Sektor industri manufaktur Indonesia kembali menghadapi tantangan serius. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dipicu oleh rencana relokasi dua perusahaan komponen otomotif asal Jepang ke Vietnam.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa kedua pabrik tersebut berlokasi di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur. Meski identitas detailnya belum dipublikasikan, perusahaan tersebut diketahui berinisial J dan S.
Langkah relokasi ini diduga kuat dipengaruhi oleh perubahan arah industri otomotif global yang mulai beralih ke kendaraan listrik. Selain itu, prinsipal asal Jepang mempertimbangkan efisiensi produksi dengan memindahkan sebagian operasionalnya ke negara lain, termasuk Vietnam.
Situasi ekonomi global turut memperkeruh keadaan. Sektor industri dalam negeri saat ini berada di bawah tekanan berat akibat pelemahan pesanan ekspor, kenaikan biaya produksi, serta fluktuasi kurs dolar terhadap rupiah. Dampak perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel juga dinilai mengganggu rantai pasok global.
Said Iqbal menjelaskan bahwa perusahaan yang berorientasi ekspor, seperti sektor garmen dan sepatu, mengalami penurunan permintaan luar negeri yang signifikan. Kondisi ini memaksa perusahaan mengurangi skala produksinya.
Dalam pemetaan yang dilakukan KSPI di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta, ditemukan ancaman PHK terhadap sekitar 6.500 pekerja. Salah satu temuan krusial berada di PT Pakerin, Mojokerto. Perusahaan bubur kayu tersebut terancam melakukan PHK terhadap 2.500 pekerjanya karena operasional pabrik yang lumpuh.
Menurut Said, sekitar 80 persen pabrik PT Pakerin sudah tidak beroperasi. Hal ini terjadi karena modal kerja perusahaan tersimpan di Bank Prima yang telah dilikuidasi oleh OJK dan diambil alih oleh LPS. Akibatnya, sebagian besar pekerja sudah tidak bekerja selama dua tahun terakhir.
Kasus serupa juga terjadi di PT Feng Tay, Kabupaten Bandung. Perusahaan produsen sepatu untuk Nike ini dikabarkan telah merumahkan sekitar 4.000 karyawannya. Status mereka saat ini belum terkena PHK, namun ancaman pemutusan kerja tetap menghantui.
Selain itu, terdapat masalah ketenagakerjaan di PT Amos, sebuah perusahaan garmen asal Korea Selatan di Cilincing, Jakarta. Selama empat bulan, nasib karyawannya terkatung-katung tanpa kejelasan status kerja.
Sempat muncul masalah terkait pembayaran gaji dan kepesertaan BPJS bagi buruh di PT Amos. Namun, Said menyebut kasus tersebut mulai menemukan titik terang setelah pihaknya melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
Pihak serikat buruh terus melakukan mitigasi dan pemetaan di berbagai kawasan industri. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya perlindungan bagi tenaga kerja di tengah ketidakpastian iklim investasi dan ekonomi global yang saat ini sedang melanda tanah air.
