Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan krusialnya integrasi data kependudukan dan kewilayahan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat stabilitas keamanan dalam negeri. Langkah ini diambil di tengah lanskap global yang semakin bergejolak, serta maraknya ancaman yang berkembang pesat di ranah digital.
Wiyagus menjelaskan bahwa dinamika geopolitik yang kompleks, ketidakpastian ekonomi global, dampak perubahan iklim, dan akselerasi transformasi teknologi menuntut adanya pengambilan keputusan yang fundamentalnya didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. "Kita sebagai pemimpin tidak lagi dapat mengandalkan metode konvensional dalam memutuskan sesuatu, tetapi benar-benar harus berbasis data. Kalau bicara teknokrasi, maka keputusan itu harus berdasarkan fakta dan data," tegasnya saat memberikan pandangan dalam Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri di Gedung Oetaryo, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Jumat (19/6).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara berkelanjutan berupaya memperkuat integrasi dan pemanfaatan data kependudukan serta kewilayahan. Upaya ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional. Data kependudukan yang terintegrasi dinilai memiliki peran vital dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik hingga efektivitas penegakan hukum.
Pemanfaatan data kependudukan terpadu mempermudah proses verifikasi identitas, identifikasi individu, bahkan mempercepat dan mempertajam pengungkapan kasus. Dengan dukungan teknologi digital, proses-proses tersebut dapat dijalankan secara lebih tepat, cepat, dan akuntabel.
Perkembangan pesat di ruang digital turut membawa tantangan baru dalam menjaga keamanan. Wiyagus menyoroti bagaimana perubahan lingkungan strategis global telah mendorong migrasi kejahatan ke ekosistem digital secara masif. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk kejahatan siber, mulai dari penipuan daring, praktik perdagangan orang, hingga penyebaran disinformasi yang semakin canggih berkat kemajuan kecerdasan buatan (AI).
Menghadapi spektrum ancaman yang terus berevolusi ini, Wiyagus menekankan pentingnya aparat penegak hukum untuk mengadopsi kepemimpinan yang adaptif. Kemampuan memanfaatkan data dan teknologi secara real-time menjadi kunci dalam pengambilan keputusan, baik untuk upaya pencegahan maupun penanganan gangguan keamanan yang timbul.
Dalam konteks ini, Kemendagri berkomitmen untuk terus menyediakan data kependudukan yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). "Data kependudukan ini sifatnya terintegrasi sebagai infrastruktur strategis dan tulang punggung pendukung tugas kepolisian," ujar Wiyagus, menegaskan posisi strategis data kependudukan.
Penguatan tata kelola data ini juga didukung oleh kerangka regulasi nasional yang kuat. Berbagai peraturan perundang-undangan telah disiapkan sebagai dasar hukum untuk integrasi data dan percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan. Regulasi ini memastikan bahwa pemanfaatan data publik dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Wiyagus turut mengajak para peserta didik Sespim Lemdiklat Polri untuk senantiasa memperkuat interoperabilitas antarlembaga. Kolaborasi yang solid antarinstansi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan keamanan yang bersifat lintas sektoral. Kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap pemanfaatan data publik juga menjadi prioritas.
Selain itu, kepercayaan masyarakat merupakan aset krusial yang harus terus dijaga dan ditingkatkan. Hal ini dapat dicapai melalui penyediaan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan didukung oleh pemanfaatan teknologi yang mumpuni. Inisiatif Kemendagri dalam mengintegrasikan data kependudukan dan kewilayahan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Integrasi data kependudukan bukan sekadar agenda administratif, melainkan sebuah strategi pertahanan non-militer yang vital dalam menghadapi kompleksitas tantangan keamanan abad ke-21. Dengan data yang akurat dan terpadu, pemerintah dapat merespons ancaman secara lebih sigap, merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan pada akhirnya, menjaga stabilitas serta ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global yang terus membayangi. Upaya ini diharapkan dapat menjadi landasan kokoh bagi pembangunan bangsa yang lebih aman dan sejahtera.
