Persaingan sengit antara Amerika Serikat (AS) dan Brasil untuk memikat pasar kedelai China semakin memanas, menciptakan gelombang yang turut memengaruhi stabilitas harga di berbagai negara importir, termasuk Indonesia. Di tengah perebutan pangsa pasar raksasa Asia tersebut, Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan kenaikan harga kedelai impor, yang berujung pada pemberian subsidi untuk menjaga keberlangsungan industri tahu dan tempe. Situasi ini menggarisbawahi kompleksitas rantai pasok global dan kerentanan pangan domestik.
China, sebagai produsen sekaligus importir kedelai terbesar di dunia, menjadi arena utama pertarungan dagang ini. Departemen Pertanian AS (USDA) memproyeksikan pada tahun pemasaran 2025/2026 (1 September 2025-31 Agustus 2026), China akan menjadi produsen kedelai terbesar keempat global dengan estimasi 20,9 juta ton. Lebih signifikan lagi, China diperkirakan mengimpor 111,83 juta ton kedelai pada periode yang sama, mencakup sekitar 60 persen dari total impor kedelai dunia.
Kebutuhan kedelai China sangat besar, di mana produksi domestik dialokasikan untuk bahan baku tahu, susu kedelai, dan produk tradisional lainnya. Sementara itu, kedelai impor menjadi komponen vital untuk pakan ternak dan minyak nabati. Kondisi inilah yang menjadikan China target utama bagi negara pengekspor kedelai, khususnya AS dan Brasil.
Dalam persaingan historis, Brasil yang merupakan sekutu China dalam kelompok BRICS, kerap menunjukkan dominasi atas AS. Fenomena ini semakin kentara saat perang dagang AS-China mencuat pada 2018 dan kembali pada 2025. Data ThinkChina pada 17 Desember 2025 menunjukkan, pangsa pasar Brasil di China melonjak dari 46 persen pada 2016 menjadi 82 persen setelah perang dagang 2018, sementara AS turun drastis menjadi 19 persen.
Dominasi Brasil berlanjut hingga 2024, di mana dari total impor kedelai China sebanyak 105 juta ton, Brasil memasok 74,55 juta ton (71,1 persen) dan AS hanya 22,14 juta ton (21,1 persen). Tren serupa terjadi pada 2025, dengan Brasil menyumbang 73,6 persen dan AS hanya 15 persen dari total impor kedelai China. Namun, dinamika pasar diperkirakan akan berubah.
Proyeksi untuk tahun 2026 hingga 2028 menunjukkan potensi pergeseran dominasi kembali ke AS. Hal ini didorong oleh kesepakatan dagang antara AS dan China pada Oktober 2025. Kesepakatan tersebut mengikat China untuk membeli produk pertanian AS senilai 17 miliar dollar AS, termasuk komitmen khusus untuk kedelai.
China berkomitmen membeli 12 juta ton kedelai AS pada November-Desember 2025, dan meningkatkan pembelian minimum menjadi 25 juta ton setiap tahun dari 2026 hingga 2028. Komitmen ini ditegaskan kembali dalam pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping pada 14-15 Mei 2026 di Beijing. CEO Dewan Ekspor Kedelai AS (USSEC) Jim Sutter, pada Minggu (21/6/2026), optimistis China akan memenuhi janjinya.
"Pengumuman terbaru AS perihal pengurangan tarif impor dari China merupakan sinyal positif. Kami berharap hal itu diimplementasikan secara konkret sehingga perdagangan bilateral dapat menguntungkan kedua belah pihak,” kata Sutter jelang pembukaan China International Supply Chain Expo Ke-4 di Beijing. China Daily (21/6/2026) melaporkan, China akan tetap menjadi pasar kedelai terpenting di dunia dalam jangka panjang, dengan proyeksi peningkatan impor 2 juta ton pada tahun pemasaran 2026/2027 dibandingkan 2025/2026.
Meski demikian, data USDA per 18 Juni 2026 menunjukkan bahwa hingga Januari-Mei 2026, ekspor kedelai AS ke China masih menurun 42,5 persen secara tahunan, mencapai 8,38 juta ton. Sementara itu, ekspor kedelai Brasil ke China justru naik 6,7 persen menjadi 22,68 juta ton dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada komitmen, implementasi di lapangan membutuhkan waktu.
Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan yang tak kalah pelik. Kenaikan harga kedelai impor telah mendorong Pemerintah RI untuk kembali menggelontorkan subsidi sebesar Rp 2.000 per kilogram (kg) untuk 250.000 ton kedelai impor pada 2026. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan RI, harga rata-rata kedelai impor di Indonesia mencapai Rp 18.709 per kg pada 25 Juni 2026, naik 1,41 persen sejak awal tahun.
Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga kedelai global akibat tingkat ketergantungan impor yang masif. Dari total kebutuhan domestik sekitar 2,74 juta ton per tahun, produksi kedelai nasional hanya berkisar 300.000-350.000 ton per tahun. USDA mencatat, produksi kedelai Indonesia rata-rata 498.000 ton pada 2014-2023, dengan pertumbuhan minus 5 persen.
Produksi terus menurun, dari 375.000 ton pada 2024 menjadi perkiraan 340.000 ton pada 2025, dan 320.000 ton pada 2026. Penurunan ini disebabkan banyak petani di lahan tadah hujan beralih menanam padi dan jagung yang dianggap lebih menguntungkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor kedelai Indonesia pada 2021-2025 berkisar 2,2 juta hingga 2,7 juta ton per tahun, dengan AS sebagai pemasok terbesar.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, pada Kamis (25/6/2026), menjelaskan bahwa kenaikan harga kedelai di Indonesia dipicu oleh melonjaknya harga global, biaya logistik, pelemahan rupiah terhadap dolar AS, dan bahkan ketegangan geopolitik seperti perang AS-Israel melawan Iran. Situasi ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, kerap memicu aksi mogok produksi perajin tahu-tempe, yang telah terjadi berulang kali sejak 2008.
"Respons pemerintah juga sama, yakni memberikan subsidi kedelai impor setelah ada aksi mogok produksi tersebut," kata Khudori. Ia menegaskan bahwa krisis kedelai yang berulang ini mengindikasikan kealpaan kebijakan dari otoritas. Akar masalahnya adalah penyerahan harga kedelai pada mekanisme pasar dan gelombang keengganan petani untuk menanam kedelai.
Luas panen kedelai yang pada 1992 mencapai 1,66 juta hektar, kini menyusut drastis menjadi sekitar 135.000 hektar pada 2024. Akibatnya, produksi nasional merosot dari 1,87 juta ton menjadi hanya 0,23 juta ton dalam periode yang sama. Petani enggan menanam kedelai karena keuntungan usaha tani kedelai yang hanya 11,95 persen per musim, jauh lebih rendah dibandingkan padi (26,76 persen) dan jagung (29,06 persen).
Merespons kondisi ini, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, pada 15 Mei 2026, menyatakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan produksi kedelai nasional. Upaya ini dilakukan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah, dengan Jawa Timur menjadi salah satu wilayah potensial. Nganjuk, misalnya, akan menambah luas areal tanam kedelai sekitar 2.300 hektar pada 2026.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan benih bersertifikat varietas Grobogan, traktor, dan bajak, serta memastikan jaminan pembelian kedelai petani oleh Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo). Amran mengakui harga kedelai lokal di tingkat petani masih rendah, berkisar Rp 8.000–Rp 9.000 per kg. Oleh karena itu, pemerintah berencana menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kedelai di tingkat petani sekitar Rp 13.500 per kg.
"Kami akan keluarkan keputusan itu dalam waktu singkat agar petani kedelai mendapatkan keuntungan yang layak seperti petani padi dan jagung,” kata Amran melalui siaran pers. Dengan proyeksi kebutuhan konsumsi kedelai nasional sebesar 2,74 juta ton dan produksi lokal hanya 249.352 ton pada 2026, Indonesia masih sangat bergantung pada impor sebesar 2,64 juta ton. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan dan mendorong gairah petani lokal.
Dinamika pasar kedelai global yang terus bergejolak, ditambah dengan tantangan struktural di dalam negeri, menempatkan Indonesia dalam posisi yang rentan. Sementara AS dan Brasil berebut pengaruh di pasar China, Indonesia harus berjuang keras mencari solusi jangka panjang agar tidak terus-menerus terjebak dalam siklus subsidi impor dan krisis harga. Konsistensi kebijakan dan insentif yang menarik bagi petani lokal menjadi kunci untuk membangun kemandirian kedelai yang berkelanjutan.
