Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) secara resmi meminta pemerintah untuk memperluas cakupan kebijakan stimulus otomotif agar tidak hanya terfokus pada kendaraan listrik (EV). Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas pertumbuhan pasar serta memperkuat daya saing industri otomotif nasional secara menyeluruh di tengah persaingan pasar global yang semakin dinamis.
Ketua Harian Gaikindo, Anton Kumontoy, dalam keterangan resminya pada Rabu (1/7/2026), menegaskan bahwa dukungan yang setara bagi seluruh jenis kendaraan sangat diperlukan. Menurutnya, kesetaraan insentif akan memberikan ruang gerak yang lebih adil bagi para pelaku industri, mulai dari produsen kendaraan bermesin pembakaran internal konvensional hingga teknologi elektrifikasi, sehingga transisi industri dapat berjalan lebih stabil tanpa mengorbankan segmen pasar yang masih menjadi tulang punggung ekonomi.
Selama ini, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung sektor otomotif. Bentuk dukungan tersebut tidak hanya terbatas pada kebijakan fiskal, tetapi juga mencakup penyediaan fasilitas investasi dan ruang dialog rutin dengan para pelaku industri. Upaya kolaboratif ini terbukti mampu memberikan kepastian bagi para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai salah satu basis produksi otomotif strategis di kawasan Asia Tenggara.
Salah satu pilar utama dukungan pemerintah yang disorot oleh Gaikindo adalah fasilitas User Specific Duty-Free Scheme (USDFS). Kebijakan ini memungkinkan pembebasan bea masuk bagi impor bahan baku maupun komponen otomotif yang hingga saat ini belum mampu diproduksi secara mandiri di dalam negeri. Fasilitas tersebut berperan vital dalam menjaga efisiensi biaya produksi agar harga jual kendaraan tetap kompetitif di pasar domestik maupun internasional.
Data yang dihimpun Gaikindo menunjukkan efektivitas dari skema USDFS tersebut. Tercatat, realisasi impor melalui fasilitas ini sejak Juli 2008 hingga akhir Desember 2025 telah mencapai angka fantastis, yakni sekitar 8,25 juta ton dengan nilai total mencapai USD800 miliar. Dominasi sektor otomotif dalam pemanfaatan fasilitas ini sangat kentara, di mana dari total 74 perusahaan yang tercatat sebagai pengguna, 57 di antaranya merupakan pemain di industri otomotif.
Selain kemudahan impor bahan baku, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) juga dinilai menjadi motor penggerak utama pemulihan industri otomotif nasional. Insentif ini terbukti efektif dalam memicu daya beli masyarakat dan menstabilkan volume produksi setelah melewati berbagai tantangan ekonomi global. Keberhasilan kebijakan ini tercermin dari antusiasme hampir seluruh merek besar yang memproduksi kendaraannya di Indonesia untuk memanfaatkannya.
Produsen otomotif kelas dunia yang memiliki basis produksi di Indonesia, seperti Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, dan Isuzu, tercatat memanfaatkan insentif PPN DTP tersebut. Namun, pemanfaatan insentif ini tetap mengacu pada regulasi ketat mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan mengedepankan TKDN, pemerintah sekaligus mendorong para agen pemegang merek untuk meningkatkan keterlibatan industri komponen lokal dalam rantai pasok global mereka.
Dorongan Gaikindo untuk memperluas stimulus ini muncul tepat saat industri otomotif nasional menunjukkan sinyal pemulihan yang sangat positif. Pada April 2026, angka penjualan mobil nasional tercatat menembus angka 80.000 unit. Capaian ini merupakan rekor baru yang tercatat pasca-Lebaran, membuktikan bahwa permintaan domestik masih memiliki ketahanan yang kuat jika didukung dengan kebijakan yang tepat.
Anton menekankan bahwa di tengah arus transformasi industri otomotif global yang bergerak cepat menuju era elektrifikasi, pemerintah diharapkan tetap menjaga keseimbangan. Industri kendaraan konvensional masih memegang peranan penting dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menggerakkan roda industri pendukung lainnya. Oleh karena itu, kebijakan yang bersifat inklusif diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh ekosistem otomotif tetap tumbuh secara beriringan.
Lebih lanjut, pelaku industri berharap agar pemerintah dapat terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Penyesuaian stimulus diharapkan mampu merespons tantangan inflasi, fluktuasi nilai tukar, serta perubahan selera konsumen. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan asosiasi, target produksi otomotif nasional diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat hub ekspor otomotif global.
Situasi industri otomotif Indonesia saat ini memang berada di persimpangan jalan antara mempertahankan dominasi kendaraan konvensional yang efisien dan mengakselerasi adopsi teknologi ramah lingkungan. Dengan adanya permintaan dari Gaikindo, bola panas kini berada di tangan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan jangka pendek untuk menjaga pasar, sekaligus peta jalan jangka panjang menuju era otomotif masa depan yang lebih berkelanjutan.
Hingga saat ini, para pemangku kepentingan masih menantikan respons lanjutan dari kementerian terkait mengenai wacana perluasan stimulus tersebut. Konsistensi dalam memberikan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif akan menjadi penentu utama apakah industri otomotif nasional dapat mempertahankan momentum positifnya hingga akhir tahun 2026 dan seterusnya. Optimisme pasar tetap terjaga, mengingat kontribusi sektor otomotif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
