JAKARTA – Dugaan praktik penyekapan, pemerasan, dan penganiayaan terhadap karyawan oleh pihak perusahaan kembali menjadi sorotan publik. Dalam rentang waktu yang berdekatan, dua kasus serupa terungkap di wilayah Jakarta, menunjukkan pola "main hakim sendiri" yang dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah dugaan pencurian, alih-alih menempuh jalur hukum. Insiden-insiden ini memicu keprihatinan serius akan perlindungan hak-hak pekerja dan penegakan hukum di Indonesia.
Polda Metro Jaya saat ini tengah mendalami dugaan penyekapan, pemerasan, dan penganiayaan terhadap tiga karyawan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Dari penyelidikan awal, tujuh pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang dilaporkan pada Jumat, 26 Juni 2026, lalu. Ketiga korban yang mengalami perlakuan tidak manusiawi tersebut adalah Adit Saputra, Teguh Saptura, dan Muhammad Rafli Jaelani.
Kepala Polres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Reynold EP Hutagalung, menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah petugas menerima laporan dan segera mengecek lokasi kejadian. Di sana, petugas menemukan ketiga korban dalam kondisi kaki diborgol dan diikat, sebuah pemandangan yang menunjukkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Peristiwa tragis ini diduga bermula dari tuduhan pencurian barang oleh salah satu korban di tempat kerjanya.
"Pelaku meminta korban untuk mengembalikan uang yang diduga diambil korban," ujar Reynold pada Senin, 29 Juni 2026. Berdasarkan hasil penyidikan, ketujuh tersangka memiliki peran masing-masing dalam aksi kejahatan ini. Mereka diduga tidak hanya melakukan pemerasan dan penganiayaan, tetapi juga pemasungan terhadap ketiga korban sebagai upaya untuk mendapatkan kembali kerugian yang mereka klaim.
Bersama para tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana, antara lain rantai, gembok, dan uang tunai senilai Rp 55 juta. Uang tersebut, menurut Reynold, merupakan hasil pemerasan yang telah dibayarkan oleh salah satu korban kepada para pelaku. Atas perbuatan keji tersebut, ketujuh tersangka dijerat dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya tidak main-main.
Mereka dikenakan Pasal 482 KUHP terkait pemerasan dan pengancaman, dengan ancaman pidana penjara hingga sembilan tahun. Selain itu, para tersangka juga dijerat Pasal 446 tentang perampasan kemerdekaan orang, yang bisa berujung pada hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Tak berhenti di situ, Pasal 471 KUHP tentang penganiayaan ringan turut disangkakan kepada para pelaku, memperberat jeratan hukum yang harus mereka hadapi.
Kasus serupa juga terjadi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menimpa Abdul Latif, seorang karyawan toko. Ia menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh rekan-rekan kerjanya sendiri karena dituduh mencuri perlengkapan padel. Selama dua hari disekap, Abdul mengalami penderitaan fisik yang parah, terlihat dari wajahnya yang lebam, giginya yang rontok, dan kondisi kakinya yang pincang.
Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Joko Adi Wibowo, menyatakan bahwa kasus ini terkuak setelah ibu korban, Mahdalenah, melaporkan dugaan penyekapan yang dialami anaknya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi dengan sigap menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam kasus ini, yaitu ASB, RRK, AH, dan DW. Kuasa hukum Latif, Nugraha Budi, menjelaskan kronologi kejadian yang bermula dari tuduhan pencurian raket padel.
"Latif baru dua bulan bekerja di sana. Terus dia dituduh mencuri raket padel. Lalu pihak toko mendatangi rumahnya," ungkap Nugraha. Beberapa orang dari pihak toko mendatangi rumah Abdul Latif pada Senin, 22 Juni 2026, dan membawanya ke kantor mereka. Tidak hanya Latif, mereka juga membawa serta dua unit sepeda motor dan dua unit ponsel yang saat itu berada di rumah korban. Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta ganti rugi sebesar Rp 50 juta atas hilangnya raket di toko tersebut.
Meskipun pihak keluarga Abdul Latif telah berjanji untuk mengganti kerugian dengan mencicil Rp 1 juta per bulan, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak toko. Penolakan ini menunjukkan keinginan kuat pihak perusahaan untuk mendapatkan kembali uang atau barang yang hilang secara instan, bahkan dengan cara-cara ilegal dan melanggar hukum.
Fenomena pencurian oleh karyawan dari suatu perusahaan, seperti diungkapkan Sosiolog Kriminalitas dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Soeprapto, bukanlah hal baru. Sejak dulu, kasus semacam ini memang sering terjadi, namun sanksi yang diberikan umumnya berupa pemecatan tanpa pesangon. Namun, belakangan ini, Soeprapto mencatat adanya tren beberapa perusahaan yang justru memilih untuk menyekap atau tetap mempekerjakan karyawan yang bersalah tanpa digaji. Untuk memastikan karyawan tidak melarikan diri, identitas penting seperti KTP atau ijazah ditahan.
Soeprapto dengan tegas menyatakan bahwa "apapun bentuk sanksi yang diberikan oleh pihak perusahaan terhadap karyawannya yang bersalah, sudah jelas merupakan bentuk ‘main hakim sendiri’." Sebagai negara hukum, ia menekankan bahwa seharusnya persoalan ini dibawa ke ranah hukum. Karyawan yang terbukti bersalah dapat dikenakan pasal pencurian, sementara perusahaan yang melakukan penyekapan atau perampasan kemerdekaan juga dapat dikenai pasal pidana.
Keinginan perusahaan untuk memberikan sanksi secara praktis, tidak berbelit-belit, dan tidak memakan banyak biaya seringkali menjadi alasan di balik tindakan ilegal ini. Penyekapan, dalam pandangan mereka, dianggap sebagai salah satu solusi yang efisien. Namun, Soeprapto menepis anggapan bahwa proses hukum kurang dipercaya oleh perusahaan. Ia berpendapat bahwa bagi perusahaan, hal tersebut sebetulnya tidak berlaku karena perusahaan biasanya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan karyawan dalam proses hukum. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menghindari jalur hukum dan memilih cara-cara di luar koridor yang sah.
Serangkaian insiden ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak bahwa penegakan hukum harus berjalan sesuai prosedur yang berlaku, tanpa pengecualian. Tindakan "main hakim sendiri" oleh perusahaan, meskipun dilatarbelakangi kerugian, adalah pelanggaran hukum serius yang tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak tegas untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa mendatang.
