Keir Starmer secara resmi mengumumkan rencana pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Inggris pada Senin, 22 Juni 2026. Keputusan mengejutkan ini disampaikan langsung di depan kantor Downing Street, mengakhiri masa jabatannya yang berlangsung selama dua tahun. Proses nominasi pemimpin baru Partai Buruh akan dibuka pada 1 Juli, dengan harapan Inggris memiliki Perdana Menteri baru pada bulan September mendatang.
Starmer mengambil alih kepemimpinan Partai Buruh pada tahun 2024, menggantikan Jeremy Corbyn yang ia sebut mendorong praktik anti-Semitisme. Kemenangan Partai Buruh di bawah kepemimpinannya dalam pemilihan umum tahun itu merupakan yang terbaik dalam lebih dari dua dekade, sekaligus mengakhiri 14 tahun kekuasaan Partai Konservatif. Namun, euforia kemenangan itu tak bertahan lama.
Masa Bulan Madu yang Singkat: Anjloknya Tingkat Kepuasan Publik
Periode awal pemerintahan Starmer diwarnai oleh penurunan drastis tingkat kepuasan publik. Dalam kurun waktu sebulan pasca pemilihan umum, peringkat persetujuan bersih Starmer dilaporkan turun dari angka positif tujuh menjadi nol. Survei Ipsos menunjukkan bahwa 52% warga Inggris merasa negara sedang bergerak ke arah yang salah.
Ketidakpopuleran ini semakin diperparah dengan data dari YouGov yang menempatkan dukungan bersih terhadap Starmer di angka minus 48, menjadikannya salah satu perdana menteri paling tidak populer dalam sejarah modern Inggris. Kekalahan telak Partai Buruh dalam pemilihan dewan lokal tahun lalu, di mana mereka kehilangan 187 kursi, menjadi sinyal awal kegelisahan. Puncaknya, pada pemilihan umum Mei 2026, partai ini kehilangan lebih dari 1.400 kursi, bersamaan dengan kebangkitan dramatis Partai Reformasi Inggris yang dipimpin oleh Nigel Farage.
Tekanan Internal dan Eksternal Memicu Mundurnya Starmer
Seruan agar Starmer mundur tidak hanya datang dari kubu oposisi, termasuk Partai Reformasi Inggris, tetapi juga dari dalam partainya sendiri. Laporan dari The Times menyebutkan bahwa Menteri Energi Ed Miliband telah mendesak Starmer untuk mulai "merencanakan pengunduran dirinya" sejak April. Beberapa menteri senior dilaporkan mengkonfirmasi kepada Starmer pada akhir pekan sebelum pengumuman, bahwa mereka tidak akan lagi mendukung kepemimpinannya. Keputusan ini akhirnya diambil dan diumumkan pada Senin pagi.
Kebijakan Fiskal yang Menuai Kontroversi
Salah satu faktor utama yang mengikis popularitas Starmer adalah kebijakan fiskalnya yang dianggap tidak populis. Dalam pidato pertamanya setelah menjabat, Starmer mengakui adanya "lubang hitam senilai £22 miliar (sekitar Rp525 triliun) dalam keuangan publik" dan menekankan perlunya "keputusan yang tidak populer" untuk memperbaikinya. Meskipun pernah berjanji mengurangi pajak, pemerintahannya justru menaikkan tarif pajak penghasilan dan dividen sebesar 2%.
Selain itu, pajak asuransi nasional yang dibayarkan oleh pemberi kerja turut dinaikkan, begitu pula dengan pajak properti. Data dari Aliansi Pembayar Pajak mencatat bahwa antara Juli 2024 dan November 2025, pemerintahan Starmer rata-rata memberlakukan pajak baru atau menaikkan pajak lama setiap sepuluh hari.
Kondisi ekonomi Inggris yang memburuk, dengan penurunan standar hidup dan lonjakan biaya energi serta inflasi pasca-pemutusan hubungan dengan bahan bakar fosil Rusia pada tahun 2022, membuat pemilih berharap adanya keringanan. Namun, kebijakan kenaikan pajak dan pemotongan kesejahteraan besar-besaran justru menambah beban masyarakat.
