Sektor nikel Indonesia tengah menghadapi tantangan serius. PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara kini harus menjalani penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara.
Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta ini mencuat setelah adanya gugatan dari dua perusahaan pelayaran terkait kewajiban yang belum dibayar. Padahal, GNI adalah proyek strategis nasional yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2021.
Proyek senilai US$2,7 miliar ini dulunya menjadi simbol ambisi Indonesia menjadi kekuatan manufaktur global. Namun, kondisi keuangan perusahaan induknya, Jiangsu Delong Nickel Industry di China, yang sedang terguncang kini menyeret operasional GNI.
Kondisi GNI hanyalah puncak gunung es dari tekanan yang dialami industri nikel nasional. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) sebelumnya telah memetakan tiga smelter yang sedang kesulitan operasional.
Selain GNI, PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Sulawesi Selatan dilaporkan berhenti beroperasi. Sementara itu, PT Wanxiang Nickel Indonesia di Morowali disebut hanya menyisakan dua jalur produksi aktif dari kapasitas yang ada.
Meski GNI membantah kabar tersebut dan mengklaim operasional berjalan normal, fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan kebijakan. Pemerintah sebelumnya mendorong ekspansi smelter secara masif melalui investasi China.
Namun, di saat bersamaan, pemerintah justru memangkas kuota produksi bijih nikel untuk 2026. Hal ini memicu kelangkaan bahan baku di tengah melimpahnya kapasitas smelter yang telah dibangun.
Ketidakselarasan antara kebijakan pembatasan suplai dan dorongan kapasitas produksi kini memukul neraca keuangan perusahaan. Situasi ini menuntut pemerintah untuk segera mengevaluasi strategi hilirisasi nikel nasional.
Fokus ke depan seharusnya tidak lagi menambah jumlah smelter secara membabi buta. Prioritas utama harus diarahkan pada keberlangsungan investasi yang sudah ada agar memberikan nilai tambah maksimal bagi ekonomi domestik.
Pemerintah juga perlu mendorong hilirisasi ke arah yang lebih maju, seperti industri baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi. Lembaga Pengelola Investasi, Danantara, dinilai bisa berperan aktif dalam menyelamatkan aset strategis yang sedang kesulitan finansial.
Di sisi lain, ketergantungan pada investor China juga mulai diuji. Kemitraan jangka panjang membutuhkan kepastian, bukan hanya saat harga komoditas sedang berada di puncak.
Indonesia memerlukan konsistensi kebijakan agar investor tidak sekadar mengejar keuntungan sesaat. Perencanaan industri yang berubah-ubah justru menciptakan ketidakpastian yang merugikan iklim investasi nasional.
Kasus GNI harus menjadi momentum bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan ulang strategi nikel. Keberhasilan industri nikel kini bukan lagi diukur dari banyaknya tungku yang dibangun, melainkan dari efisiensi dan nilai tambah yang dihasilkan bagi transisi energi Indonesia.
