Selama lebih dari satu dekade, kerja sama Indonesia dan China identik dengan proyek strategis seperti kereta cepat, kawasan industri, hingga hilirisasi nikel. Kini, narasi tersebut mulai bergeser ke sektor yang lebih sensitif secara politik, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Presiden Prabowo Subianto.
Keterlibatan China mulai terlihat nyata pada April lalu. Saat itu, Konselor Kedutaan Besar China, Zhen Wangda, menghadiri peresmian Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) di Sulawesi Tenggara. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara Kedutaan China dan organisasi Muhammadiyah. Dalam kunjungan tersebut, Zhen juga menjajaki peluang kerja sama lebih luas untuk mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara.
Sekilas, dukungan terhadap pemenuhan gizi anak tampak sebagai inisiatif positif yang sulit ditolak. Namun, Beijing kini dinilai perlu lebih berhati-hati. Pasalnya, program MBG tidak lagi sekadar urusan sosial, melainkan telah menjadi proyek yang rentan secara institusional di tengah berbagai kontroversi politik domestik Indonesia.
Situasi memanas setelah Kejaksaan Agung menangkap mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, beserta dua mantan deputinya pekan lalu. Mereka diduga terlibat korupsi dalam pengelolaan program MBG. Jaksa menuding adanya manipulasi pemilihan yayasan pengelola pusat distribusi makanan serta praktik penggelembungan harga atau mark-up kontrak.
Penyidik juga menyoroti keterlibatan mitra SPPG yang diduga tidak memenuhi syarat namun tetap mendapatkan akses proyek. Skandal ini menghantam kebijakan unggulan Presiden Prabowo di saat ekonomi nasional sedang menghadapi tantangan berat, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan pasar saham.
Bagi China, fenomena ini menciptakan dilema reputasi. Meski tidak ada bukti keterlibatan pihak China dalam praktik lancung tersebut, posisi Beijing menjadi berisiko. Jika program ini gagal atau terjerat skandal, citra negara asing yang terlanjur melabeli diri pada proyek tersebut bisa ikut terseret dalam sentimen negatif publik.
Belajar dari pengalaman di negara lain, proyek infrastruktur yang awalnya dianggap simbol persahabatan sering kali menjadi sasaran kekecewaan masyarakat saat terjadi masalah tata kelola lokal. Risiko ini makin nyata mengingat MBG juga sempat menuai kritik terkait kualitas makanan dan kasus keracunan massal di beberapa daerah.
Menurut Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Yeta Purnama dari CELIOS, Beijing sebaiknya mengubah pendekatan. Alih-alih melakukan branding langsung pada program politik yang fluktuatif, China disarankan fokus pada penguatan institusi seperti riset gizi, modernisasi rantai pasok, dan sistem keamanan pangan.
Langkah ini dianggap lebih bijak guna menghindari keterlibatan dalam pusaran konflik domestik Indonesia. China diharapkan tetap mengedepankan transparansi melalui organisasi masyarakat yang kredibel dan lembaga audit independen. Hubungan bilateral kedua negara terlalu berharga untuk dipertaruhkan pada sebuah program yang kini tengah didera krisis tata kelola.