Pemotongan kesejahteraan yang diumumkan tahun lalu memicu kemarahan publik, memaksa Starmer untuk membatalkan beberapa di antaranya, termasuk tunjangan bahan bakar musim dingin yang sangat tidak populer bagi para pensiunan. Pemimpin Partai Hijau, Zack Polanski, mengkritik bahwa pemerintahan Starmer justru membuat keadaan menjadi lebih buruk, alih-alih membawa perubahan yang dijanjikan.
Respons Kontroversial terhadap Isu Sosial dan Internasional
Selain kebijakan ekonomi, respons Starmer terhadap isu-isu sosial dan internasional juga menuai kritik tajam. Tanggapannya terhadap serangkaian kerusuhan anti-imigrasi pada akhir tahun 2024, yang melibatkan penangkapan ratusan warga Inggris karena unggahan media sosial dan pembebasan narapidana untuk penahanan perusuh, dikritik oleh kelompok sayap kanan.
Starmer juga terlibat dalam perseteruan publik dengan pemilik X, Elon Musk, yang menuduhnya memprioritaskan "kejahatan wicara". Dorongan Starmer terhadap RUU Keamanan Online, yang dikhawatirkan akan mengekang kebebasan berpendapat, juga menuai kecaman dari Wakil Presiden AS J.D. Vance. Isu-isu ini, ditambah kegagalan mengurangi imigrasi ilegal, turut berkontribusi pada lonjakan dukungan bagi Partai Reformasi Inggris.
Dalam isu pro-Palestina, Starmer mengambil sikap yang berlawanan dengan pendahulunya, Jeremy Corbyn. Ia meninggalkan kebijakan pro-Palestina Corbyn dan bersikeras bahwa Partai Buruh telah membersihkan diri dari anti-Semitisme. Penolakannya untuk menyerukan gencatan senjata di Gaza pada akhir 2023 dan penegasannya terhadap hak Israel untuk memutus aliran listrik dan air ke Gaza menuai kemarahan dari pemilih sayap kiri dan Muslim.
Meskipun kemudian membalikkan posisinya mendukung gencatan senjata dan solusi dua negara, langkah ini datang terlambat dan setelah ia dicap keras karena menyebut ‘Palestine Action’ sebagai organisasi teroris serta menyerukan "pengawasan bahasa" dan pelarangan protes anti-Israel. Partai Hijau berhasil memanfaatkan isu Palestina untuk menarik suara pemilih Muslim, memenangkan pemilihan sela penting di Manchester.
Skandal yang Merusak Reputasi
Reputasi Starmer juga tercoreng oleh skandal yang melibatkan penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar untuk AS pada Februari-September 2025. Mandelson diberhentikan karena hubungannya yang lama dengan pemodal pedofil Jeffrey Epstein. Meskipun Starmer disebut menyadari hubungan tersebut saat menunjuknya, email yang menunjukkan Mandelson menyebut Epstein sebagai "sahabat terbaiknya" dan mendorong pembebasan dini dari penjara memaksa pemecatannya. Mandelson kini sedang diselidiki atas dugaan lobi untuk Epstein dan membocorkan informasi rahasia. Kepala staf Starmer, Morgan McSweeney, juga mengundurkan diri pada Februari karena bertanggung jawab atas penunjukan rekan Epstein.
Masa Depan Partai Buruh dan Harapan Baru
Kombinasi dari kebijakan fiskal yang tidak populis, respons kontroversial terhadap isu sosial dan internasional, serta skandal yang merusak reputasi, telah menciptakan ketidakpuasan mendalam di kalangan masyarakat Inggris. Komentator menggambarkan Starmer sebagai sosok yang "tidak berguna dan kurang karismatik" serta "kosong, rapuh, [dan] kaku".
Di tengah kekecewaan tersebut, kemenangan telak Andy Burnham dari Partai Buruh dalam pemilihan sela Manchester baru-baru ini memberikan secercah harapan baru. Burnham dianggap sebagai sosok yang tidak terlalu dekat dengan elit politik London dan tidak terlalu korup, menjadikannya alternatif yang menarik bagi pemilih yang muak dengan status quo. Setelah dua tahun kepemimpinan Starmer, warga Inggris merasakan menjadi lebih miskin, kurang bebas, dan lebih terpecah belah, sebuah warisan yang akan terus membayangi Partai Buruh di masa depan.
