Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mendesak pemerintah untuk memperluas cakupan stimulus otomotif nasional. Asosiasi ini menilai dukungan bagi kendaraan listrik saja tidak cukup untuk menggerakkan pertumbuhan industri otomotif secara optimal di tengah tantangan pasar saat ini.
Gaikindo mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif yang lebih merata, mencakup seluruh jenis teknologi kendaraan. Mulai dari kendaraan bermesin konvensional atau internal combustion engine (ICE), hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV), hingga kendaraan listrik murni berbasis baterai (BEV) perlu mendapatkan perhatian yang sama.
Ketua Harian Gaikindo, Anton Kumonty, dalam keterangan resminya pada Senin (29/6), menegaskan bahwa berbagai kebijakan pemerintah selama ini telah berperan krusial dalam menjaga daya saing industri. Fasilitas investasi, insentif fiskal, serta dialog rutin dengan pelaku usaha terbukti memberikan kepastian bagi investor untuk terus mengembangkan bisnis di Indonesia.
Menurut Anton, kebijakan masa lalu seperti fasilitas User Specific Duty-Free Scheme (USDFS) terbukti efektif. Skema ini memberikan pembebasan bea masuk bagi bahan baku dan komponen yang belum tersedia di dalam negeri. Selain itu, program PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) saat pemulihan ekonomi dinilai sukses menjaga permintaan pasar domestik serta mempertahankan tingkat utilisasi pabrik.
Pemerintah juga dianggap berhasil mendorong ekosistem kendaraan ramah lingkungan lewat program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Program tersebut berhasil memicu investasi baru dan meningkatkan penggunaan komponen lokal di Tanah Air.
Di sisi lain, Ketua Bidang Pengembangan Pasar Gaikindo, Jongkie Sugiarto, menyebut Indonesia masih memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi investor otomotif global. Tidak hanya produsen asal Jepang, kini banyak perusahaan otomotif dari Tiongkok yang mulai menyatakan minat untuk membangun rencana jangka panjang di Indonesia.
Jongkie menuturkan, para investor baru ini berharap mendapatkan dukungan yang setara dengan apa yang telah diberikan pemerintah kepada industri otomotif Jepang selama ini. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa pasar otomotif Indonesia masih menjadi magnet besar bagi produsen dunia.
Saat ini, pemerintah memang tengah menyiapkan skema insentif untuk 200 ribu unit kendaraan listrik, yang terdiri dari 100 ribu mobil listrik dan 100 ribu sepeda motor listrik. Pemerintah juga membuka peluang penambahan kuota jika permintaan masyarakat melampaui target yang ditetapkan.
Untuk mobil listrik, pemerintah merancang diskon PPN DTP sebesar 40 persen hingga 100 persen, tergantung pada kandungan nikel dalam baterai. Sementara untuk sepeda motor listrik, pemerintah telah menyiapkan subsidi sebesar Rp5 juta per unit. Meski demikian, kepastian waktu implementasi program yang sempat ditargetkan berjalan Juni 2026 ini masih dinilai cukup dinamis karena sempat dikabarkan tertunda hingga Agustus.
