Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi menginstruksikan penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mengakselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis mendukung visi besar swasembada pangan nasional.
Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Ia berbicara dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema Akselerasi PKPN Sektor KP Mendukung Swasembada Pangan.
Acara tersebut berlangsung di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026). Forum ini menjadi momentum krusial bagi jajaran KKP untuk menyatukan visi dan misi.
Menteri Trenggono menekankan pentingnya konsolidasi nasional untuk menyelaraskan arah pembangunan. Tujuannya agar seluruh kegiatan prioritas tahun 2026 berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Menurutnya, implementasi program harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan saat ini memegang peran sangat strategis dalam agenda nasional.
Sektor ini menjadi pilar utama dalam implementasi Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional. Fokus utamanya adalah penyediaan protein ikan yang berkualitas serta pemenuhan kebutuhan garam domestik.
Selain itu, sektor ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini juga menjadi instrumen efektif dalam menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Untuk merealisasikan target swasembada pangan, KKP telah menyiapkan enam program kerja prioritas nasional. Fokus pertama adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program ini menargetkan pembangunan 5.000 lokasi hingga tahun 2029 mendatang. Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir di seluruh pelosok tanah air.
Selanjutnya, KKP menggenjot program Budidaya Ikan Darat Tematik. Rencananya, pemerintah akan mengembangkan 40.000 titik budidaya yang tersebar di 500 kabupaten dan kota di Indonesia.
Langkah ini diambil untuk menjamin ketersediaan protein nasional secara merata. Program ketiga yang tak kalah krusial adalah upaya pencapaian Swasembada Garam Nasional.
KKP menargetkan pembangunan tambak garam hingga mencapai luasan 2.000 hektare. Inisiatif ini diprioritaskan untuk menekan ketergantungan terhadap garam impor dari luar negeri.
Seluruh rangkaian program ini merupakan wujud nyata komitmen KKP dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sinergi dari berbagai pihak sangat diharapkan agar target ambisius tersebut dapat tercapai sesuai rencana.
Keberhasilan program ini akan menjadi tonggak penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi maritim Indonesia di masa depan. KKP memastikan seluruh tahapan pembangunan akan dipantau secara ketat agar memberikan dampak positif bagi nelayan dan pembudidaya.
