Pengadilan Skotlandia pada Jumat, 19 Juni 2026, secara resmi membatalkan kebijakan penempatan narapidana transgender di lembaga pemasyarakatan. Hakim Lady Ross menegaskan bahwa pemisahan narapidana di penjara harus didasarkan pada seks biologis, sejalan dengan prinsip hukum kesetaraan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Keputusan ini merupakan kemenangan bagi kelompok kampanye For Women Scotland yang mengajukan gugatan melalui proses peninjauan yudisial.
Kelompok tersebut menuntut agar fasilitas tahanan perempuan hanya diperuntukkan bagi individu yang lahir sebagai perempuan secara biologis. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan privasi di dalam ruang tunggal penjara. Lady Ross dalam putusannya menyatakan, "Dalam segala situasi, panduan penjara tersebut melanggar hukum dan pemohon berhak atas keputusan deklarator dan pengurangan."
Lebih lanjut, Hakim Lady Ross menekankan bahwa konvensi hak asasi manusia tidak secara otomatis memberikan hak bagi narapidana untuk ditempatkan di fasilitas yang berbeda dengan jenis kelamin biologis mereka. "Tidak ada kewajiban positif, secara umum, berdasarkan Pasal 2 atau Pasal 3, untuk menampung narapidana trans di penjara yang berlawanan dengan jenis kelamin biologisnya," jelas Lady Ross.
Putusan ini disambut gembira oleh For Women Scotland yang menganggapnya sebagai kemenangan mutlak untuk perlindungan hak-hak perempuan rentan di lingkungan penjara. Susan Smith, Direktur Bersama For Women Scotland, menyatakan harapannya agar pemerintah Skotlandia lebih mendengarkan kelompok advokasi seperti mereka daripada kelompok lobi yang dianggapnya telah menyesatkan anggota parlemen.
"Kami berharap, di masa depan, pemerintah Skotlandia akan mulai mendengarkan kami daripada kelompok lobi yang merancang kebijakan ini dan telah menyesatkan para anggota parlemen secara terang-terangan," kata Susan Smith. Ia menekankan bahwa langkah hukum ini terpaksa diambil demi mengakhiri kebijakan yang dinilai membahayakan tahanan wanita. Smith menambahkan, "Kami seharusnya tidak pernah perlu mengambil kasus ini, dan kami berharap ini akan menjadi kali terakhir kami terpaksa menempuh jalur hukum untuk mempertahankan hak-hak perempuan."
Menanggapi putusan pengadilan yang signifikan ini, Pemerintah Skotlandia menyatakan akan mempelajari seluruh implikasi hukum dari hasil persidangan secara saksama. First Minister Skotlandia, John Swinney, mengakui hasil keputusan Lady Ross dan menegaskan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan temuannya. "Kami akan mempertimbangkan semua detail ini karena ada masalah kompleks yang terlibat, tetapi pada tahap awal ini saya mengakui hasil keputusan dari Lady Ross dan pemerintah akan mempertimbangkan temuannya," ujar Swinney.
Swinney juga mengumumkan bahwa evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menentukan langkah kebijakan selanjutnya dalam pengelolaan narapidana. "Kami akan menilai implikasi dari keputusan tersebut terhadap pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan narapidana. Pemerintah akan melakukan pekerjaan itu dan merespons keputusan yang telah dibuat sesuai dengan ketentuannya," ungkapnya.
Sementara itu, putusan ini menuai kritik tajam dari kalangan oposisi. Meghan Gallacher, Juru Bicara Kesetaraan Konservatif Skotlandia, menilai pemerintah bertindak lambat dalam menerapkan keputusan hukum yang dinilai sudah jelas sejak tahun lalu. "Ini adalah kemenangan bagi akal sehat dan kekalahan yang memalukan bagi John Swinney dan pemerintah SNP-nya," sebut Gallacher.
Otoritas pengelola lembaga pemasyarakatan Skotlandia, Scottish Prison Service, menyatakan kesiapan mereka untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam menindaklanjuti putusan hukum ini. "Kami berterima kasih kepada Lady Ross atas keputusannya, yang akan kami pertimbangkan secara cermat, dengan cepat, bersama Pemerintah Skotlandia," jelas Juru Bicara Scottish Prison Service.
Kasus ini menyoroti perdebatan yang kompleks mengenai hak-hak narapidana transgender dan perlindungan bagi perempuan di dalam sistem peradilan pidana. Keputusan pengadilan ini diperkirakan akan memicu peninjauan ulang terhadap kebijakan penempatan narapidana di seluruh Skotlandia, dengan fokus pada penegakan hukum kesetaraan berdasarkan jenis kelamin biologis. Dampak jangka panjang dari putusan ini terhadap reformasi hukum dan kebijakan penjara di Skotlandia masih akan terus dipantau perkembangannya.
