahwa poin-poin tertentu mulai berlaku setelah penandatanganan, sementara negosiasi untuk poin lainnya akan dilanjutkan. Kesepakatan final nantinya akan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang bersifat mengikat.
Perjanjian ini menjadi langkah krusial dalam upaya meredakan ketegangan di Timur Tengah, namun tantangan besar masih menanti dalam negosiasi selanjutnya, terutama terkait isu nuklir dan sanksi. Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada kemampuan kedua negara untuk membangun kepercayaan dan mencapai kompromi yang dapat diterima semua pihak.
